Kompas.com - 21/01/2016, 17:36 WIB
|
EditorFidel Ali

JAKARTA, KOMPAS.com - Pegawai Negeri Sipil (PNS) DKI tampaknya sudah tidak bisa menikmati fasilitas bus jemputan. Pasalnya, mulai 25 Januari 2016 mendatang, Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama menghapus operasional bus jemputan bagi PNS DKI.

"Iya betul (operasional bus jemputan bagi PNS DKI diberhentikan), mulai tanggal 25 Januari," kata Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) DKI Heru Budi Hartono, kepada Kompas.com, Kamis (21/1/2016). 

Heru menjelaskan, ada sekitar 18 bus jemputan yang menjemput PNS di Balai Kota. Sementara di tiap kantor Wali Kota disebar sekitar 2-3 unit bus.

Bus itu berjenis bus single atau berukuran sedang. Bus tersebut diberi nomor di bagian depan dan jendela di sisi kiri atau tepatnya di atas pintu.

Bus berwarna oranye kekuningan itu bertuliskan "Enjoy Jakarta". Selain itu ada pula bus yang berukuran lebih besar berwarna putih dilengkapi logo "Jaya Raya".

Di bagian badan bus itu bertuliskan "Bus Karyawan Pemerintah DKI Jakarta".  (Baca: Basuki: Bus Pegawai Bisa Masuk Jalur Transjakarta)

Penghentian operasional bus jemputan bagi PNS DKI Jakarta ini diketahui dari Surat Edaran Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Saefullah.

Di dalam surat itu disebutkan operasional bus jemputan bagi PNS DKI diberhentikan berdasarkan hasil Rapat Pimpinan Gubernur tanggal 18 Januari 2016 mulai 25 Januari 2016.

Kemudian pada poin selanjutnya, PNS diharapkan tetap masuk kerja tepat waktu sesuai ketentuan perundang-undangan. (Baca: Kemendagri Jelaskan Alasan Mencoret Tunjangan Transportasi PNS DKI )

Bus jemputan itu dijadikan tumpangan khusus PNS DKI Jakarta yang tinggal di berbagai penjuru ibu kota. Tak jarang, PNS tersebut tinggal di daerah penyangga yang cukup jauh jaraknya.

Sedianya pengadaan bus jemputan untuk mengurangi beban kendaraan pribadi yang membuat kemacetan semakin parah di berbagai ruas jalan.

Basukisebelumnya pernah memberikan larangan penggunaan kendaraan pribadi bagi PNS DKI.

Aturan tersebut ada di Instruksi Gubernur DKI Nomor 150 Tahun 2013 tentang penggunaan kendaraan umum bagi pejabat dan pegawai di lingkungan Provinsi (Pemprov) Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Libur Sekolah dan Jelang Idul Adha 2022, Jumlah Penumpang KA dari Stasiun Gambir dan Pasar Senen Meningkat 2 Kali Lipat

Libur Sekolah dan Jelang Idul Adha 2022, Jumlah Penumpang KA dari Stasiun Gambir dan Pasar Senen Meningkat 2 Kali Lipat

Megapolitan
Polisi Tangkap Pencuri Spesialis Indekos di Kembangan, Pelaku Sudah Beraksi 20 Kali dalam 2 Bulan

Polisi Tangkap Pencuri Spesialis Indekos di Kembangan, Pelaku Sudah Beraksi 20 Kali dalam 2 Bulan

Megapolitan
Gubernur Anies Resmikan Pembangunan Fasilitas Interkoneksi Bawah Tanah di Stasiun MRT

Gubernur Anies Resmikan Pembangunan Fasilitas Interkoneksi Bawah Tanah di Stasiun MRT

Megapolitan
Kawanan Juru Parkir Liar Keroyok Seorang Pria di Tugu Tanah Baru Depok, Satu Pelaku Ditangkap

Kawanan Juru Parkir Liar Keroyok Seorang Pria di Tugu Tanah Baru Depok, Satu Pelaku Ditangkap

Megapolitan
1 dari 7 Remaja Bersenjata Tajam yang Ditangkap di Sawah Besar Positif Narkoba

1 dari 7 Remaja Bersenjata Tajam yang Ditangkap di Sawah Besar Positif Narkoba

Megapolitan
Satu Keluarga Hendak Diusir dari Rusun, Wagub DKI: Tidak Bijak yang Tak Bersalah Ikut Kena Sanksi

Satu Keluarga Hendak Diusir dari Rusun, Wagub DKI: Tidak Bijak yang Tak Bersalah Ikut Kena Sanksi

Megapolitan
Polisi Tangkap 7 Remaja Bersenjata Tajam di Sawah Besar

Polisi Tangkap 7 Remaja Bersenjata Tajam di Sawah Besar

Megapolitan
Tukang Kredit Keliling Temukan Mayat di Cengkareng Drain, Korban Diduga Idap Epilepsi

Tukang Kredit Keliling Temukan Mayat di Cengkareng Drain, Korban Diduga Idap Epilepsi

Megapolitan
Truk Terbalik di Flyover Ciputat, Arus Lalu Lintas Sempat Macet

Truk Terbalik di Flyover Ciputat, Arus Lalu Lintas Sempat Macet

Megapolitan
Lewat Pelintasan Liar, Pesepeda Motor Tertabrak KA Argo Cirebon dan KRL Jabodetabek di Kranji

Lewat Pelintasan Liar, Pesepeda Motor Tertabrak KA Argo Cirebon dan KRL Jabodetabek di Kranji

Megapolitan
Pakai Rompi Tahanan Kejaksaan, Selebgram Medina Zein Tiba di Rutan Polda Metro Jaya

Pakai Rompi Tahanan Kejaksaan, Selebgram Medina Zein Tiba di Rutan Polda Metro Jaya

Megapolitan
Remaja Citayam Sering Nongkrong di Dukuh Atas, Polisi Larang Berkumpul Lewat Jam 22.00

Remaja Citayam Sering Nongkrong di Dukuh Atas, Polisi Larang Berkumpul Lewat Jam 22.00

Megapolitan
Anies: PPKM Level 1 atau 2, Penularan Covid-19 Akan Terjadi karena Interaksi...

Anies: PPKM Level 1 atau 2, Penularan Covid-19 Akan Terjadi karena Interaksi...

Megapolitan
Level PPKM DKI Berubah dalam Sehari, Anies: Penularan Covid-19 Tidak Berhenti karena Status

Level PPKM DKI Berubah dalam Sehari, Anies: Penularan Covid-19 Tidak Berhenti karena Status

Megapolitan
Anies Sebut Capaian Vaksinasi Booster di Jakarta Baru 50 Persen: Harus Ditingkatkan

Anies Sebut Capaian Vaksinasi Booster di Jakarta Baru 50 Persen: Harus Ditingkatkan

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.