Penembok Rumah Denny Salahkan Pengurus RT hingga Camat

Kekecewaan WPBM terkait sikap pengurus warga yang dianggap lebih membela Denny (41), salah satu warga yang rumahnya ditutup tembok oleh WPBM, Minggu (1/11/2015).

"Kami curiga ada oknum RT/RW. Bahkan, lurah sampai camat juga kami curiga. Kalau di tempat lain, pengurus warga pasti belain warganya. Ini malah belain warga baru. Kami, warga yang sudah lama, merasa terusik," kata perwakilan WPBM Rena Mulyana kepada Kompas.com, Kamis (5/11/2015) siang.

Menurut Rena, saat membangun tembok di depan rumah Denny, pihaknya sudah mengundang RT, RW, lurah, camat, Babinsa, hingga Polres Metro Jakarta Selatan.

Pihaknya meminta aparat pemerintah dan keamanan untuk mengawal pembangunan tembok yang menurut dia sudah ada sebelum rumah Denny berdiri.

Dia juga mengaku pernah menemui Gubernur DKI Jakarta Basuki "Ahok" Tjahaja Purnama di Balai Kota untuk membicarakan masalah tersebut.

Dari penuturan Rena, Ahok membenarkan bahwa lahan tempat rumah Denny berdiri merupakan fasilitas sosial (fasos) dan fasilitas umum (fasum) warga di perumahan tersebut.

Secara terpisah, kuasa hukum Denny, Ronny Talapessy, menjelaskan, pengembang perumahan di sana sudah pailit sejak tahun 2000.

Berdasarkan aturan yang berlaku, semua jalan, fasos, dan fasum milik pengembang yang pailit dikembalikan kepada pengembang.

Pemilik rumah Denny sebelumnya, Heru, disebut telah mengurus izin kepada Pemprov DKI Jakarta agar rumah yang akan dia bangun menghadap ke jalan kompleks, yakni Jalan Cakra Negara.

Izin itu diurus karena awalnya tanah di sana menghadap perkampungan di belakang perumahan dan berbatasan langsung dengan Jalan Mawar.

"Fasum sudah diserahterimakan dari PT Indokisar Djaya ke Pemda (Pemprov DKI) pada tanggal 11 Agustus 2000. Berarti, hak penuh ada di Pemda (Pemprov DKI). Warga di sana tidak ada legal standing, apalagi sampai menembok rumah orang seperti itu," ujar Ronny.