Organda Bantah Tak Dukung Tarif Rupiah Per Kilometer

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Organda DKI Shafruhan Sinungan membantah tudingan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama 'Ahok' terkait pembayaran rupiah per kilometer di angkutan umum. Shafruhan mengatakan Organda mendukung penerapan pembayaran tersebut.

"Organda tidak pernah menolak rupiah per kilometer," kata Shafruhan kepada Kompas.com di Jakarta, Senin (7/12/2015).

Salah satu contoh dukungan kebijakan tersebut yakni dengan mendorong kopaja terintegrasi dengan transjakarta.

"Dengan Organda mendukung kopaja terintegrasi dengan transjakarta, berarti Organda mendukung pemerintah untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat," kata Shafruhan.

Organda bersama Dinas Perhubungan dan Transportasi DKI Jakarta ingin membenahi karut marutnya angkutan umum di Jakarta. Pasalnya, karut marut angkutan umum di Jakarta kerap membawa petaka bagi penumpang.

Sebelumnya, Ahok mempertanyakan peran Organisasi Angkutan Darat (Organda) DKI. Pasalnya, ribuan bus sedang di Jakarta tidak laik jalan. Meskipun tidak lulus uji Kir, bus-bus sedang di Jakarta tetap beroperasi.

"Tiga ribuan bus ini rata-rata enggak laik jalan dan itu saya katakan, mana Organda?" kata Basuki di Balai Kota, Senin (7/12/2015).

Pemprov DKI, lanjut dia, mencoba mengatasi masalah tersebut dengan menerbitkan berbagai regulasi. Salah satunya ialah dengan penerapan pembayaran rupiah per kilometer untuk bus sedang, seperti kopaja dan metromini. Namun, Organda justru menentangnya.