Ahok: Masalah Ada di Lulung, Dia Telak Banget soal Anggaran Siluman

Anggaran itu tidak disepakati dalam Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2014 dan tiba-tiba muncul saat pelaksanaan kegiatan. 

"Anggaran enggak boleh muncul di APBD kalau enggak ada di KUA-PPAS. KUA-PPAS enggak akan muncul kalau enggak ada di RKPD (rencana kerja pembangunan daerah)," kata Basuki di Balai Kota, Kamis (26/11/2015). 

Selain UPS, pengadaan scanner dan sistem pendidikan berbasis teknologi juga merupakan anggaran siluman.

Menurut Basuki, oknum DPRD saat itulah yang memasukkan program siluman dengan memangkas anggaran prioritas.

"Terus enggak mau ngaku kan? Tiba-tiba sekarang ngaku dan mereka mau 'mempansuskan' saya. Dia bilang saya yang memalsukan APBD dan akhirnya terbukti APBD versi mereka ada anggaran siluman Rp 12,1 triliun buat beli UPS," kata Basuki. 

Karena itu, Basuki meyakini dirinya tidak akan menjadi tersangka pengadaan perangkat UPS seperti yang dituding oleh Wakil Ketua DPRD DKI Abraham Lunggana.

"Saya sudah pernah dipanggil Bareskrim dan saya sampaikan semua. Justru yang masalah itu dia karena dia telak banget soal anggaran siluman," kata Basuki.