Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Rizieq: Kami Minta Pengkhianatan PKI Dimasukkan dalam Buku Sejarah Indonesia

Kompas.com - 03/06/2016, 18:23 WIB
Kahfi Dirga Cahya

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) Rizieq Syihab meminta agar sejarah Partai Komunis Indonesia (PKI) dimasukkan kembali dalam sejarah Indonesia, terutama dalam buku-buku sejarah untuk pelajar.

(Baca: Wakili Massa Anti-PKI Temui Luhut, Rizieq Ajukan Permintaan Ini)

Permintaan ini disampaikan Rizieq saat ia bersama demonstran anti-PKI lainnya menemui Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Anies Baswedan di Kantor Menteri Koordinator (Menko) Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan.

"Kami minta supaya sejarah pengkhianatan PKI, baik tahun 1948 ataupun tahun 1965, dimasukkan ke dalam buku sejarah Indonesia," kata Rizieq di depan demonstran anti-PKI, Jakarta Pusat, Jumat (3/6/2016).

Selain memasukkan sejarah PKI dalam buku pelajaran, ia meminta agar film tentang Gerakan 30 September 1965 diputar kembali di televisi.

Permintaan itu langsung disampaikannya kepada Menko Polhukam Luhut Binsar Pandjaitan. (Baca juga: Perwakilan Demonstran Anti-PKI Temui Menko Polhukam)

Sebanyak 15 orang perwakilan massa anti-Partai Komunis Indonesia menemui Luhut di kantor Menko Polhukam hari ini. 

Dalam pertemuan yang juga dihadiri Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo dan Anies Baswedan itu, perwakilan massa anti-PKI menyampaikan beberapa hal, salah satunya soal hasil Simposium Anti-PKI di Balai Kartini beberapa waktu lalu.

Kompas TV Mengapa Komunisme Tak Cocok di Indonesia?
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Warga Boleh Buang Sampah di TPS Dekat Lokbin Pasar Minggu pada Pagi Hari, Petugas Bakal Lakukan 'OTT'

Warga Boleh Buang Sampah di TPS Dekat Lokbin Pasar Minggu pada Pagi Hari, Petugas Bakal Lakukan "OTT"

Megapolitan
Remaja yang Tusuk Seorang Ibu di Bogor Ditahan Selama 7 Hari

Remaja yang Tusuk Seorang Ibu di Bogor Ditahan Selama 7 Hari

Megapolitan
Dubes Palestina: Gaza Utara Hancur Total, Rafah Dikendalikan Israel

Dubes Palestina: Gaza Utara Hancur Total, Rafah Dikendalikan Israel

Megapolitan
Warga Luar Jadi Biang Kerok Menumpuknya Sampah di TPS Dekat Lokbin Pasar Minggu

Warga Luar Jadi Biang Kerok Menumpuknya Sampah di TPS Dekat Lokbin Pasar Minggu

Megapolitan
Remaja yang Tusuk Seorang Ibu di Bogor Kini Berstatus Anak Berhadapan dengan Hukum

Remaja yang Tusuk Seorang Ibu di Bogor Kini Berstatus Anak Berhadapan dengan Hukum

Megapolitan
Seorang Pria Ditemukan Meninggal Dunia di Dalam Bajaj, Diduga Sakit

Seorang Pria Ditemukan Meninggal Dunia di Dalam Bajaj, Diduga Sakit

Megapolitan
PKS-Golkar-Nasdem Masih Terbuka ke Parpol Lain untuk Berkoalisi di Pilkada Depok 2024

PKS-Golkar-Nasdem Masih Terbuka ke Parpol Lain untuk Berkoalisi di Pilkada Depok 2024

Megapolitan
Dukung Penertiban Jukir Liar, Pegawai Minimarket: Kadang Mereka Suka Resek!

Dukung Penertiban Jukir Liar, Pegawai Minimarket: Kadang Mereka Suka Resek!

Megapolitan
Diduga Mengantuk, Sopir Angkot di Bogor Tabrak Pengendara Sepeda Motor hingga Tewas

Diduga Mengantuk, Sopir Angkot di Bogor Tabrak Pengendara Sepeda Motor hingga Tewas

Megapolitan
Pengendara Motor Tewas Usai Ditabrak Angkot di Bogor

Pengendara Motor Tewas Usai Ditabrak Angkot di Bogor

Megapolitan
Soal Jakarta Tak Lagi Jadi Ibu Kota, Ahok : Harusnya Tidak Ada Pengangguran

Soal Jakarta Tak Lagi Jadi Ibu Kota, Ahok : Harusnya Tidak Ada Pengangguran

Megapolitan
Keterlibatan 3 Tersangka Baru Kasus Tewasnya Taruna STIP, dari Panggil Korban sampai 'Kompori' Tegar untuk Memukul

Keterlibatan 3 Tersangka Baru Kasus Tewasnya Taruna STIP, dari Panggil Korban sampai "Kompori" Tegar untuk Memukul

Megapolitan
Puncak Kasus DBD Terjadi April 2024, 57 Pasien Dirawat di RSUD Tamansari

Puncak Kasus DBD Terjadi April 2024, 57 Pasien Dirawat di RSUD Tamansari

Megapolitan
Ahok : Buat Tinggal di Jakarta, Gaji Ideal Warga Rp 5 Juta

Ahok : Buat Tinggal di Jakarta, Gaji Ideal Warga Rp 5 Juta

Megapolitan
Ahok: Saya Mendorong Siapa Pun yang Jadi Gubernur Jakarta Harus Serahkan Nomor HP Pribadi ke Warga

Ahok: Saya Mendorong Siapa Pun yang Jadi Gubernur Jakarta Harus Serahkan Nomor HP Pribadi ke Warga

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com