Kompas.com - 22/05/2016, 20:03 WIB
Penulis Alsadad Rudi
|
EditorEgidius Patnistik

JAKARTA, KOMPAS.com - Mantan hakim konstitusi Harjono menilai keputusan Gubernur Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok yang meminta kontribusi tambahan dari pengembang reklamasi di Teluk Jakarta sebagai sebuah keputusan jabatan.

Ia menyebut keputusan itu dibenarkan secara undang-undang. Acuannya, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang merupakan keputusan manajerial yang memang melekat pada jabatan.

"Saya malah mengapresiasi langkah Ahok untuk itu karena ketentuan tidak mewajibkan. Tapi kenapa pihak swasta mau melakukan. Kalau ada masalah mestinya swasta yang berkeberatan dan melakukan permohonan pembatalan,” kata Harjono melalui keterangan tertulisnya, Minggu (22/5/2016).

Menurut Harjono, ada dua teori yang bisa dipakai aparat penegak hukum dalam kasus itu. Dua teori itu yakni teori rechtmatig dan doelmatig.  Ia menjelaskan, rechtmatig adalah suatu putusan yang hanya mengandalkan ketentuan perundang-undangan. Sementara doelmatig adalah suatu putusan yang diambil tidak hanya berdasar pada ketentuan perundang-undangan, tetapi juga berdasarkan pada tujuan hukum, yaitu mengadakan keselamatan, kebahagiaan dan tata tertib dalam masyarakat.

Harjono menyatakan kedua teori itu sama-sama benar. Namun, ia menilai penganut rechtmatig lebih mudah pertanggungjawabannya dari pada menganut doelmatig.

"Itulah kenapa banyak aparat hukum bahkan hakim yang mementingkan rechmatig ketimbang doelmatig. Karena dari segi pertanggunganjawaban, resiko doelmatig lebih kecil ketimbang doelmatig," ujar guru besar hukum dari Universitas Airlangga itu.

Dalam keputusan Ahok tentang kontribusi tambahan pengembang terkait proyek reklamasi,  Harjono menyebut ada perjanjian tertulis antara Pemprov dan swasta yang menjadi bukti tidak adanya upaya pemerasan. Ia pun mengingatkan prinsip hukum ketika terjadi pertentangan antara keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Jika kondisi itu terjadi, ia menilai yang harus diprioritaskan secara berurutan adalah keadilan, kemanfaatan, dan kepastian.

"Dengan mengutamakan prinsip doelmatigheid dulu sebagai prioritas pertama, sambil tetap berusaha menerapkan prinsip rechtsmatigheid berdasarkan asas legalitas, maka aparat hukum tidak hanya menjadi mulut undang-undang dalam arti formal, tetapi lebih jauh lagi merupakan mulut, tangan, mata dan telinga serta sekaligus pencium rasa keadilan dalam arti yang lebih sejati," tutur Harjono.

Berpotensi Dipermasalahkan

Meski dibenarkan secara undang-undang, Harjono menilai keputusan Ahok bisa menuai masalah apabila aparat penegak hukum mengenakan dalil penyalahgunaan wewenang yang diatur pada Pasal 17 UU No. 30 Tahun 2014. Menurutnya, penyidik dan penuntut umum tindak pidana korupsi akan mudah menafsirkan pengertian dan istilah penyalahgunaan wewenang terkait penuntutan dan pembuktian tindak pidana korupsi oleh penyelenggara negara.

Jika kondisi itu terjadi, Harjono menyarankan agar Ahok menggunakan Pasal 21 UU Nonor 30 Tahun 2014 dan mengajukan permohonan ke PTUN. Tujuannya untuk membuktikan tidak terjadi penyalahgunaan wewenang.

