Pihak Tergugat Sampaikan Tanggapan atas Gugatan "Class Action" Warga Bukit Duri

Kompas.com - 19/07/2016, 12:59 WIB
|
EditorIcha Rastika

JAKARTA, KOMPAS.com — Sidang class action warga Bukit Duri berlanjut di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat, Selasa (19/7/2016).

Sidang sempat ditunda pada pekan lalu lantaran pihak tergugat tak hadir. Agenda sidang kali ini merupakan penyampaian jawaban dari pihak tergugat.

Adapun pihak tergugat dalam kasus ini adalah Kementerian Pekerjaan Umum, Kepala Dinas Pekerjaan Umum DKI, Gubernur DKI Jakarta, Sekda DKI Jakarta, Wali Kota Jakarta Selatan, Kepala Dinas Tata Ruang DKI Jakarta, Kepala Kantor BPN, Kepala Dinas Tata Air DKI Jakarta, Kepala Dinas Perumahan dan Gedung DKI Jakarta, Camat Tebet, Lurah Bukit Duri, Kepala Dinas Pengawasan dan Penertiban Bangunan DKI Jakarta.

Selain itu, pihak yang juga menjadi tergugat adalah Asisten Pembangunan Lingkungan Hidup Setda DKI Jakarta, Kepala Biro Penataan Kota dan Lingkungan Hidup Setda DKI Jakarta, serta Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan DKI Jakarta.

Hari ini, sidang dimulai lebih kurang pukul 11.30 WIB. Pihak tergugat hadir dan memberikan jawabannya.

(Baca juga: Kuasa Hukum BBWSCC: Gugatan "Class Action" Warga Bukit Duri Seharusnya Ditolak Hakim)

Menurut pantauan Kompas.com, ada tiga orang yang mewakili pihak tergugat. Tiga orang itu adalah Firman Chandra dari Kementerian Pekerjaan Umum, Canang dari Pemprov DKI Jakarta, dan Noverra dari Pemkot Jakarta Selatan.

Sidang yang dipimpin oleh Hakim Riyono itu awalnya meminta surat kuasa dari tiap-tiap perwakilan tergugat.

Setelah itu, majelis hakim langsung meminta para tergugat memberikan tanggapan atas gugatan class action warga Bukit Duri ini.

Kendati demikian, tanggapan dari tergugat tak dibacakan, tetapi hanya diberikan kepada majelis hakim dan kuasa hukum warga Bukit Duri secara tertulis.

Warga Bukit Duri mengajukan class action pada 10 Mei 2016 lalu. Mereka menggugat BBWSCC, Pemprov DKI Jakarta, dan Pemkot Jakarta Selatan terkait program normalisasi Sungai Ciliwung.

(Baca juga: Warga Bukit Duri Bersedia Direlokasi asal Tuntutan Dipenuhi)

Normalisasi tersebut dinilai warga tidak memiliki dasar hukum sehingga tidak bisa dilanjutkan.

Program normalisasi Sungai Ciliwung yang dimulai pada 4 Oktober 2012 itu seharusnya berakhir pada 5 Oktober 2015.

Sebab, berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012, pelaksanaan proyek untuk pembangunan kepentingan umum hanya boleh dilakukan selama dua tahun dan dapat diperpanjang satu tahun.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pemprov DKI Perluas Sistem Ganjil Genap hingga ke 25 Titik, Berlaku Mulai 6 Juni

Pemprov DKI Perluas Sistem Ganjil Genap hingga ke 25 Titik, Berlaku Mulai 6 Juni

Megapolitan
Cara Mengganti e-KTP Yang Rusak

Cara Mengganti e-KTP Yang Rusak

Megapolitan
Tahap dan Jadwal Pendaftaran PPDB PAUD, SLB dan PKBM DKI Jakarta 2022

Tahap dan Jadwal Pendaftaran PPDB PAUD, SLB dan PKBM DKI Jakarta 2022

Megapolitan
Cara ke Asemka Naik Kereta KRL Commuter Line dan Transjakarta

Cara ke Asemka Naik Kereta KRL Commuter Line dan Transjakarta

Megapolitan
Cara Beli Minyak Goreng Rp 14.000

Cara Beli Minyak Goreng Rp 14.000

Megapolitan
Pemkot Depok Akan Rehab Jembatan dan Perbaiki Jalan Rusak di GDC

Pemkot Depok Akan Rehab Jembatan dan Perbaiki Jalan Rusak di GDC

Megapolitan
Pengemudi Mobil Pajero Tabrak Taksi dan 7 Motor di MT Haryono, 2 Orang Tewas

Pengemudi Mobil Pajero Tabrak Taksi dan 7 Motor di MT Haryono, 2 Orang Tewas

Megapolitan
Tersangka Kasus Korupsi Tetap Jadi Pegawai Pemkot Tangerang, Ini Alasannya...

Tersangka Kasus Korupsi Tetap Jadi Pegawai Pemkot Tangerang, Ini Alasannya...

Megapolitan
Polisi Masih Kesulitan Ungkap Identitas Mayat yang Ditemukan di Seberang Istana Bogor

Polisi Masih Kesulitan Ungkap Identitas Mayat yang Ditemukan di Seberang Istana Bogor

Megapolitan
Akta Kelahiran Diduga Palsu Beredar di Jaksel, Dukcapil: Bukan Produk Kami

Akta Kelahiran Diduga Palsu Beredar di Jaksel, Dukcapil: Bukan Produk Kami

Megapolitan
Pasutri Edarkan Uang Palsu di Jakarta Barat, Cari Untung Bertransaksi di Pasar Tradisional

Pasutri Edarkan Uang Palsu di Jakarta Barat, Cari Untung Bertransaksi di Pasar Tradisional

Megapolitan
Begal HP Beraksi di Kawasan Tambora, Modusnya Menanyakan Alamat ke Korban

Begal HP Beraksi di Kawasan Tambora, Modusnya Menanyakan Alamat ke Korban

Megapolitan
Produksi Uang Palsu Rp 30 Juta Sepekan, Pasutri Transaksi ke Pasar Harapkan Uang Kembalian

Produksi Uang Palsu Rp 30 Juta Sepekan, Pasutri Transaksi ke Pasar Harapkan Uang Kembalian

Megapolitan
Taman Kota 1 Tangsel Kembali Dibuka, Pengunjung: Rekomendasi Tempat Bermain Murah Meriah

Taman Kota 1 Tangsel Kembali Dibuka, Pengunjung: Rekomendasi Tempat Bermain Murah Meriah

Megapolitan
Porprov Banten 2022 Digelar November, Bakal Ada 37 Cabang Olahraga

Porprov Banten 2022 Digelar November, Bakal Ada 37 Cabang Olahraga

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.