Ahok Siap Teruskan Keributan dengan Pengelola TPST Bantargebang

JAKARTA, KOMPAS.com — Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama menegaskan bakal melanjutkan keributannya dengan pengelola Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Bantargebang, PT Godang Tua Jaya.

Pria yang akrab disapa Ahok itu bersikeras tetap akan melayangkan surat peringatan (SP) 3 agar bisa memutus kontrak kerja sama dengan PT GTJ. 

"Selama Godang Tua tidak kami kasih SP, kami perpanjang (kontrak kerja sama). Kami adendum (ubah kontrak). Kami tambah duit (biaya pengangkutan sampah), enggak ada ribut. Kenapa sekarang ribut?" kata Ahok di Balai Kota, Selasa (3/11/2015).

"Makanya, mereka itu selalu ganggu, mau ribut ya sudah aku terusin saja ributnya," ucapnya.

Pemerintah Provinsi DKI telah melayangkan SP 1 kepada PT GTJ karena terbukti melakukan wanprestasi. Menurut Ahok, tiap tahunnya, DKI memberi tipping fee atau biaya pengangkutan sampah kepada PT GTJ hingga Rp 400 miliar.

Hanya saja, PT GTJ tidak menghasilkan teknologi seperti yang tercantum dalam kontrak kerja sama.

"Ya sudah kalau begitu, DKI kerjain saja sendiri supaya seluruh kewajiban bisa kami penuhi daripada kasih uang ke PT GTJ, enggak kerjain apa-apa," kata Ahok. 

Ahok mengatakan, sejak zaman mantan Gubernur DKI Sutiyoso, Pemprov DKI sudah berniat memutus kontrak kerja sama dengan PT GTJ. Namun, selalu ada masalah ketika ada ancaman putus kontrak dengan PT GTJ, misalnya penahanan truk sampah Dinas Kebersihan hingga ancaman penutupan TPST Bantargebang.

"Kepala Dinas Kebersihan juga sudah berapa kali kami pecat, mereka enggak berani (layangkan SP 1 kepada PT GTJ)," kata Basuki.

"Ini saja Pak Isnawa (Kepala Dinas Kebersihan) harus ditekan berapa kali dulu baru berani bikin surat (SP 1) karena dari perjanjiannya harus kepala dinas yang bikin," ucapnya.