Kompas.com - 22/05/2016, 20:03 WIB
Penulis Alsadad Rudi
|
EditorEgidius Patnistik

JAKARTA, KOMPAS.com - Mantan hakim konstitusi Harjono menilai keputusan Gubernur Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok yang meminta kontribusi tambahan dari pengembang reklamasi di Teluk Jakarta sebagai sebuah keputusan jabatan.

Ia menyebut keputusan itu dibenarkan secara undang-undang. Acuannya, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang merupakan keputusan manajerial yang memang melekat pada jabatan.

"Saya malah mengapresiasi langkah Ahok untuk itu karena ketentuan tidak mewajibkan. Tapi kenapa pihak swasta mau melakukan. Kalau ada masalah mestinya swasta yang berkeberatan dan melakukan permohonan pembatalan,” kata Harjono melalui keterangan tertulisnya, Minggu (22/5/2016).

Menurut Harjono, ada dua teori yang bisa dipakai aparat penegak hukum dalam kasus itu. Dua teori itu yakni teori rechtmatig dan doelmatig.  Ia menjelaskan, rechtmatig adalah suatu putusan yang hanya mengandalkan ketentuan perundang-undangan. Sementara doelmatig adalah suatu putusan yang diambil tidak hanya berdasar pada ketentuan perundang-undangan, tetapi juga berdasarkan pada tujuan hukum, yaitu mengadakan keselamatan, kebahagiaan dan tata tertib dalam masyarakat.

Harjono menyatakan kedua teori itu sama-sama benar. Namun, ia menilai penganut rechtmatig lebih mudah pertanggungjawabannya dari pada menganut doelmatig.

"Itulah kenapa banyak aparat hukum bahkan hakim yang mementingkan rechmatig ketimbang doelmatig. Karena dari segi pertanggunganjawaban, resiko doelmatig lebih kecil ketimbang doelmatig," ujar guru besar hukum dari Universitas Airlangga itu.

Dalam keputusan Ahok tentang kontribusi tambahan pengembang terkait proyek reklamasi,  Harjono menyebut ada perjanjian tertulis antara Pemprov dan swasta yang menjadi bukti tidak adanya upaya pemerasan. Ia pun mengingatkan prinsip hukum ketika terjadi pertentangan antara keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Jika kondisi itu terjadi, ia menilai yang harus diprioritaskan secara berurutan adalah keadilan, kemanfaatan, dan kepastian.

"Dengan mengutamakan prinsip doelmatigheid dulu sebagai prioritas pertama, sambil tetap berusaha menerapkan prinsip rechtsmatigheid berdasarkan asas legalitas, maka aparat hukum tidak hanya menjadi mulut undang-undang dalam arti formal, tetapi lebih jauh lagi merupakan mulut, tangan, mata dan telinga serta sekaligus pencium rasa keadilan dalam arti yang lebih sejati," tutur Harjono.

Berpotensi Dipermasalahkan

Meski dibenarkan secara undang-undang, Harjono menilai keputusan Ahok bisa menuai masalah apabila aparat penegak hukum mengenakan dalil penyalahgunaan wewenang yang diatur pada Pasal 17 UU No. 30 Tahun 2014. Menurutnya, penyidik dan penuntut umum tindak pidana korupsi akan mudah menafsirkan pengertian dan istilah penyalahgunaan wewenang terkait penuntutan dan pembuktian tindak pidana korupsi oleh penyelenggara negara.

Jika kondisi itu terjadi, Harjono menyarankan agar Ahok menggunakan Pasal 21 UU Nonor 30 Tahun 2014 dan mengajukan permohonan ke PTUN. Tujuannya untuk membuktikan tidak terjadi penyalahgunaan wewenang.

