Basuki memberikan pilihan kepada warga untuk tinggal di rumah susun yang tersedia atau kembali ke kampung halaman. "Bagi yang ingin berdagang, kami fasilitasi ke dinas UMKM atau PD Pasar Jaya," ujarnya.
Wali Kota Jakarta Utara Rustam Effendi mengatakan, berdasarkan pendataan awal, terdapat sekitar 300 keluarga yang mempunyai rumah dan kartu tanda penduduk DKI Jakarta di sana.
Diperkirakan, lebih dari 1.000 warga pendatang yang bekerja di sektor prostitusi dan hiburan malam.
Sejumlah 300 keluarga ber-KTP DKI akan direlokasi ke tiga rumah susun, antara lain Marunda dan Daan Mogot.
"Saat ini masih terus dilakukan sosialisasi kepada warga Kalijodo," katanya seusai rapat pertama antarinstansi untuk penertiban Kalijodo di Markas Polda Metro Jaya, kemarin.
Status lahan Kalijodo di Jakarta Utara merupakan lahan pengairan milik negara sehingga penggusuran tidak disertai uang ganti rugi.
Menurut rencana, lahan seluas 1,4 hektar yang saat ini padat permukiman dan bangunan akan diubah jadi lahan hijau.
Wali Kota Jakarta Barat Anas Effendi mengatakan, surat pemberitahuan untuk segera pindah akan dikeluarkan bagi warga Kalijodo di wilayah Jakarta Barat, besok.
Untuk wilayah Jakarta Barat, hanya ada 1 RT dengan luas wilayah lebih kurang 3.500 meter persegi.
Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya Komisaris Besar Mohammad Iqbal mengatakan, sebelum penggusuran, Polda Metro Jaya didukung Kodam Jaya akan menggelar operasi penegakan hukum di Kalijodo.
Operasi itu menyasar praktik premanisme, minuman keras, prostitusi, dan judi. "Intinya, semua pelanggaran hukum di sana jadi target kami," ujarnya.
(C09/IRE/FRO/JAL/DEA)
-----
Artikel ini sebelumnya ditayangkan di harian Kompas edisi Selasa, 16 Februari 2016, dengan judul "Cegah Kekerasan, Komnas HAM Siap Jadi Mediator Terkait Kalijodo".
Terkini Lainnya
Terpopuler
Now Trending
