Upaya "Teman Ahok" demi Selembar Kertas Verifikasi yang Loloskan Ahok-Heru

JAKARTA, KOMPAS.com - Relawan Teman Ahok sudah mulai mengumpulkan KTP dukungan untuk calon gubernur petahana Basuki Tjahaja Purnama sejak Juni 2015 lalu. Formulir yang terkumpul tanpa nama bakal calon wakil gubernur itu mencapai 784.977 hingga Maret 2016.

Pengumpulan KTP dengan formulir lama itu kemudian diberhentikan. Teman Ahok kemudian melakukan pengumpulan ulang KTP dukungan dengan memasukkan nama wakil gubernur petahana Heru Budi Hartono.

Pengumpulan KTP mulai efektif dilakukan sejak 11 Maret 2016. Dalam waktu satu bulan, jumlah perolehan KTP untuk Ahok-Heru telah melampaui syarat minimum dukungan untuk calon independen, yaitu 532.213 data KTP.

Teman Ahok pun menggelar syukuran atas pencapaian tersebut pada 11 April 2016. Hingga saat ini, pengumpulan KTP untuk Ahok-Heru sudah mencapai 900.282. Salah satu pendiri Teman Ahok, Aditya Yogi Prabowo, mengatakan, masyarakat yang telah memberikan KTP dukungan untuk Ahok-Heru akan mencetak sejarah baru.

"Kami akan mencetak sejarah baru, 900.000 dukungan untuk mencapai 1 juta KTP," ujar Aditya, Sabtu (28/5/2016).

Pengumpulan 1 juta KTP, kata Aditya, membutuhkan perjuangan yang tidak mudah. Perjuangan itu dilakukan hanya demi selembar kertas yang menyatakan Ahok-Heru lolos verifikasi.

"Kami hanya membutuhkan selembar kertas yang mengatasnamakan Pak Ahok dan Pak Heru lolos verifikasi calon independen. Hanya itu, tetapi perjuangan Bapak-bapak, Ibu-ibu, dan relawan semua luar biasa," kata Aditya.

Setelah pengumpulan KTP dukungan, masih banyak pekerjaan lain yang harus dilakukan untuk mendapatkan selembar kertas tersebut. Pengumpulan KTP hanya merupakan langkah awal.

"Dukungan ini hanya untuk batas minimum untuk pencalonan. Langkah selanjutnya lebih sulit, yaitu untuk verifikasi," tutur Aditya.

Keyakinan Ahok-Heru lolos verifikasi Mantan komisioner KPU yang kini menjadi pendamping ahli Teman Ahok, I Gusti Putu Artha, yakin bahwa pengumpulan KTP dukungan Ahok-Heru akan lolos verifikasi Komisi Pemilihan Umum DKI Jakarta. Putu pun memiliki perhitungan matematis soal itu.

"Saya yakin lolos. Argumennya, di berbagai daerah matematika politiknya biasanya batas bawahnya itu 120 persen (KTP yang dikumpulkan)," ujar Putu, Sabtu (28/5/2016).

Syarat minimum dukungan untuk calon independen di DKI Jakarta adalah 532.213 data KTP. Jumlah 900.282 KTP dukungan yang dikumpulkan telah melampaui batas bawah 120 persen.

"Nah, itu (pengumpulan KTP untuk Ahok-Heru) sudah dua kali lipat. Kalau rumus itu dipakai, secara teori pasti lolos," kata Putu.

Menurut Putu, batas bawah itu diterapkan untuk mengantisipasi adanya KTP dukungan yang tidak lolos verifikasi.

"Jadi biasanya di daerah lain itu ada 20-25 persen untuk memasukkan KTP-KTP itu tereliminasi dari 100 persen," ujar dia.

Adapun Teman Ahok yakin mampu menggenapkan pengumpulan 1 juta KTP dukungan sesuai target. Teman Ahok menargetkan pengumpulan 1 juta KTP dapat tercapai sebelum Ramadhan.

"Kami 1.000 persen yakin. Jadi pengumpulan KTP itu kan sampai akhir Juni. Di akhir Juni ini kami berharap satu bulan ini kita genjot, kalau perlu sebelum puasa gitu. Jadi secepat mungkin kami bisa ngumpulin KTP itu lebih bagus," ucap juru bicara Teman Ahok, Amalia Ayuningtyas.

Untuk mendapatkan selembar kertas verifikasi itu, Teman Ahok akan mengirimkan SMS blast saat KPUD DKI Jakarta melakukan verifikasi faktual. Dengan langkah itu, Teman Ahok tidak akan kehilangan KTP dukungan yang telah dikumpulkan. Masyarakat akan mengetahui kapan mereka diverifikasi sehingga mereka akan ada saat petugas KPUD melakukan verifikasi faktual ke kelurahan mereka.

"Pas verifikasi faktual (kalau) tidak ada, terus akan dicoret. Mbak Lia nanti akan kirim SMS blast ke seluruh Jakarta. 'Hari ini kumpul di kelurahan jam segini'. Dengan cara itu, pendukung kita tidak akan berkurang," kata Putu.

Selain itu, Putu juga merekomendasikan agar setiap tempat pemungutan suara (TPS) nantinya dikawal oleh empat orang relawan untuk mengawal proses verifikasi faktual hingga pemungutan suara.

"Sebagai tim ahli, saya merekomendasi satu TPS mesti dikawal oleh empat orang. Kita asumsikan di TPS ada pendukung kita sekitar 200.000 dan orang ini bertugas membantu mengawal proses ini. Kita tidak boleh membiarkan DPT tanpa dikontrol," ucapnya.

Selain mengawal proses verifikasi, keempat orang relawan itu juga nantinya akan menjadi saksi di TPS saat pemungutan suara berlangsung.

"Termasuk orang itu yang menjadi cikal bakal saksi kita di TPS," kata Putu.