Wakili Massa Anti-PKI Temui Luhut, Rizieq Ajukan Permintaan Ini

JAKARTA, KOMPAS.com - Sebanyak 15 orang perwakilan massa anti-Partai Komunis Indonesia (PKI) menemui Menteri Koordinator (Menko) Politik, Hukum, dan Keamanan (Polhukam) Luhut Binsar Pandjaitan di Kantor Menko Polhukam, Jakarta, Jumat (3/6/2016).

Dalam pertemuan yang juga dihadiri Penglima TNI Jenderal Gatot Nurmatyo serta Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Anies Baswedan, perwakilan massa anti-PKI itu menyampaikan beberapa hal, salah satunya soal hasil Simposium Anti-PKI di Balai Kartini beberapa waktu lalu.

(Baca: Perwakilan Demonstran Anti-PKI Temui Menko Polhukam)

Imam Besar Front Pembela Indonesia (FPI) Rizieq Shihab, yang ikut dalam pertemuan itu, mengungkapkan bahwa hasil simposium tersebut sedianya menjadi pertimbangan pemerintah dalam mengambil kebijakan terkait PKI.

"Kita minta pemerintah jangan hanya terima masukan dari Simposium Aryaduta yang banyak mengusung ideologi PKI. Tapi pemerintah juga harus menerima, mempelajari dan mengakomodir simposioum yang dilakukan di Balai Kartini," kata Rizieq di depan demonstran Anti-PKI, Jakarta, Jumat (3/6/2016).

Menurut Rizieq, Luhut kemudian menerima hasil Simposium Anti-PKI, yang diserahkan oleh perwakilan massa tersebut.

Selain itu, massa anti-PKI tersebut meminta agar Presiden Joko Widodo tidak berpikir untuk meminta maaf kepada PKI.

(Baca juga: Datangi Depan Istana Merdeka, Massa Anti-PKI Dorong Kawat Duri)

Luhut, kata Rizieq, menjamin, sepakat, dan menerima bahwa negara tidak akan minta maaf pada PKI. "Mereka (PKI) pelaku kejahatan, bukan korban kejahatan," ujar Rizieq.

Perwakikan massa anti-PKI juga memberikan masukan agar pemerintah tidak menuruti permintaan PKI lainnya, yakni pengakuan penyesalan atas peristiwa Gerakan 30 September 1965.

"Kalau pemerintah menyesal, berarti pemerintah mengaku salah. Kita tak pernah menyesal menumpas PKI," kata Rizieq.