Kompas.com - 25/11/2015, 17:27 WIB
|
EditorIcha Rastika
JAKARTA, KOMPAS.com — Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama tak menampik jika dinilai berpotensi menjadi tersangka dugaan korupsi pengadaan uninterruptible power supply (UPS) APBD Perubahan 2014.

"Ya bisa saja (jadi tersangka), kita mana tahu kan," kata Basuki di Balai Kota, Rabu (25/11/2015). (Baca: Disebut Lulung Bertanggung Jawab soal UPS, Ini Reaksi Ahok)

Basuki menanggapi pernyataan Wakil Ketua DPRD DKI Abraham "Lulung" Lunggana yang merasa yakin bahwa pria dengan sapaan Ahok itu bakal ditetapkan sebagai tersangka kasus UPS.

Atas ucapan tersebut, Basuki hanya tertawa dan mendoakan Lulung. "Justru saya doain Pak Lulung itu panjang umur, sehat, supaya saya lihat dia terpilih jadi gubernur," ucap Basuki.

Seusai diperiksa Bareskrim Polri dalam kasus UPS pagi tadi, Lulung merasa yakin, Basuki akan ditetapkan sebagai tersangka.

Ia menilai, Basuki yang paling bertanggung jawab atas proyek pengadaan yang dinilai merugikan pemerintah tersebut.

Menurut Lulung, eksekutif seharusnya tidak bisa melakukan lelang proyek UPS. Namun, dia melanjutkan, Gubernur DKI Jakarta mengizinkan lelang tersebut. (Baca: Lulung: Kasus UPS Ini karena Ahok, Dia yang Mengadakan Lelang)

"Mungkin oknum di Bappeda (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah) dan BPKAD (Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah). BPKAD kan yang memberi nomor rekening, sedangkan yang mengizinkan lelang dan mengadakan biaya lelang adalah Gubernur," ujar Lulung.

"Semakin terang benderang bahwa yang paling bertanggung jawab itu adalah Gubernur. Makanya saya bilang, Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama sudah dapat diduga menjadi tersangka," tambah Lulung.  

Dalam kasus pengadaan UPS pada APBD-P 2014, Bareskrim menetapkan empat tersangka. Dua tersangka berasal dari unsur eksekutif, yakni Alex Usman dan Zaenal Soleman. (Baca: Lulung Beri Keterangan yang Bisa Bikin Ahok Jadi Tersangka Kasus UPS)

Adapun Alex diduga melakukan korupsi sebagai pejabat pembuat komitmen (PPK) pengadaan UPS Suku Dinas Pendidikan Menengah Jakarta Barat, sedangkan Zaenal saat menjadi PPK pengadaan UPS Suku Dinas Pendidikan Menengah Jakarta Pusat.

Sementara itu, dua tersangka lainnya berasal dari pihak DPRD, yaitu Muhammad Firmansyah dari Fraksi Partai Demokrat, dan Fahmi Zulfikar dari Fraksi Partai Hanura.

Keduanya diduga terlibat dalam kasus UPS saat sama-sama menjabat di Komisi E DPRD DKI periode 2009-2014. (Baca: Haji Lulung Yakin Ahok Jadi Tersangka)

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Polisi Selidiki Penyebab Kebakaran di Ruko Produksi Saus di Mangga Besar

Polisi Selidiki Penyebab Kebakaran di Ruko Produksi Saus di Mangga Besar

Megapolitan
Tahap I Pendaftaran Bakal Caleg DKI Partai Demokrat Rampung, 106 Orang Daftarkan Diri

Tahap I Pendaftaran Bakal Caleg DKI Partai Demokrat Rampung, 106 Orang Daftarkan Diri

Megapolitan
Seorang Pria Ditemukan Tewas di Kamar Hotel Kawasan Setiabudi Jaksel

Seorang Pria Ditemukan Tewas di Kamar Hotel Kawasan Setiabudi Jaksel

Megapolitan
Bukan Kaleng-kaleng, Ini Sepak Terjang Para Pengacara di Pusaran Kasus Brigadir J

Bukan Kaleng-kaleng, Ini Sepak Terjang Para Pengacara di Pusaran Kasus Brigadir J

Megapolitan
Cerita Pencari Kerja Datang ke Job Fair Mal Thamrin City, Antre 30 Menit untuk Sebar Lamaran

Cerita Pencari Kerja Datang ke Job Fair Mal Thamrin City, Antre 30 Menit untuk Sebar Lamaran

Megapolitan
Keluarga Manajer BCL Ajukan Rehabilitasi, Polisi Tunggu Hasil Asesmen

Keluarga Manajer BCL Ajukan Rehabilitasi, Polisi Tunggu Hasil Asesmen

Megapolitan
Warga Desak Cabut Pergub Penertiban Tanah, Pemprov DKI: Kalau pun Dicabut, Tak Bisa Tahun Ini

Warga Desak Cabut Pergub Penertiban Tanah, Pemprov DKI: Kalau pun Dicabut, Tak Bisa Tahun Ini

Megapolitan
Ini Lokasi Pos Imunisasi BIAN dan Booster Covid-19 yang Buka Sabtu-Minggu

Ini Lokasi Pos Imunisasi BIAN dan Booster Covid-19 yang Buka Sabtu-Minggu

Megapolitan
Jadi Tersangka Penyalahgunaan Psikotropika, Manajer BCL Terancam Pidana 5 Tahun Penjara

Jadi Tersangka Penyalahgunaan Psikotropika, Manajer BCL Terancam Pidana 5 Tahun Penjara

Megapolitan
Mahasiswa yang Bunuh Diri di Pinang Tangerang Sempat Tinggalkan Surat Wasiat

Mahasiswa yang Bunuh Diri di Pinang Tangerang Sempat Tinggalkan Surat Wasiat

Megapolitan
Tim SAR Gabungan Temukan Korban Kedua yang Tenggelam di Kali Bekasi

Tim SAR Gabungan Temukan Korban Kedua yang Tenggelam di Kali Bekasi

Megapolitan
Dishub DKI Jakarta Sebut Penerapan Tarif Integrasi Masih Tunggu Keputusan Gubernur

Dishub DKI Jakarta Sebut Penerapan Tarif Integrasi Masih Tunggu Keputusan Gubernur

Megapolitan
Warga Minta Pergub Penertiban Tanah Dicabut, Pemprov DKI: Nanti Dievaluasi Dulu

Warga Minta Pergub Penertiban Tanah Dicabut, Pemprov DKI: Nanti Dievaluasi Dulu

Megapolitan
Sambut HUT ke-77 RI , PT KAI Sediakan 7.000 Tiket KA Mulai Harga Rp 17.000

Sambut HUT ke-77 RI , PT KAI Sediakan 7.000 Tiket KA Mulai Harga Rp 17.000

Megapolitan
Warga Pulogadung Tutup Akses Tetangga, Penembok Bersedia Bongkar Tembok 50 Cm asal...

Warga Pulogadung Tutup Akses Tetangga, Penembok Bersedia Bongkar Tembok 50 Cm asal...

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.