Ahok Janjikan TKD Fantastis, Tunjangan PNS DKI Belum Cair sejak April

Kompas.com - 28/09/2015, 14:16 WIB
Kepala Inspektorat DKI Lasro Marbun
KOMPAS.COM/ANDRI DONNAL PUTERAKepala Inspektorat DKI Lasro Marbun
|
EditorKistyarini
JAKARTA, KOMPAS.com - Tunjangan kinerja daerah (TKD) berbasis kinerja atau variabel bagi para pegawai negeri sipil (PNS) DKI belum cair sejak April lalu. PNS DKI baru menerima TKD berbasis kinerja pada triwulan pertama atau periode Januari-Maret. 

Padahal Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama sebelumnya menjanjikan pemberian TKD bernilai fantastis dan membuat pegawai instansi lain merasa iri. [Baca: Janjikan TKD Fantastis, Ahok Minta PNS DKI Tandatangani Surat Pernyataan Bermaterai]

TKD berbasis kinerja ini dibayarkan tiap tiga bulan atau triwulan. Selama enam bulan atau sejak April hingga September, PNS belum menerima hak mereka. 

"(TKD) Yang triwulan 1 sudah dibayarkan tetapi yang triwulan 2 belum juga dibayarkan. Katanya ada migrasi pengelolaan sistem," kata salah seorang PNS di lingkungan Pemprov DKI, Senin (28/9/2015). 

PNS tersebut juga menyebut harus menandatangani surat pernyataan bermaterai tentang pengisian TKD di sistem e-TKD. Jika PNS melanggar aturan yang ada, maka PNS wajib mengembalikan TKD ke kas daerah.

"Lah belum dikasih TKD-nya, sudah suruh balikin ke kas (daerah). Suka-suka yang bikin aturan deh," kata dia lagi. 

Pada kesempatan berbeda, Kepala Inspektorat DKI Lasro Marbun membenarkan bahwa TKD berbasis kinerja belum dicairkan kepada PNS. Sementara TKD berbasis presensi sudah dicairkan tiap bulannya.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Ia menjelaskan ada permasalahan saat akan mencairkan TKD triwulan kedua dan ketiga. Menurut dia, tidak ada variabel yang keluar di triwulan kedua. Permasalahan yang serupa juga muncul di triwulan ketiga.

"Penghasilan pegawai ini kan sudah absolut, yakni menerima gaji dan TKD. Kalau unsur itu tidak lancar bisa mengganggu konsentrasi para pegawai untuk melaksanakan tugasnya. Karena kami juga melarang mereka untuk menerima uang dari pihak lain," kata Lasro.

Untuk menindaklanjuti permasalahan ini, Inspektorat DKI akan mengumpulkan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) terkait serta Badan Kepegawaian Daerah (BKD) DKI.

Sementara itu perihal surat pernyataan yang diberikan Basuki kepada PNS DKI, lanjut dia, hal itu merupakan penegakkan disiplin pada para pegawai.

"Persoalannya, TKD nya saja enggak lancar gitu. Minggu ini saya rapatkan dulu, ada apa gitu lho apakah kesalahan ada di SKPD terkait, sistem, pembuat kebijakan, atau jangan-jangan Inspektorat yang salah," kata mantan Kepala Dinas Pendidikan DKI itu.Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kepolisian dan Pemprov DKI Bahas Sistem Ganjil Genap di Kawasan Ragunan

Kepolisian dan Pemprov DKI Bahas Sistem Ganjil Genap di Kawasan Ragunan

Megapolitan
Ini 15 Taman di Jaksel yang Dibuka pada 23 Oktober 2021

Ini 15 Taman di Jaksel yang Dibuka pada 23 Oktober 2021

Megapolitan
Jakpro Akan Mempekerjakan Warga Kampung Bayam di Jakarta International Stadium

Jakpro Akan Mempekerjakan Warga Kampung Bayam di Jakarta International Stadium

Megapolitan
UI Terima Donasi Rp 50 Miliar untuk Beasiswa dari Dato Low Tuck Kwong

UI Terima Donasi Rp 50 Miliar untuk Beasiswa dari Dato Low Tuck Kwong

Megapolitan
Final International Youth Championship 2021 Akan Digelar di Jakarta International Stadium

Final International Youth Championship 2021 Akan Digelar di Jakarta International Stadium

Megapolitan
Wali Kota Depok Janji Perda Religius Rangkul Semua Umat Beragama

Wali Kota Depok Janji Perda Religius Rangkul Semua Umat Beragama

Megapolitan
Vaksinasi Covid-19 di Pesona Square Mall Depok pada 22-23 Oktober, Ada 4 Vaksin Tersedia

Vaksinasi Covid-19 di Pesona Square Mall Depok pada 22-23 Oktober, Ada 4 Vaksin Tersedia

Megapolitan
M Taufik Harap JIS Diresmikan Saat Anies Baswedan Masih Menjabat Gubernur DKI Jakarta

M Taufik Harap JIS Diresmikan Saat Anies Baswedan Masih Menjabat Gubernur DKI Jakarta

Megapolitan
Pasien Covid-19 di RS Wisma Atlet Masih Ada 194 Orang

Pasien Covid-19 di RS Wisma Atlet Masih Ada 194 Orang

Megapolitan
52 Persen Kasus Aktif Covid-19 di Kota Bekasi Berasal dari Kelompok Usia Kerja

52 Persen Kasus Aktif Covid-19 di Kota Bekasi Berasal dari Kelompok Usia Kerja

Megapolitan
Pelanggar Ganjil Genap di Jakarta Minim Setelah Waktu Pemberlakuan Diubah, Polisi: Masyarakat Sudah Paham Aturan

Pelanggar Ganjil Genap di Jakarta Minim Setelah Waktu Pemberlakuan Diubah, Polisi: Masyarakat Sudah Paham Aturan

Megapolitan
Video Remaja Tersungkur di Pinggir Jalan Viral, Polisi Duga Korban Tawuran

Video Remaja Tersungkur di Pinggir Jalan Viral, Polisi Duga Korban Tawuran

Megapolitan
Boyband BTS Disebut Berencana Gelar Konser di Jakarta International Stadium Tahun Depan

Boyband BTS Disebut Berencana Gelar Konser di Jakarta International Stadium Tahun Depan

Megapolitan
Permintaan Belum Ditanggapi KPI, MS Berobat ke Psikiater Pakai Uang Pribadi

Permintaan Belum Ditanggapi KPI, MS Berobat ke Psikiater Pakai Uang Pribadi

Megapolitan
Pemkot Bekasi Klaim 99,63 Persen RT di Wilayahnya Nihil Kasus Aktif Covid-19

Pemkot Bekasi Klaim 99,63 Persen RT di Wilayahnya Nihil Kasus Aktif Covid-19

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.