Kepala BPK Tantang Ahok Gugat Audit RS Sumber Waras ke Pengadilan

JAKARTA, KOMPAS.com — Kepala Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia Harry Azhar menantang Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok untuk menggugat audit terhadap Rumah Sakit Sumber Waras ke pengadilan.

Sebab, dalam hal ini, kata Harry, Ahok meragukan audit BPK tersebut. Harry sendiri juga disebut-sebut dalam skandal "Panama Papers", yang membuat politisi PPP Syaifullah Tamliha beberapa hari lalu menyarankan Harry untuk mundur dari jabatan Ketua BPK.

"Meragukan audit BPK bisa saja dalam negara demokrasi. Caranya, gugat saja hasil auditnya ke pengadilan," kata Harry dalam diskusi di Cikini, Jakarta, Sabtu (16/4/2016).

Harry mengatakan, BPK diberi amanat oleh undang-undang untuk melakukan audit dan menghitung kerugian negara. Dengan demikian, jika ada pihak yang tidak menyepakati hasil final oleh BPK, dapat digugat ke pengadilan.

Di sisi lain, Harry menyebutkan, 94 persen kasus yang dihasilkan oleh BPK dibenarkan oleh pengadilan.

"Banyak yang sudah melakukan gugatan kepada BPK, contohnya di Semarang. Alhamdulillah gugatan enggak berhasil, kalau Ahok merasa dirugikan, ya silakan gugat BPK ke pengadilan," kata Harry.

Sebelumnya, Ahok menegaskan akan membawa audit BPK ke pengadilan setelah Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Abraham Lunggana alias Lulung memotong telinganya.

Lulung sebelumnya bernazar akan mengiris telinganya jika Ahok menggugat BPK ke pengadilan.

Terkait kasus Sumber Waras, Pemprov DKI Jakarta membeli lahan milik Yayasan Kesehatan Sumber Waras senilai Rp 755 miliar dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) tahun 2014.

Menurut BKP, proses pengadaan lahan tak sesuai dengan prosedur. BPK menilai Pemprov DKI membeli lahan di kawasan itu dengan harga yang lebih mahal.

BKP pun menilai pembelian lahan tersebut terindikasi kerugian negara sebesar Rp 191 miliar.

Selain itu, BPK juga menemukan enam indikasi penyimpangan dalam proses pengadaan tanah, yakni penyimpangan dalam tahap perencanaan, penganggaran, tim, pengadaan pembelian lahan RS Sumber Waras, penentuan harga, dan penyerahan hasil.

Terkait skandal Panama Papers, Harry telah diperiksa oleh KPK. Ia juga telah memberikan klarifikasi kepada Presiden Joko Widodo.