Sidang Gugatan Penertiban Kalijodo, Razman Dianggap Salah Interpretasikan Aturan

JAKARTA, KOMPAS.com — Kuasa hukum Wali Kota Jakarta Utara membacakan jawaban mereka atas gugatan warga Kalijodo dalam sidang perdana gugatan warga Kalijodo melawan Wali Kota Jakarta Utara di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), Rabu (16/3/2016).

Salah satu poin jawabannya menyinggung pernyataan pengacara warga Kalijodo, Razman, yang dianggap menginterpretasikan aturan secara sepihak.

Aturan yang dimaksud adalah Instruksi Gubernur Nomor 158/2015 tentang Masa Transisi untuk Perpanjangan Izin Non-Izin yang Tidak Sesuai dengan Rencana Tata Ruang. Pengacara warga Kalijodo, Razman, pernah menyinggung hal itu saat berada di Kalijodo beberapa waktu lalu.

Pada aturan tersebut, perpanjangan izin non-perizinan sebagaimana dimaksud pada huruf a diberikan paling lama untuk tiga tahun terhitung sejak Perda Nomor 1 Tahun 2014 tentang rencana detail peraturan tata ruang dan zonasi diundangkan sampai dengan tanggal 18 Februari 2017.

Razman menganggap, warga Kalijodo seharusnya bisa memperpanjang izin tinggal selama tiga tahun ke depan, terhitung sejak 2014. Namun, pihak kuasa hukum Wali Kota menyatakan penggugat salah menginterpretasikan aturan ini.

Selain itu, penggugat juga dinyatakan tidak punya surat yang sah sehingga tidak dapat dimasukkan dalam masa transisi.

"Penggugat keliru mengartikan atau berinterpretasi sesuka sendiri," kata pihak kuasa hukum Wali Kota Jakarta Utara saat membacakan jawaban atas gugatan di ruang sidang perdana di PTUN Jakarta, di Jakarta Timur, Rabu (16/3/2016).

Seusai sidang, Razman membantah keliru menafsirkan Instruksi Gubernur Nomor 158 Tahun 2015 tersebut. Justru, menurut dia, pemerintah yang inkonsisten dengan aturan yang dibuat.

"Kok disalah tafsir. Transisi itu menghuni dan non-huni diberi waktu tiga tahun. Tafsirnya jelas bahwa itu sampai 18 Februari 2017. Tetapi, sekarang 26 Februari 2016 dibuat surat peringatan terakhir, 29 Februari dirobohkan, kan itu. Jadi, itu jelas-jelas inkonsisten," ujar Razman.

(Baca: Hakim Pertanyakan Status Razman soal Mewakili Warga Kalijodo)

Pihak kuasa hukum Wali Kota sendiri bungkam usai sidang. Tiga kuasa hukum Wali Kota menolak wawancara dan memberikan nama kepada awak media.

Dalam sidang perdana gugatan warga Kalijodo melawan Wali Kota Jakarta Utara di PTUN, agendanya adalah pembacaan gugatan oleh penggugat disertai jawaban dari pihak tergugat.