Ahok: Pasti Dibilang Tidak Sosialisasi, Terus Lapor Komnas HAM

"Pasar Benhil itu sebetulnya sudah selesai kontrak tahun 2005 dan diperpanjang kontraknya sampai kami (Jokowi-Basuki) masuk (DKI) tahun 2013," kata Basuki di Balai Kota, Senin (31/8/2015). 

Saat itu, Jokowi-Basuki menginginkan adanya sebuah pasar modern yang berisi para pedagang kaki lima (PKL) Pasar Benhil. Pasalnya, usia bangunan Pasar Benhil sudah terlalu tua.

Pedagang asli Pasar Benhil menerima rencana konsep revitalisasi pasar tersebut. Hanya saja, para pedagang di ruko Pasar Benhil yang merupakan pengontrak tidak sepakat dengan rencana Jokowi-Basuki.

Akhirnya, mereka menyewa jasa pengacara dan menggugat PD Pasar Jaya ke Mahkamah Agung (MA). Gugatan inilah yang menyebabkan DKI kesulitan membongkar ruko Pasar Benhil.

"Ternyata, kemudian putusan MA inkrah (berkekuatan hukum tetap), kami (PD Pasar Jaya) yang menang. Kalau kami menang ya harus dibongkar itu rukonya. Tapi, mereka masih pakai pengacara dan datang lagi ke saya," kata Basuki.

Kemudian, lanjut Basuki, dibuatlah kondisi sehingga Pemprov DKI dan PD Pasar Jaya tidak memberi tenggat waktu bagi pedagang untuk berdagang di ruko. Mereka memercayai DKI masih terus memberi kesempatan untuk berdagang di sana.

Pedagang ruko, kata Basuki, menolak mengeluarkan sendiri barang dagangannya. Karena itu, PD Pasar Jaya tetap memberi kesempatan pedagang mengeluarkan barang meskipun kawasan tersebut telah dipagar. PD Pasar Jaya juga menyediakan truk pengangkut barang.

"Hampir semua pembongkaran di Jakarta pasti alasannya karena kami enggak ada sosialisasi, enggak ada pemberitahuan. Kalau enggak ada sosialisasi, ngadu, lapor ke Komnas HAM dan LBH," kata Basuki mengeluh. 

Rencananya, pasar modern akan dibangun oleh Wika dan PT Kurnia Jaya Realty. Pasar modern itu berkonsep terpadu yang dilengkapi flat, puskesmas, dan perkantoran.

Pedagang yang berdagang di pasar modern ini merupakan para pedagang Pasar Benhil yang sebelumnya telah ditertibkan. Kerja sama PD Pasar Jaya dengan pihak swasta telah dilakukan saat pemerintahan Gubernur DKI Fauzi Bowo.