Kepolisian Dinilai Masih Lemah Antisipasi Demonstrasi Anarkistis

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengamat kepolisian dari Universitas Indonesia, Bambang Widodo Umar, menilai langkah polisi dalam menanggulangi aksi unjuk rasa masih belum efektif. Bambang mengungkapkan itu dengan merujuk penanganan aksi unjuk rasa sopir angkutan umum pada Selasa (22/3/2016).

Menurut Bambang, polisi seharusnya dapat mencegah terjadinya aksi anarkistis dalam unjuk rasa menolak keberadaan angkutan berbasis aplikasi tersebut. Karena faktanya, sejumlah sopir taksi dan pengemudi ojek berbasis aplikasi menjadi korban pemukulan, kendaraannya juga dirusak.

"Dengan sudah disiapkan pasukan itu maka langkah-langkah yang sudah dijalani kepolisian saya nilai belum efektif atau masih lemah. Polisi sudah berpuluh-puluh hingga beratus-ratus kali menghadapi aksi demonstrasi, masa kejadian seperti ini masih saja terjadi," ujarnya ketika dihubungi Kompas.com, Rabu (23/3/2016).

Bambang menambahkan pihak kepolisian harus menggalakan lagi latihan kerja keterampilan pengendalian aksi demonstrasi agar kejadian seperti ini tidak akan terulang kembali.

"Latihan kerja keterampilan mengendalikan massa itu harus benar-benar optimal di dalam kepolisian. Sekarang ini sudah sering terjadi kejadian aksi anarkitis dari pendemo. Ini artinya polisi belum profesional dalam pengendalian massa," ucapnya.

Bambang juga menilai kinerja intelijen dalam mendeteksi kelompok-kelompok dan area yang rawan terjadinya tindakan anarkistis masih lemah. Deteksi yang lemah ini memberikan informasi pada pengendalian masa yang tidak akurat sehingga aksi anarkistis dari para pendemo bisa terjadi.

"Jadi langkah pengamanan demonstrasi itu informasinya harus akurat dan harus benar-benar profesional," jelasnya.

Kemarin, Selasa (22/3/2016), ribuan massa yang tergabung dalam Paguyuban Pengemudi Angkutan Darat (PPAD) bersama Forum Komunikasi Masyarakat Penyelenggara Angkutan Umum (FK-MPAU) menggelar aksi unjukrasa terkait keberadaan perusahaan penyedia jasa transportasi online yang masih bebas beroperasi.

Selain itu, mereka juga meminta Kemenkominfo untuk membekukan operasi perusahaan tersebut, yang menggunakan kendaraan berpelat hitam sebagai angkutan umum, seperti Uber dan Grab.