Kementerian Perhubungan Janji Benahi Angkutan Umum di Jabodetabek

JAKARTA, KOMPAS — Kementerian Perhubungan berjanji membenahi pelayanan angkutan umum di Jabodetabek agar bisa mewujudkan angkutan yang aman, nyaman, dan berkeselamatan. Sinergi dengan berbagai pihak masih dibutuhkan untuk menjadikan angkutan umum menarik bagi sebagian besar komuter di Jabodetabek.

Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kemenhub Pudji Hartanto Iskandar, pekan lalu, mengatakan, pihaknya tengah mewujudkan angkutan orang dan barang yang melayani dengan nyaman, aman, selamat, dan terkoneksi dengan moda transportasi lain. Langkah ini diharapkan menarik orang untuk menggunakan angkutan umum.

"Penanggung jawab kendaraan bermotor, khususnya angkutan umum, dalam hal laik jalan itu ada di Kementerian Perhubungan," ucapnya.

Terkait keamanan kendaraan, Pudji mengatakan, uji kir sangat diperlukan. "Ini harus optimal dan maksimal dikerjakan dengan baik sehingga tidak ada lagi angkutan bus yang oglek-oglek yang membuatorang tidak mau naik angkutan umum," kata Pudji.

Dia mengatakan, uji kir sangat penting untuk mencegah kecelakaan, terutama yang melibatkan angkutan umum. Pudji berjanji akan memodernisasikan peralatan uji kir agar pengujian benarbenar maksimal dan bukan sekadar pelengkap persyaratan semata.

Selain itu, Ditjen Hubdat juga tengah menyiapkan proses sertifikasi bagi petugas uji kir. Pihaknya menargetkan petugas di lokasi uji kir benar-benar memiliki kompetensi dalam menjalankan tugas mereka, bukan sekadar bisa menjalankan tugas karena kebiasaan.

Berdasarkan data Ditjen Hubdat, di Jakarta terdapat tiga titik uji kir. Adapun di Depok, Kota Bogor, Kabupaten Bogor, Kabupaten Tangerang, Kota Tangeang, Kota Bekasi, dan Kabupaten Bekasi masing-masing memiliki 1 tempat uji kir. Wewenang penambahan tempat uji kir ada di masing-masing daerah.

Selain uji kir, pengawasan terhadap kinerja sopir angkutan umum juga akan ditingkatkan. Pemberian penghargaan dan sanksi atas kinerja sopir akan diberlakukan. Begitu pula dengan kinerja operator bus.

Dari data Ditlantas Polda Metro Jaya yang diterima Kompas, tercatat ada 92 kendaraan umum terlibat kecelakaan lalu lintas antara bulan Januari dan Maret 2016. Dalam kecelakaan itu, 10 orang meninggal, 27 luka berat, dan 91 luka ringan.

Tahun 2015, ada 283 angkutan umum yang terlibat kecelakaan lalu lintas. Korban meninggal akibat kecelakaan itu 16 orang, 96 orang luka berat, dan 212 orang luka ringan.

Terminal dan bus

Ditjen Hubdat, menurut Pudji, akan memperbaiki terminal bus tipe A agar memiliki pelayanan serupa terminal bandara. "Akan ada beberapa zona, mulai dari zona pengantar boleh masuk sampai zona steril yang dikhususkan bagi penumpang bus," katanya. Di Jakarta, Terminal Pulogebang direncanakan memiliki pelayanan sesuai zonasi itu.

Kementerian Perhubungan juga telah menyebarkan 1.025 bus ke daerah-daerah, termasuk 600 bus yang dihibahkan ke Perum Pengangkutan Penumpang Djakarta (PPD). Bus yang dijalankan PPD itu dioperasikan di wilayah Jabodetabek. Pudji berharap, bus ini bisa meningkatkan kuantitas bus rapid transit (BRT) transjakarta..

Cakupan layanan

Secara terpisah, Ketua Dewan Transportasi Kota Jakarta (DTKJ) Ellen SW Tangkudung mengatakan, hanya sebagian kecil komuter menggunakan angkutan umum karena masih terbatasnya moda dan cakupan layanan.

