Menurut Basuki, secara program dan fungsi, peran KPAP dinilai tumpang tindih dengan Dinas Kesehatan DKI Jakarta.
Basuki mencontohkan, program yang dimiliki oleh KPAP di antaranya, sosialisasi, pencegahan, penanggulangan, pengawasan dan penanganan Aids di DKI Jakarta. Saat ini peran tersebut sudah dilaksanakan Dinas Kesehatan DKI ke tingkat puskesmas.
Selain tumpang tindih, penganggaran yang diusulkan membengkak yang membuat terjadinya pemborosan anggaran.
"Komisi-komisi itu dibentuk pascareformasi untuk menutupi kelemahan lembaga formal yang ada. Berbeda, sekarang hingga puskesmas tingkat kelurahan kita sudah demikian aktif," kata Basuki di Balai Kota, Minggu (22/11/2015).
Apalagi, menurut Basuki, selama ini banyak diantara program KPAP yang lebih mengarah ke seremonial.
Tentunya, besaran anggaran yang diusulkan menjadi tidak efisien seiring dengan efektifitas yang sudah dijalankan Dinas Kesehatan.
"Sudahlah VCT (voluntary counseling and testing) di puskesmas saja. Anggarannya akan kita coret saja, tapi kalau dia minta ada undangan ke luar negeri kita kirim saja," ujar Basuki.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.