"Apabila putusan hakim menyatakan tidak ada penyalahgunaan wewenang, maka pejabat tersebut telah terhindar dari sanksi pidana akibat tindak pidana korupsi yang selama ini menjadi opini Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang diutarakan ke media massa," katanya.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

 
Pilihan Untukmu


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Jajaran Direksi Ancol Dirombak, Ada Nama Sutiyoso Jadi Komisaris

Jajaran Direksi Ancol Dirombak, Ada Nama Sutiyoso Jadi Komisaris

Megapolitan
Prakiraan Cuaca BMKG: Potensi Hujan Petir Disertai Angin Kencang di Jakbar dan Jaksel

Prakiraan Cuaca BMKG: Potensi Hujan Petir Disertai Angin Kencang di Jakbar dan Jaksel

Megapolitan
Pemprov DKI Resmikan 12 Rusunawa Senilai Rp 2,96 Triliun, Dinas Perumahan: Sumber Dananya dari APBD dan KLB

Pemprov DKI Resmikan 12 Rusunawa Senilai Rp 2,96 Triliun, Dinas Perumahan: Sumber Dananya dari APBD dan KLB

Megapolitan
[POPULER JABODETABEK] Nasib Sumur Resapan Anies | Cara Registrasi Aplikasi Rusunawa | Konstruksi MRT Fase 2 Pintu Masuk Monas

[POPULER JABODETABEK] Nasib Sumur Resapan Anies | Cara Registrasi Aplikasi Rusunawa | Konstruksi MRT Fase 2 Pintu Masuk Monas

Megapolitan
Cerita Korban Selamat dari Kebakaran di Tambora, Lompat dari Lantai 3 dan Lari di Atap Tetangga

Cerita Korban Selamat dari Kebakaran di Tambora, Lompat dari Lantai 3 dan Lari di Atap Tetangga

Megapolitan
Pemprov DKI Bakal Kehilangan Rp 2,7 Triliun Akibat Gratiskan PBB, Pakar Sarankan Hitung Ulang

Pemprov DKI Bakal Kehilangan Rp 2,7 Triliun Akibat Gratiskan PBB, Pakar Sarankan Hitung Ulang

Megapolitan
Warga Cilodong Depok Tangkap Maling Pakaian Dalam Ibu-ibu yang Dijemur

Warga Cilodong Depok Tangkap Maling Pakaian Dalam Ibu-ibu yang Dijemur

Megapolitan
Pemprov DKI Sebut Penghuni Rusunawa Harus Punya KTP Jakarta

Pemprov DKI Sebut Penghuni Rusunawa Harus Punya KTP Jakarta

Megapolitan
Mobil Tabrak Lapak Penjual Bakso di Bogor, Nenek dan Cucunya Terluka

Mobil Tabrak Lapak Penjual Bakso di Bogor, Nenek dan Cucunya Terluka

Megapolitan
Cerita Penghuni Indekos di Tambora saat Kebakaran, Dengar Teriakan yang Dikira Perayaan 17 Agustus

Cerita Penghuni Indekos di Tambora saat Kebakaran, Dengar Teriakan yang Dikira Perayaan 17 Agustus

Megapolitan
Guru Diduga Aniaya Murid di SMKN 1 Jakarta, DPRD DKI Bakal Panggil Dinas Pendidikan

Guru Diduga Aniaya Murid di SMKN 1 Jakarta, DPRD DKI Bakal Panggil Dinas Pendidikan

Megapolitan
Pengacara Keluarga hingga Refly Harun Hadiri Solidaritas 4.000 Lilin untuk Brigadir J di TIM

Pengacara Keluarga hingga Refly Harun Hadiri Solidaritas 4.000 Lilin untuk Brigadir J di TIM

Megapolitan
Ini Tanggapan Transjakarta Terkait Keberadaan Kedai Kopi di Halte Harmoni

Ini Tanggapan Transjakarta Terkait Keberadaan Kedai Kopi di Halte Harmoni

Megapolitan
Soal Penggantian Nama Jalan Cikarang-Cibarusah, Pemkab Bekasi Segera Surati Pemprov Jabar

Soal Penggantian Nama Jalan Cikarang-Cibarusah, Pemkab Bekasi Segera Surati Pemprov Jabar

Megapolitan
Wagub DKI soal Kedai Kopi di Halte Harmoni: Awalnya agar Warga Bisa Ngopi dan Internetan Saat Tunggu Bus

Wagub DKI soal Kedai Kopi di Halte Harmoni: Awalnya agar Warga Bisa Ngopi dan Internetan Saat Tunggu Bus

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.