"Orang sulit berpindah ke kendaraan umum karena sudah telanjur punya sepeda motor dan mobil. Jadi, harus ada sesuatu yang kuat yang mendorong dia untuk tertarik menggunakan angkutan umum," katanya.

Dari studi DTKJ, setidaknya ada tiga kesimpulan. Pertama, sebagian komuter pengguna mobil pribadi yang tidak mungkin pindah menjadi pengguna angkutan umum karena sudah nyaman serta tidak masalah dengan kemacetan dan biaya tinggi yang mesti ditanggung.

Kedua, komuter pengguna angkutan umum karena tidak bisa memakai atau tidak punya kendaraan pribadi. Ketiga, ada kelompok komuter yang saat ini memakai kendaraan pribadi, tetapi jika ada alternatif lain yang dinilainya lebih baik, ia akan beralih menggunakan angkutan umum.

Bagi kelompok terakhir ini, kata Ellen, angkutan umum yang dilirik adalah yang punya jadwal keberangkatan dan kedatangan yang jelas, lebih cepat, murah, dan mudah diakses. Hal ini yang belum ada, baik di Jakarta maupun di kota-kota mitra.

Di sisi lain, belum ada aturan yang bisa memaksa komuter secara sukarela pindah menjadi pengguna angkutan umum.

"Aturan yang dimaksud adalah pengendalian lalu lintas, seperti penerapankawasan jalan berbayar (ERP), larangan penggunaan kendaraan pribadi seperti sepeda motor di ruas-ruas tertentu, dan penerapan tarif parkir sesuai zonasi," katanya.

Target 2030

DTKJ menilai, dengan kondisi tata angkutan publik saat ini, target 60 persen perjalanan dengan angkutan umum pada 2030 tidak mungkin terealisasi. Target ini tercantum dalam Rencana Tata Ruang Wilayah DKI 2030.

Pada 15 tahun lalu, Jakarta sudah menghadapi masalah transportasi dan lalu lintas yang mirip dengan saat ini. "Berbagai teori dan kebijakan dikeluarkan, tetapi tidak konsisten dan tidak berkelanjutan. Yang terjadi seperti saat ini, masalah yang sama terus dihadapi dan terus dicari solusinya. Namun, belum terlihat penataan yang jelas secara menyeluruh yang menjamin masalah serupa tidak berulang lagi 15 tahun ke depan," katanya.

Agar setiap program pembenahan dan pembangunan angkutan umum tidak menjadi program sepotong-sepotong, DTKJ mendorong Pemprov DKI Jakarta membuat perencanaan untuk 20-30 tahun ke depan, bahkan hingga 50 tahun ke depan.

"Apakah transjakarta lintas provinsi sekarang sudah berdasarkan perencanaan matang? Ada atau tidak dokumen perencanaannya? Dokumen ini seharusnya bisa diakses publik. Jadi, siapa pun bisa melihat akan seperti apa penataan transportasi di Jakarta. Penataan ini disesuaikan dengan rencana tata ruang DKI," tambah Ellen.

Dalam hal penataan, Ellen berharap DKI terbuka untuk berkomunikasi dan melaksanakan rekomendasi dari DTKJ. Komunikasi diakui Ellen selalu terjalin baik, tetapi rekomendasi seperti evaluasi, pengawasan, serta perencanaan detail dan matang kadang terlewatkan.

Dengan kondisi ini, Ellen berharap Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) menjadi penengah dan penentu penataan transportasi Jabodetabek.

"BPTJ bisa berperan dalam penataan transportasi di Jabodetabek. Berperan dalam arti lebih ke soal integrasi. Yang saat ini terjadi, Jakarta ada terobosan dan lebih untuk kepentingan kawasannya sendiri. Seperti transjakarta lintas provinsi yang diharapkan mengurangi masuknya kendaraan pribadi dari luar Jakarta. Namun, apakah kepentingan semua daerah sekitar Jakarta sudah terakomodasi dengan baik? Itu tugas BPTJ," katanya.

Hingga berita ini diturunkan, Kepala BPTJ belum bisa diwawancarai.

(NEL/WAD/ART)

Versi cetak artikel ini terbit di harian Kompas edisi 4 Mei 2016, di halaman 28 dengan judul "Angkutan Umum Dibenahi".