Kompas.com - 19/07/2016, 12:59 WIB
|
EditorIcha Rastika

JAKARTA, KOMPAS.com — Sidang class action warga Bukit Duri berlanjut di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat, Selasa (19/7/2016).

Sidang sempat ditunda pada pekan lalu lantaran pihak tergugat tak hadir. Agenda sidang kali ini merupakan penyampaian jawaban dari pihak tergugat.

Adapun pihak tergugat dalam kasus ini adalah Kementerian Pekerjaan Umum, Kepala Dinas Pekerjaan Umum DKI, Gubernur DKI Jakarta, Sekda DKI Jakarta, Wali Kota Jakarta Selatan, Kepala Dinas Tata Ruang DKI Jakarta, Kepala Kantor BPN, Kepala Dinas Tata Air DKI Jakarta, Kepala Dinas Perumahan dan Gedung DKI Jakarta, Camat Tebet, Lurah Bukit Duri, Kepala Dinas Pengawasan dan Penertiban Bangunan DKI Jakarta.

Selain itu, pihak yang juga menjadi tergugat adalah Asisten Pembangunan Lingkungan Hidup Setda DKI Jakarta, Kepala Biro Penataan Kota dan Lingkungan Hidup Setda DKI Jakarta, serta Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan DKI Jakarta.

Hari ini, sidang dimulai lebih kurang pukul 11.30 WIB. Pihak tergugat hadir dan memberikan jawabannya.

(Baca juga: Kuasa Hukum BBWSCC: Gugatan "Class Action" Warga Bukit Duri Seharusnya Ditolak Hakim)

Menurut pantauan Kompas.com, ada tiga orang yang mewakili pihak tergugat. Tiga orang itu adalah Firman Chandra dari Kementerian Pekerjaan Umum, Canang dari Pemprov DKI Jakarta, dan Noverra dari Pemkot Jakarta Selatan.

Sidang yang dipimpin oleh Hakim Riyono itu awalnya meminta surat kuasa dari tiap-tiap perwakilan tergugat.

Setelah itu, majelis hakim langsung meminta para tergugat memberikan tanggapan atas gugatan class action warga Bukit Duri ini.

Kendati demikian, tanggapan dari tergugat tak dibacakan, tetapi hanya diberikan kepada majelis hakim dan kuasa hukum warga Bukit Duri secara tertulis.

Warga Bukit Duri mengajukan class action pada 10 Mei 2016 lalu. Mereka menggugat BBWSCC, Pemprov DKI Jakarta, dan Pemkot Jakarta Selatan terkait program normalisasi Sungai Ciliwung.

(Baca juga: Warga Bukit Duri Bersedia Direlokasi asal Tuntutan Dipenuhi)

Normalisasi tersebut dinilai warga tidak memiliki dasar hukum sehingga tidak bisa dilanjutkan.

Program normalisasi Sungai Ciliwung yang dimulai pada 4 Oktober 2012 itu seharusnya berakhir pada 5 Oktober 2015.

Sebab, berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012, pelaksanaan proyek untuk pembangunan kepentingan umum hanya boleh dilakukan selama dua tahun dan dapat diperpanjang satu tahun.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pria yang Lecehkan Tiga Perempuan di Pasar Malam Cidodol Ditetapkan sebagai Tersangka

Pria yang Lecehkan Tiga Perempuan di Pasar Malam Cidodol Ditetapkan sebagai Tersangka

Megapolitan
Seorang Pria Lecehkan Tiga Perempuan di Pasar Malam Cidodol, Dua Korban di Antaranya Masih di Bawah Umur

Seorang Pria Lecehkan Tiga Perempuan di Pasar Malam Cidodol, Dua Korban di Antaranya Masih di Bawah Umur

Megapolitan
Pemkot Bekasi Sediakan Layanan Dukcapil di Lokasi CFD

Pemkot Bekasi Sediakan Layanan Dukcapil di Lokasi CFD

Megapolitan
Dua Rumah di Kemayoran Kebakaran Diduga akibat Korsleting Listrik, Api Berasal dari Lantai 3

Dua Rumah di Kemayoran Kebakaran Diduga akibat Korsleting Listrik, Api Berasal dari Lantai 3

Megapolitan
Permukiman Padat Penduduk di Kemayoran Terbakar, 19 Unit Mobil Pemadam Dikerahkan

Permukiman Padat Penduduk di Kemayoran Terbakar, 19 Unit Mobil Pemadam Dikerahkan

Megapolitan
Urus Data Kependudukan, Warga di 22 Jalan yang Namanya Diubah Tak Perlu Bawa Surat RT/RW

Urus Data Kependudukan, Warga di 22 Jalan yang Namanya Diubah Tak Perlu Bawa Surat RT/RW

Megapolitan
Cerita Petugas PPSU Temukan Dompet Korban Pencopetan, Kartu Identitas Berserakan di Taman...

Cerita Petugas PPSU Temukan Dompet Korban Pencopetan, Kartu Identitas Berserakan di Taman...

Megapolitan
Pria Ini Mengaku Dibayar Seseorang Rp 150.000 untuk Bakar Rumah di Jatinegara

Pria Ini Mengaku Dibayar Seseorang Rp 150.000 untuk Bakar Rumah di Jatinegara

Megapolitan
Pengendara Motor Kecelakaan Tunggal di Lenteng Agung, Korban Tewas di RS

Pengendara Motor Kecelakaan Tunggal di Lenteng Agung, Korban Tewas di RS

Megapolitan
Cerita Penonton Konser Jakarta Hajatan Kelelahan hingga Pingsan Setelah Naik Tangga ke Tribun Teratas JIS

Cerita Penonton Konser Jakarta Hajatan Kelelahan hingga Pingsan Setelah Naik Tangga ke Tribun Teratas JIS

Megapolitan
Sejarawan Bekasi Sesalkan Pemindahan Benda Bersejarah secara Sembarangan

Sejarawan Bekasi Sesalkan Pemindahan Benda Bersejarah secara Sembarangan

Megapolitan
UNJ Buka Jalur Mandiri untuk Diploma dan Sarjana, Ini Jadwal dan Biaya Pendafarannya

UNJ Buka Jalur Mandiri untuk Diploma dan Sarjana, Ini Jadwal dan Biaya Pendafarannya

Megapolitan
Persentase Kasus Positif Kasus Covid-19 di Jakarta Kembali Naik hingga Capai 11,1 Persen

Persentase Kasus Positif Kasus Covid-19 di Jakarta Kembali Naik hingga Capai 11,1 Persen

Megapolitan
Penumpang Jatuh ke Bawah Peron di Stasiun Manggarai Saat KRL Melintas, Kondisinya Selamat

Penumpang Jatuh ke Bawah Peron di Stasiun Manggarai Saat KRL Melintas, Kondisinya Selamat

Megapolitan
Beredar Video Detik-detik Pengguna KRL Terperosok dari Peron Saat Kereta Melintas, Ini Penjelasan KAI Commuter

Beredar Video Detik-detik Pengguna KRL Terperosok dari Peron Saat Kereta Melintas, Ini Penjelasan KAI Commuter

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.