Kalijodo Berubah seperti Kramat Tunggak, Kenapa Tidak?

Kramat Tunggak, Jakarta Utara, salah satunya. Lokasi prostitusi yang didirikan pada 1970 oleh Gubernur DKI Jakarta kala itu, Ali Sadikin, ditutup pada akhir 1999.

Saat penutupan, Pemprov DKI melakukan sosialisasi dan pembinaan terlebih dulu bagi penghuni lokasi prostitusi itu. Pemprov, saat itu, juga memberikan uang ganti rugi.

Wali Kotamadya Jakarta Utara saat itu, Soebagio MM, menyediakan dana Rp 30 miliar untuk pembebasan kawasan Kramat Tunggak. Namun, pada APBD 2001, tambah lagi anggaran pembebasan kawasan seluas 11 hektar itu menjadi total Rp 100 miliar.

Meski mengeluarkan biaya yang cukup tinggi, Pemprov DKI berhasil mengubah potret hitam Kramat Tunggak.

Wisma-wisma yang dihuni penjaja seks dan mucikari kala itu sudah lenyap. Wanita penjaja seks pun sudah meninggalkan lokasi itu.

Padahal sebelumnya, Kramat Tunggak pernah dihuni oleh 1.615 wanita tunasusila, 258 germo, 700 pembantu pengasuh, 800 pedagang asongan, serta 155 tukang ojek dan tukang cuci. (harian Kompas, Senin 17 Oktober 2005)

Saat ini, telah berdiri bangunan Jakarta Islamic Center, plus bangunan masjid, di kawasan tersebut. Warga pun lebih tenang setelah ada perubahan di Kramat Tunggak.

Seperti pengakuan Pardi, yang ditemui Kompas.com, beberapa waktu lalu. Warga Kelurahan Tugu Utara, Kecamatan Koja, Jakarta Utara, itu mengaku warga di sini sekarang hidup lebih tenang.

Tidak ada lagi kisah pembunuhan dan berbagai kasus kriminal di kawasan tersebut. Bahkan, kata dia, para istri jadi jauh lebih tenang. Sebab, rumah tangga mereka menjadi tidak terganggu.

"Dulu banyak istri yang tidak tenang, khawatir suaminya tergoda dengan layanan prostitusi di sekitarnya," kata Pardi.

Kini, Pemprov DKI Jakarta di bawah Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama ingin mengubah wajah Kalijodo menjadi lebih baik, seperti Kramat Tunggak kini. Pemprov ingin mengembalikan kawasan Kalijodo menjadi ruang terbuka hijau (RTH).

Tidak seperti Gubernur DKI kala itu, Sutiyoso, yang memberi ganti rugi, Basuki menegaskan tidak akan memberikan hal semacam itu kepada warga. Namun, dia menjanjikan rumah susun bagi warga Kalijodo yang memang memiliki KTP DKI.

PSK yang tidak memiliki KTP DKI akan dipulangkan ke kampung halamannya. Mereka akan mendapat bekal keterampilan agar tidak lagi menjadi penjaja layanan untuk pria hidung belang.

Saat ini, aparat TNI dan polisi sudah melakukan sosialisasi di kawasan Kalijodo. Terlepas dari penolakan warga sekitar dan penghuni lokasi prostitusi, pemerintah sedang mendata setiap rumah yang ada di sana.

Apakah Basuki alias Ahok mampu mengulang keberhasilan Sutiyoso menertibkan Kramat Tunggak di Kalijodo? Mengapa tidak....