"Apabila putusan hakim menyatakan tidak ada penyalahgunaan wewenang, maka pejabat tersebut telah terhindar dari sanksi pidana akibat tindak pidana korupsi yang selama ini menjadi opini Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang diutarakan ke media massa," katanya.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

 
Pilihan Untukmu


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

HUT ke-77 RI, Gubernur Anies Bakal Pidato Kebangsaan di Ancol

HUT ke-77 RI, Gubernur Anies Bakal Pidato Kebangsaan di Ancol

Megapolitan
Wali Kota Jaktim Sebut Penertiban Lokalisasi Gunung Antang Akan Dilaksanakan 25 Agustus

Wali Kota Jaktim Sebut Penertiban Lokalisasi Gunung Antang Akan Dilaksanakan 25 Agustus

Megapolitan
Begini Cara Mencoba Tarif Integrasi Rp 10.000 Lewat Aplikasi Jaklingko

Begini Cara Mencoba Tarif Integrasi Rp 10.000 Lewat Aplikasi Jaklingko

Megapolitan
Tarif Integrasi Rp 10 Ribu Bisa Daftar lewat Aplikasi Jaklingko, Begini Simulasinya

Tarif Integrasi Rp 10 Ribu Bisa Daftar lewat Aplikasi Jaklingko, Begini Simulasinya

Megapolitan
Eks Bendahara Damkar Depok Ditahan Terkait Korupsi Pemotongan Gaji Pegawai, Kejaksaan Pastikan Belum Ada Tersangka Baru

Eks Bendahara Damkar Depok Ditahan Terkait Korupsi Pemotongan Gaji Pegawai, Kejaksaan Pastikan Belum Ada Tersangka Baru

Megapolitan
Polisi Buru ART yang Diduga Curi Barang Majikan Senilai Rp 50 Juta di Bekasi

Polisi Buru ART yang Diduga Curi Barang Majikan Senilai Rp 50 Juta di Bekasi

Megapolitan
Calon Penumpang yang Ingin Coba Tarif Integrasi Bisa Daftar lewat Aplikasi Jaklingko

Calon Penumpang yang Ingin Coba Tarif Integrasi Bisa Daftar lewat Aplikasi Jaklingko

Megapolitan
Anggota F-PDIP DPRD DKI Setuju Tarif Ojol Naik, asalkan Tujuannya agar Pengguna Beralih ke Transportasi Umum

Anggota F-PDIP DPRD DKI Setuju Tarif Ojol Naik, asalkan Tujuannya agar Pengguna Beralih ke Transportasi Umum

Megapolitan
Tolak Pengosongan Lahan, Ratusan Warga Cakung Blokade Jalan

Tolak Pengosongan Lahan, Ratusan Warga Cakung Blokade Jalan

Megapolitan
Polisi Kantongi Identitas Karyawan yang Curi Uang Puluhan Juta dan 2 HP di 'Pet Shop' Ciracas

Polisi Kantongi Identitas Karyawan yang Curi Uang Puluhan Juta dan 2 HP di "Pet Shop" Ciracas

Megapolitan
Baru Sehari Bekerja, ART Diduga Mencuri Barang Majikan Senilai Rp 50 Juta

Baru Sehari Bekerja, ART Diduga Mencuri Barang Majikan Senilai Rp 50 Juta

Megapolitan
Respons Polda Metro Jaya soal Penyidiknya Diperiksa Itsus Polri Terkait Kasus Brigadir J

Respons Polda Metro Jaya soal Penyidiknya Diperiksa Itsus Polri Terkait Kasus Brigadir J

Megapolitan
Ini 28 Koridor Transjakarta yang Terapkan Tarif Integrasi Rp 10.000

Ini 28 Koridor Transjakarta yang Terapkan Tarif Integrasi Rp 10.000

Megapolitan
Satu Kartu Uang Elektronik Hanya Akan Bisa Digunakan Satu Penumpang Transjakarta

Satu Kartu Uang Elektronik Hanya Akan Bisa Digunakan Satu Penumpang Transjakarta

Megapolitan
Rampung Direvitalisasi, Halte Kwitang Mulai Diujicobakan Kamis Ini

Rampung Direvitalisasi, Halte Kwitang Mulai Diujicobakan Kamis Ini

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.