Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kaget Ada Lurah dan Camat, Ahok Bikin Gaduh Pelantikan

Kompas.com - 27/11/2015, 16:03 WIB
Kurnia Sari Aziza

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengawali pelantikan pejabat dengan marah-marah, Jumat (27/11/2015) sore.

Pasalnya, ia melihat banyak orang berseragam atau pakaian dinas upacara (PDU) berwarna putih. Mereka dari unsur kelurahan dan kecamatan. 

Sebelum masuk ke lokasi pelantikan di Balai Agung, Basuki sempat berdiskusi panjang dengan Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) DKI Agus Suradika.

Tiga menit berselang, Basuki masuk ke dalam Balai Agung dan ia membatalkan pelantikan lurah dan camat.

"Mohon maaf pelantikan untuk lurah dan camat batal. Mohon maaf, nanti kami atur lagi karena saya enggak pernah diskusikan ada pergeseran lurah dan camat. Saya tidak pernah memerintahkan geser lurah dan camat," kata Basuki dengan nada tinggi. 

"Saya tidak suka ini. Setiap pelantikan, pasti wakil lurah dan camat muncul. Tiap kali begitu, enggak bisa ini. Maaf saja ini," kata Basuki lagi. 

Kemudian, para calon lurah dan camat yang sudah berseragam rapi langsung mundur serta meninggalkan lokasi pelantikan. Tak sedikit dari mereka yang juga meninggalkan lokasi bersama keluarga masing-masing.

Raut muka mereka terlihat bingung. Ada pula yang terlihat pasrah dan terus menunduk.

Kemudian, Basuki mengambil kertas data pejabat yang akan dilantik. Ia memanggil satu per satu pejabat yang akan dilantik.

Tak hanya itu, beberapa staf protokoler juga terlihat panik dan berupaya menenangkan keadaan. Suasana pelantikan yang awalnya kondusif menjadi gaduh akibat itu. 

"Saya mau kontrol sampai ke eselon IV, enggak boleh satu nama pun lepas dari saya. Semua nama harus masuk ke meja saya. Sekarang kami justru sedang menyeleksi lurah dan camat untuk pelantikan kembali Januari," kata Basuki. 

"Lurah dan camat enggak usah digeser dulu. Buat yang mau jadi sekretaris kecamatan, wakil camat sebelumnya jadi lurah ya tetap lurah, jangan geser dulu. Mohon maaf Bapak, Ibu, Anda tetap di posisi semula dahulu," kata Basuki lagi.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Ibu Hamil Jadi Korban Tabrak Lari di Gambir, Kandungannya Keguguran

Ibu Hamil Jadi Korban Tabrak Lari di Gambir, Kandungannya Keguguran

Megapolitan
Jawab Kritikan Ahok Soal Penonaktifan NIK KTP, Heru Budi: Pemprov DKI Hanya Menegakkan Aturan

Jawab Kritikan Ahok Soal Penonaktifan NIK KTP, Heru Budi: Pemprov DKI Hanya Menegakkan Aturan

Megapolitan
Paus Fransiskus ke Indonesia September 2024, KWI: Bawa Pesan Persaudaraan Umat Manusia

Paus Fransiskus ke Indonesia September 2024, KWI: Bawa Pesan Persaudaraan Umat Manusia

Megapolitan
Diterima Jadi Polisi, Casis Bintara Korban Begal: Awalnya Berpikir Saya Gagal

Diterima Jadi Polisi, Casis Bintara Korban Begal: Awalnya Berpikir Saya Gagal

Megapolitan
Polisi Kantongi Identitas Pengemudi Fortuner yang Halangi Laju Ambulans di Depok

Polisi Kantongi Identitas Pengemudi Fortuner yang Halangi Laju Ambulans di Depok

Megapolitan
Dapat Ganti Untung Normalisasi Ciliwung, Warga Rawajati Langsung Beli Rumah Baru

Dapat Ganti Untung Normalisasi Ciliwung, Warga Rawajati Langsung Beli Rumah Baru

Megapolitan
Tak Gentarnya Jukir Liar di Minimarket, Masih Nekat Beroperasi meski Baru Ditertibkan

Tak Gentarnya Jukir Liar di Minimarket, Masih Nekat Beroperasi meski Baru Ditertibkan

Megapolitan
Kilas Balik Kasus Pembunuhan Vina Cirebon, Kronologi hingga Rekayasa Kematian

Kilas Balik Kasus Pembunuhan Vina Cirebon, Kronologi hingga Rekayasa Kematian

Megapolitan
Dikritik Ahok soal Penonaktifan NIK KTP Warga Jakarta, Heru Budi Buka Suara

Dikritik Ahok soal Penonaktifan NIK KTP Warga Jakarta, Heru Budi Buka Suara

Megapolitan
Walkot Depok Terbitkan Aturan Soal 'Study Tour', Minta Kegiatan Dilaksanakan di Dalam Kota

Walkot Depok Terbitkan Aturan Soal "Study Tour", Minta Kegiatan Dilaksanakan di Dalam Kota

Megapolitan
Rumahnya Digusur Imbas Normalisasi Kali Ciliwung, Warga: Kita Ikut Aturan Pemerintah Saja

Rumahnya Digusur Imbas Normalisasi Kali Ciliwung, Warga: Kita Ikut Aturan Pemerintah Saja

Megapolitan
KPU Kota Bogor Lantik 30 Anggota PPK untuk Kawal Pilkada 2024

KPU Kota Bogor Lantik 30 Anggota PPK untuk Kawal Pilkada 2024

Megapolitan
Mau Bikin 'Pulau Sampah', Heru Budi: Sampah Sudah Enggak Bisa Dikelola di Lahan Daratan

Mau Bikin "Pulau Sampah", Heru Budi: Sampah Sudah Enggak Bisa Dikelola di Lahan Daratan

Megapolitan
Polri Gerebek Gudang Penyelundupan 91.246 Benih Bening Lobster di Bogor

Polri Gerebek Gudang Penyelundupan 91.246 Benih Bening Lobster di Bogor

Megapolitan
Walkot Jaksel: Warga Rawajati yang Terdampak Normalisasi Ciliwung Tidak Ada yang Protes

Walkot Jaksel: Warga Rawajati yang Terdampak Normalisasi Ciliwung Tidak Ada yang Protes

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com