Kompas.com - 05/05/2016, 19:02 WIB
Sosialisasi pemenangan untuk Pemilihan Kepala Daerah 2017 yang digelar DPW PPP DKI Jakarta di Kantor DPP PPP di Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat, Kamis (5/5/2016). Tampak hadir Ketua DPW DKI Jakarta Abraham Lunggana. Kompas.com/Alsadad RudiSosialisasi pemenangan untuk Pemilihan Kepala Daerah 2017 yang digelar DPW PPP DKI Jakarta di Kantor DPP PPP di Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat, Kamis (5/5/2016). Tampak hadir Ketua DPW DKI Jakarta Abraham Lunggana.
Penulis Alsadad Rudi
|
EditorErvan Hardoko

JAKARTA, KOMPAS.com - Meskipun Kementerian Hukum dan HAM baru saja menerbitkan surat keputusan (SK) bagi PPP kubu Romahurmuziy, Ketua DPW PPP DKI Jakarta Abraham Lunggana tetap menyatakan bahwa kepengurusan yang sah adalah PPP pimpinan Djan Faridz.

Acuan yang digunakan Lulung, sapaan akrab Abraham Lunggana, adalah keputusan Mahkamah Agung yang disebutnya sudah memenangkan gugatan yang diajukan Djan Faridz.

Atas dasar itu, Lulung menegaskan tidak akan mengakui kepengurusan PPP pimpinan Romi, demikian sapaan Romahurmuziy.

"Kalau menurut undang-undang, putusan MA itu lebih tinggi daripada SK yang diterbitkan oleh Menkumham," kata Lulung saat ditemui di Kantor DPP PPP di Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat, Kamis (5/5/2016).

Ia menyampaikan hal itu usai melakukan sosialisasi pemenangan untuk Pemilihan Kepala Daerah 2017 yang dihadiri pengurus 44 PAC dan 6 DPC se-DKI Jakarta.

Menurut Lulung, kehadiran para pengurus PAC dan DPC se-DKI Jakarta. menegaskan bahwa para kader PPP memang lebih mendukung Djan Faridz.

"Konflik di PPP ini sebenarnya enggak ada. Ini kan cuma campur tangan pemerintah," ujar Lulung.

Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly belum lama ini mengesahkan kepengurusan PPP hasil muktamar Pondok Gede.

Dalam muktamar yang digelar pada 22 April itu memutuskan  Romahurmuziy sebagai Ketua Umum PPP.

Yasonna menilai, kepengurusan baru ini sudah sangat akomodatif, baik bagi kepengurusan Muktamar Jakarta pimpinan Djan Faridz ataupun Muktamar Surabaya yang sempat dipimpin Romi.

"Representasinya terakomodasi dengan baik, kecuali beberapa pihak yang tidak bersedia dilibatkan dalam kepengurusan ini," ujar Yasonna saat jumpa pers di Gedung Kementerian Hukum dan HAM, Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu (27/4/2016).

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kurir Bawa Ganja 17 Kg Ditangkap, Dibayar Rp 1 Juta per Kg, 2 Pengendali Masih Diburu

Kurir Bawa Ganja 17 Kg Ditangkap, Dibayar Rp 1 Juta per Kg, 2 Pengendali Masih Diburu

Megapolitan
Kantor Pinjol Ilegal di PIK Digrebek Polisi, Pegawai: Kami Enggak Merugikan

Kantor Pinjol Ilegal di PIK Digrebek Polisi, Pegawai: Kami Enggak Merugikan

Megapolitan
Akses Jalan Pengganti Imbas Tol Cijago 2 Tak Sesuai Harapan, Warga Protes

Akses Jalan Pengganti Imbas Tol Cijago 2 Tak Sesuai Harapan, Warga Protes

Megapolitan
Dinkes DKI: Siswa yang Keluarganya Masih Positif Covid-19 Dilarang Ikut Sekolah Tatap Muka

Dinkes DKI: Siswa yang Keluarganya Masih Positif Covid-19 Dilarang Ikut Sekolah Tatap Muka

Megapolitan
Kuasa Hukum Keluarga Kakek 89 Tahun: Anak-anaknya Masih Terpukul, Nangis-nangis

Kuasa Hukum Keluarga Kakek 89 Tahun: Anak-anaknya Masih Terpukul, Nangis-nangis

Megapolitan
UPDATE 26 Januari: Tambah 368 Kasus Positif di Kota Tangerang, 1.372 Pasien Covid-19 Masih Dirawat

UPDATE 26 Januari: Tambah 368 Kasus Positif di Kota Tangerang, 1.372 Pasien Covid-19 Masih Dirawat

Megapolitan
Kasus Covid-19 Melonjak di Tangsel, PTM Masih 100 Persen di Saat WFO Dibatasi 50 Persen

Kasus Covid-19 Melonjak di Tangsel, PTM Masih 100 Persen di Saat WFO Dibatasi 50 Persen

Megapolitan
Karyawan Pinjol di PIK Tagih Utang ke 100 Nasabah Sehari, Gaji Rp 5 Juta per Bulan

Karyawan Pinjol di PIK Tagih Utang ke 100 Nasabah Sehari, Gaji Rp 5 Juta per Bulan

Megapolitan
UPDATE 26 Januari: Kasus Covid-19 di Depok Naik 448 dalam Sehari, 1 Pasien Sembuh

UPDATE 26 Januari: Kasus Covid-19 di Depok Naik 448 dalam Sehari, 1 Pasien Sembuh

Megapolitan
UPDATE 26 Januari: Kasus Positif Covid-19 di Tangsel Bertambah 444 Dalam Sehari

UPDATE 26 Januari: Kasus Positif Covid-19 di Tangsel Bertambah 444 Dalam Sehari

Megapolitan
Cerita Ibu Dua Anak Tergiur jadi Karyawan Pinjol Ilegal di PIK Demi Buah Hati, Berujung Ditangkap Polisi

Cerita Ibu Dua Anak Tergiur jadi Karyawan Pinjol Ilegal di PIK Demi Buah Hati, Berujung Ditangkap Polisi

Megapolitan
Pemkot Tangsel Belum Tarik Rem Darurat meski Kasus Covid-19 Melonjak

Pemkot Tangsel Belum Tarik Rem Darurat meski Kasus Covid-19 Melonjak

Megapolitan
Kesal Diputus Cinta dan Ingin Peras Korban, Pria di Tangsel Ancam Sebar Foto Vulgar

Kesal Diputus Cinta dan Ingin Peras Korban, Pria di Tangsel Ancam Sebar Foto Vulgar

Megapolitan
Pesimistis Sirkuit Formula E Rampung 3 Bulan, Ketua DPRD: Ini Bukan Lintasan Tamiya

Pesimistis Sirkuit Formula E Rampung 3 Bulan, Ketua DPRD: Ini Bukan Lintasan Tamiya

Megapolitan
Sumur Resapan Diusulkan jadi Kolam Lele, Ini Respons Wagub DKI

Sumur Resapan Diusulkan jadi Kolam Lele, Ini Respons Wagub DKI

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.