Polri Hentikan Penyelidikan Dugaan Ijazah Palsu Wali Kota Bekasi

JAKARTA, KOMPAS.com — Badan Reserse Kriminal Polri menghentikan kasus dugaan pemalsuan ijazah yang menjerat Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi.

Penyidik menilai, tidak ada unsur pidana dalam kasus yang dilaporkan warga tersebut. (Baca: Laporan Dugaan Ijazah Palsu Wali Kota Bekasi Diselidiki Bareskrim Polri)

"Memang tidak ada unsur pidana, makanya dihentikan," ujar Kepala Sub Bidang Direktorat Badan Reserse Kriminal Polri Komisaris Besar Rudi Setiawan saat dihubungi, Rabu (16/12/2015).

Beberapa bulan lalu, penyidik menerima dua laporan warga terkait dugaan pemalsuan ijazah SMA Negeri 52 Jakarta dan S-1 Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Bagasasi, Bandung, yang dilakukan Rahmat Effendi.

Berbekal laporan itu, petugas kemudian melakukan penyelidikan. Dari pemeriksaan saksi, pengecekan ijazah, hingga mendatangi langsung ke pihak terkait, penyidik menyimpulkan, tidak ada unsur pidana terkait laporan ini.

Menurut dia, Rahmat awalnya mengenyam pendidikan di sekolah pelayaran. Namun, saat ujian praktik, Rahmat tidak mengikutinya dan memilih melanjutkan pendidikan di sekolah swasta di Jakarta.

Saat ujian nasional berlangsung, sekolah swasta tersebut ikut bersama SMA Negeri 52. Hingga ujian dilaksanakan, Rahmat dinyatakan lulus dan memperoleh ijazah SMA.

"Pihak sekolah telah mengaku mengeluarkan ijazah atas nama Rahmat Effendi," kata mantan Kapolresta Bekasi ini.

Selepas dari SMA, kata dia, Rahmat melanjutkan pendidikan ke STIA Bagasasi di Bandung, Jawa Barat.

Di sana, Rahmat menyelesaikan pendidikan hingga memperoleh gelar sarjana strata satu (S-1).

"Dari situ, dia (Rahmat) mendapatkan ijazah atas pendidikannya," ujar Rudi.

Meski demikian, ijazah Rahmat tidak terdaftar di Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta (Kopertis) karena STIA Bagasasi ketika itu melakukan ujian sendiri.

Berdasarkan aturan Badan Akreditasi Nasional tahun 1998, setiap universitas bisa melaksanakan ujian tanpa diwajibkan melapor ke Kopertis.