Kompas.com - 30/11/2015, 15:20 WIB
Penulis Jessi Carina
|
EditorAna Shofiana Syatiri
JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua DPRD DKI Prasetio Edi Marsudi mengaku tidak memiliki kepentingan politis atas sikapnya yang menyewa auditor independen untuk menyisir isi Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2016.

Dia mengatakan, apa yang dia lakukan tersebut ialah untuk memastikan APBD DKI digunakan secara tepat.

"Saya heran ada pandangan macam-macam dari banyak pihak tentang yang saya lakukan. Berita pun simpang siur," kata Prasetio di Gedung DPRD DKI, Jalan Kebon Sirih, Senin (30/11/2015).

"Saya tahu langkah saya melanggar kode etik, tetapi mau bagaimana lagi, banyak anggaran tidak benar yang ditemukan. Masa saya mau diam saja," ujar dia.

Prasetio mengaku telah berkomunikasi dengan Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama mengenai audit yang dia lakukan ini. Basuki pun mengakui bahwa ada anggaran yang belum tersisir olehnya.

Prasetio mengatakan, hasil penyisiran yang dia lakukan nantinya akan dicocokkan dengan penyisiran yang dilakukan Basuki.

Prasetio mengatakan, audit ini dilakukan karena ingin memastikan APBD DKI Jakarta digunakan untuk kepentingan masyarakat Jakarta.

Prasetio juga sudah mengultimatum anggota Dewan untuk tidak bermain anggaran dengan SKPD. Semua ini penting untuk dilakukan karena Prasetio tidak ingin dia terlibat masalah pada kemudian hari.

"Jadi, (Dewan) tidak ada yang bermain main dengan SKPD, kalau ada jadi tanggung jawab mereka. Nanti kalau anggaran sudah diketok, lalu saya sudah pensiun, saya enggak mau harus dipanggil Bareskrim atau KPK karena ternyata anggarannya bermasalah," ujar dia.

Sebelumnya, Prasetio Edi Marsudi mengaku menemukan anggaran KUA-PPAS DKI 2016 tanpa nomenklatur mencapai Rp 1,88 triliun.

Temuan tersebut berhasil didapat setelah dirinya melakukan penyisiran menggunakan jasa auditor independen.

Langkah penyisiran KUA-PPAS 2016 itu dilakukan setelah melihat hal yang sama, yakni penyisiran yang dilakukan oleh Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama.

"Jadi, dari hasil temuan auditor independen kami, dananya saja ada, tetapi nama kegiatannya tidak ada," kata politisi PDI-P yang kerap disapa Pras tersebut.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Sejumlah Kasus Pencabulan yang Terjadi di Jakarta Pekan Ini...

Sejumlah Kasus Pencabulan yang Terjadi di Jakarta Pekan Ini...

Megapolitan
Cegah PMK, Peternak Sapi di Depok Semprotkan Disinfektan hingga 'Lockdown' Kandang

Cegah PMK, Peternak Sapi di Depok Semprotkan Disinfektan hingga "Lockdown" Kandang

Megapolitan
Ini Alasan Wali Kota Usulkan Polres Tangsel Naik Jadi Tipe A

Ini Alasan Wali Kota Usulkan Polres Tangsel Naik Jadi Tipe A

Megapolitan
Oknum Polisi Lepaskan Tembakan di Kompleks Polri Ragunan, Warga: Kami Ketakutan...

Oknum Polisi Lepaskan Tembakan di Kompleks Polri Ragunan, Warga: Kami Ketakutan...

Megapolitan
Wali Kota Usulkan Polres Tangsel Naik Jadi Tipe A

Wali Kota Usulkan Polres Tangsel Naik Jadi Tipe A

Megapolitan
Antisipasi PMK, Berikut Syarat Masuk Hewan Ternak ke Banten

Antisipasi PMK, Berikut Syarat Masuk Hewan Ternak ke Banten

Megapolitan
Antisipasi PMK, Pemprov Banten Minta Pemkab-Pemkot Data dan Awasi Hewan Ternak

Antisipasi PMK, Pemprov Banten Minta Pemkab-Pemkot Data dan Awasi Hewan Ternak

Megapolitan
Polisi Lacak Penyebar Video Hoaks Perampokan di Kalideres

Polisi Lacak Penyebar Video Hoaks Perampokan di Kalideres

Megapolitan
Kapasitas KRL Jadi 80 Persen, Jumlah Penumpang Belum Naik Signifikan

Kapasitas KRL Jadi 80 Persen, Jumlah Penumpang Belum Naik Signifikan

Megapolitan
Diduga Tersambar Petir, Bangunan Khas Minangkabau di Kebon Jeruk Kebakaran

Diduga Tersambar Petir, Bangunan Khas Minangkabau di Kebon Jeruk Kebakaran

Megapolitan
Pemprov Banten Minta Bupati-Wali Kota Bentuk Gugus Tugas Pengendalian dan Penanggulangan PMK

Pemprov Banten Minta Bupati-Wali Kota Bentuk Gugus Tugas Pengendalian dan Penanggulangan PMK

Megapolitan
Kolong Flyover Taman Cibodas Tergenang 70 Sentimeter, Akses Pengendara Terputus

Kolong Flyover Taman Cibodas Tergenang 70 Sentimeter, Akses Pengendara Terputus

Megapolitan
Antisipasi Penumpukan Penumpang, KAI Commuter Terapkan Penyekatan di Stasiun

Antisipasi Penumpukan Penumpang, KAI Commuter Terapkan Penyekatan di Stasiun

Megapolitan
Antisipasi Hepatitis Akut Misterius pada Anak, Dinkes Kota Bekasi Berencana Bentuk Komite Ahli

Antisipasi Hepatitis Akut Misterius pada Anak, Dinkes Kota Bekasi Berencana Bentuk Komite Ahli

Megapolitan
Reaksi Beragam Warga terkait Kebijakan Lepas Masker...

Reaksi Beragam Warga terkait Kebijakan Lepas Masker...

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.