Kompas.com - 21/01/2016, 17:36 WIB
|
EditorFidel Ali

JAKARTA, KOMPAS.com - Pegawai Negeri Sipil (PNS) DKI tampaknya sudah tidak bisa menikmati fasilitas bus jemputan. Pasalnya, mulai 25 Januari 2016 mendatang, Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama menghapus operasional bus jemputan bagi PNS DKI.

"Iya betul (operasional bus jemputan bagi PNS DKI diberhentikan), mulai tanggal 25 Januari," kata Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) DKI Heru Budi Hartono, kepada Kompas.com, Kamis (21/1/2016). 

Heru menjelaskan, ada sekitar 18 bus jemputan yang menjemput PNS di Balai Kota. Sementara di tiap kantor Wali Kota disebar sekitar 2-3 unit bus.

Bus itu berjenis bus single atau berukuran sedang. Bus tersebut diberi nomor di bagian depan dan jendela di sisi kiri atau tepatnya di atas pintu.

Bus berwarna oranye kekuningan itu bertuliskan "Enjoy Jakarta". Selain itu ada pula bus yang berukuran lebih besar berwarna putih dilengkapi logo "Jaya Raya".

Di bagian badan bus itu bertuliskan "Bus Karyawan Pemerintah DKI Jakarta".  (Baca: Basuki: Bus Pegawai Bisa Masuk Jalur Transjakarta)

Penghentian operasional bus jemputan bagi PNS DKI Jakarta ini diketahui dari Surat Edaran Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Saefullah.

Di dalam surat itu disebutkan operasional bus jemputan bagi PNS DKI diberhentikan berdasarkan hasil Rapat Pimpinan Gubernur tanggal 18 Januari 2016 mulai 25 Januari 2016.

Kemudian pada poin selanjutnya, PNS diharapkan tetap masuk kerja tepat waktu sesuai ketentuan perundang-undangan. (Baca: Kemendagri Jelaskan Alasan Mencoret Tunjangan Transportasi PNS DKI )

Bus jemputan itu dijadikan tumpangan khusus PNS DKI Jakarta yang tinggal di berbagai penjuru ibu kota. Tak jarang, PNS tersebut tinggal di daerah penyangga yang cukup jauh jaraknya.

Sedianya pengadaan bus jemputan untuk mengurangi beban kendaraan pribadi yang membuat kemacetan semakin parah di berbagai ruas jalan.

Basukisebelumnya pernah memberikan larangan penggunaan kendaraan pribadi bagi PNS DKI.

Aturan tersebut ada di Instruksi Gubernur DKI Nomor 150 Tahun 2013 tentang penggunaan kendaraan umum bagi pejabat dan pegawai di lingkungan Provinsi (Pemprov) Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Minyak Goreng Ilegal Merek Qilla Dijual Daring, Tokopedia: Kami Berhak Turunkan Konten

Minyak Goreng Ilegal Merek Qilla Dijual Daring, Tokopedia: Kami Berhak Turunkan Konten

Megapolitan
Setelah Lengkapi Izin Penjualan Miras, Holywings Diperbolehkan Beroperasi Kembali

Setelah Lengkapi Izin Penjualan Miras, Holywings Diperbolehkan Beroperasi Kembali

Megapolitan
Gagal Temui Puan Maharani, Mahasiswa Bubarkan Barisan di Depan Gedung DPR/MPR RI

Gagal Temui Puan Maharani, Mahasiswa Bubarkan Barisan di Depan Gedung DPR/MPR RI

Megapolitan
Mahasiswa Akan Gelar Aksi yang Lebih Besar di Sejumlah Wilayah Indonesia Sepekan ke Depan

Mahasiswa Akan Gelar Aksi yang Lebih Besar di Sejumlah Wilayah Indonesia Sepekan ke Depan

Megapolitan
Seorang Pria Kena Begal di Tapos Depok, Ponsel dan Motornya Raib

Seorang Pria Kena Begal di Tapos Depok, Ponsel dan Motornya Raib

Megapolitan
Tandon Air Proyek LRT di Jalan HR Rasuna Said Jebol, 2 Pemotor dan Pekerja Jadi Korban

Tandon Air Proyek LRT di Jalan HR Rasuna Said Jebol, 2 Pemotor dan Pekerja Jadi Korban

Megapolitan
Saksi Sebut Ada Batu Besar pada Mayat Pria Dalam Karung di Kali Pesanggrahan

Saksi Sebut Ada Batu Besar pada Mayat Pria Dalam Karung di Kali Pesanggrahan

Megapolitan
Penggantian Nama Jalan Jakarta Dinilai Bisa Ganggu Perkantoran hingga Ojek Online

Penggantian Nama Jalan Jakarta Dinilai Bisa Ganggu Perkantoran hingga Ojek Online

Megapolitan
Pemkot Jaktim Ajukan Konsep Revitalisasi Permukiman Korban Kebakaran Pasar Gembrong ke Anies

Pemkot Jaktim Ajukan Konsep Revitalisasi Permukiman Korban Kebakaran Pasar Gembrong ke Anies

Megapolitan
Lokasi Layanan Penggantian Alamat pada KTP hingga KK Pasca Perubahan 22 Nama Jalan di Jakarta

Lokasi Layanan Penggantian Alamat pada KTP hingga KK Pasca Perubahan 22 Nama Jalan di Jakarta

Megapolitan
Holywings di Bekasi Tak Beroperasi Usai Kontroversi Promosi Minuman Beralkohol Bernada Penistaan Agama

Holywings di Bekasi Tak Beroperasi Usai Kontroversi Promosi Minuman Beralkohol Bernada Penistaan Agama

Megapolitan
Soal Kasus Migor Kemasan Ilegal Merek Qilla, Polisi Bakal Berkomunikasi dengan 'Marketplace'

Soal Kasus Migor Kemasan Ilegal Merek Qilla, Polisi Bakal Berkomunikasi dengan "Marketplace"

Megapolitan
Jakpro Sebut Biaya Operasional dan Perawatan JIS Capai Rp 60 Miliar Per Tahun

Jakpro Sebut Biaya Operasional dan Perawatan JIS Capai Rp 60 Miliar Per Tahun

Megapolitan
Kesal Tak Ditemui Ketua dan Anggota DPR, Mahasiswa Paksa Masuk ke Gedung DPR RI

Kesal Tak Ditemui Ketua dan Anggota DPR, Mahasiswa Paksa Masuk ke Gedung DPR RI

Megapolitan
Dua Motor Raib dalam Semalam, Pelaku Dua Kali Satroni Rumah Kos yang Sama

Dua Motor Raib dalam Semalam, Pelaku Dua Kali Satroni Rumah Kos yang Sama

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.