Membandingkan Kesaksian Ahok dan Lulung di Sidang UPS

JAKARTA, KOMPAS.com — Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama dan Wakil Ketua DPRD Abraham Lunggana sama-sama telah menjadi saksi pada sidang kasus dugaan korupsi pengadaan uninterruptible power supply (UPS) untuk terdakwa Alex Usman.

Kesaksian Ahok pada Kamis (5/2/2016) selisih seminggu setelah pada pekan lalu Wakil Ketua DPRD Abraham Lunggana juga menjalani hal yang sama.

Pada persidangan kemarin, Ahok memberikan keterangan seputar UPS yang disebutnya bukan merupakan program prioritas.

Dia mengaku tidak tahu mengapa program tersebut akhirnya dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan 2014.

Sebab, ia mengaku tidak mendapat laporan dari Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) yang terdiri atas Sekretaris Daerah, Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda), dan Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD).

Selama bersaksi, Ahok lebih banyak menyebut tidak tahu. Contohnya ialah ketika hakim ketua Sutardjo menegaskan kembali pernyataan Ahok yang menyebut tidak ada usulan pengadaan UPS oleh pihak sekolah.

"Namun, faktanya di dalam APBD Perubahan 2014, ada UPS dan dilaksanakan. Tentu ada proses penganggaran, siapa yang memasukkan anggaran, dan bagaimana itu bisa terjadi?" tanya Sutardjo kepada Ahok dalam sidang yang digelar di Pengadilan Tipikor, Kamis (4/2/2016).

Menanggapi pertanyaan itu, Ahok menjawab, dia perlu menerapkan sistem e-budgeting untuk penyusunan anggaran setelah temuan anggaran siluman oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) DKI.

Namun, Ahok menyebut rencananya itu ditolak oleh satuan kerja perangkat daerah (SKPD) yang ada di Pemprov DKI.

Ahok mengaku baru mengetahui ada anggaran UPS setelah ada persoalan terkait APBD 2015.

Pada saat itu, APBD yang disusun oleh Pemerintah Provinsi DKI dianggap palsu oleh DPRD DKI.

Karena kecolongannya itu, Ahok kemudian mengganti semua pejabat Beppeda, tak terkecuali pimpinannya, Andi Baso Mappapoleonro.

Tidak hanya itu, Ahok juga mengganti pejabat yang disebutnya sudah berbohong kepadanya. Dia adalah mantan Kepala Inspektorat Lasro Marbun yang pada 2014 merupakan Kepala Dinas Pendidikan.

"Saya tahu dia bohongi saya waktu saya baca berita. Saya tanya, dia enggak ngaku. Saya berhentikan karena dia bohongi saya," ujar Ahok.

Pada sidang kemarin, Lulung hadir menjadi salah satu pengunjung sidang. Namun, ia tak mengikuti sidang secara penuh.

Lulung mengaku sengaja keluar karena menurut pandangannya, Ahok banyak berbohong.

"Ya, habisnya bohong semua sih. Pertama, dia bilang enggak tahu soal UPS, tetapi kok ada di nomenklatur?" ujar dia.

Kebohongan pertama yang disebut Lulung adalah saat Ahok mengaku tidak menerima laporan dari TAPD soal UPS.

Lulung menilai, Ahok pasti mendapatkan laporan. Sebab, semua lelang yang membutuhkan pencairan dana harus ditandatangani oleh Ahok.

Selain itu, Lulung juga kecewa karena Basuki membantah telah menandatangani perda APBD-P 2014 meskipun dia belakangan mengetahui bahwa Ahok meralat hal itu.

Lulung juga merasa, Ahok gugup ketika memberikan kesaksian. Dia merujuk momen ketika

Ahok ditanya hakim soal siapa yang membuat nomenklatur dalam APBD-P.

"Hakim kan tanya, 'Apakah yang buat eksekutif?' Dia bilang bukan, yang bikin BPKAD dan Bappeda. Nah, kan, gugup kan dia. BPKAD sama Bappeda kan memang eksekutif," ujar Lulung.

"Saya setengah saja ikutin sidang. Gue ketawa aja pas dia bilang bukan eksekutif. Udah ngawur, udah deh gue pulang aja," kata dia.

Kesaksian Lulung

Saat menjadi saksi pada pekan lalu, Lulung lebih banyak menjelaskan ketidaktahuannya seputar pengadaan UPS.

Menurut Lulung, ia tidak pernah mengikuti rapat pembahasan APBD Perubahan 2014 karena saat itu ia sedang disibukkan kegiatan politik partainya.

"Tahun 2014 itu kan tahun politik. Saya banyak tugas partai," kata dia dalam sidang yang digelar di Pengadilan Tipikor, Kamis (28/1/2016).

Pada sidang tersebut, majelis hakim mengungkapkan, pada 25 Juli, Ketua Komisi E Muhammad Firmansyah menyampaikan laporan mengenai hasil rapat yang dilaksanakan di Komisi E pada 23 dan 24 Juli.

Kepada hakim, Lulung menyebut dirinya tidak menghadiri rapat pada 23 dan 24 Juli.

"Waktu paripurna tanggal 13 Agustus saya juga tidak datang," ujar dia.

Berdasarkan keterangannya itu, Lulung menyatakan dirinya memang tidak pernah terlibat dalam usulan pengadaan barang dan jasa di Komisi E pada 2014, termasuk yang membahas mengenai pengadaan UPS.

Ia kemudian kembali menyinggung momen saat dirinya pernah salah menyebutkan UPS menjadi USB beberapa bulan silam.

Namun, di balik salah sebut itu, Lulung mengaku memang tidak mengetahui apa itu UPS. "Waktu itu, saya memang belum tahu apa itu UPS," ujar dia.