Warga Rusun Penjaringan Minta Pemprov Jangan Buat Peraturan Aneh-aneh

JAKARTA, KOMPAS.com — Sejumlah warga Rumah Susun (Rusun) Penjaringan meminta agar Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tak hanya mengurusi peraturan tentang rusun yang hanya diperuntukkan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Seorang warga Rusun Penjaringan, Ompong (40), menilai, seharusnya pemerintah lebih mementingkan kondisi tempat tersebut.

"Jangan buat peraturan aneh-aneh. Urusin rusunnya dulu baru yang lain kalau udah bener," ucap Ompong saat ditemui di Rusun Penjaringan, Jakarta Utara, Rabu (10/2/2016).

Ia mengatakan, salah satu hal yang harus diperbaiki adalah tembok rusun tersebut. Menurut dia, kondisi catnya telah terkelupas dan ada bagian yang sudah retak. Pernyataan selaras pun diungkapkan oleh warga Rusun Penjaringan lainnya.

Pria yang enggan menyebutkan namanya ini beranggapan bahwa pemerintah terlalu berlebihan jika lebih mementingkan urusan penghuni bermobil.

"Mending ngurusin air dulu. Airnya aja masih kadang nyala kadang enggak," ucapnya.

Selain itu, meski jarang terjadi, tetapi terkadang air keran di rumahnya masih berbau. Pantauan Kompas.com, memang ada banyak cat tembok di tiap bangunan Rusun Penjaringan yang telah terkelupas dan ditumbuhi lumut hijau.

Namun, airnya bisa mengalir dengan lancar dan tak berbau apa pun.

Sebelumnya, rusun yang ada di DKI Jakarta hanya diperuntukkan bagi MBR. Dengan demikian, jika telah mampu memiliki mobil, penghuni bisa dicabut izin tinggalnya di rusun.

Kepala Dinas Perumahan dan Gedung Pemda DKI Jakarta Ika Lestari Aji mengatakan, hal tersebut sudah diatur dalam Peraturan Gubernur (Pergub) DKI Nomor 111 Tahun 2014 tentang Mekanisme Penghunian Rumah Susun Sederhana Sewa.

Dalam Pasal 1 diterangkan bahwa yang boleh menghuni adalah MBR yang mempunyai keterbatasan daya beli. Menurut Ika Lestari Aji, jika didapati banyak mobil diparkir di area rusun, berarti penggunaan rusun itu salah sasaran, dan penghuni rusun bisa dicabut izin tinggalnya.