Diminta Tidak Berpolitik karena Terima APBD DKI, Forum RT RW Sebut Ahok Arogan

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekjen Forum RT RW DKI Jakarta Lukmanul Hakim menyebut Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama arogan karena menyarankan mereka mundur. Basuki menyarankan ketua RT RW yang berpolitik mengundurkan diri karena mereka bekerja menerima dana APBD.

Sekjen Forum RT RW DKI Jakarta Lukmanul Hakim mengatakan, ia dan segenap pengurus RT dan RW yang tergabung di forum itu memiliki hak untuk memberikan pencerahan kepada warganya.

"Kalau disuruh mundur karena menerima APBD DKI Jakarta kami anggap arahnya adalah sebuah tindakan yang menekan dan memaksakan kehendak secara arogan."

"Semakin kelihatan tindakan seorang gubernur yang memang jiwa pengayoman ndak ada sama sekali," ujar Lukman saat dihubungi Kompas.com, Jumat (5/8/2016).

Lukman mengingatkan Ahok bahwa pimpinan harus memiliki sifat mengayomi. Ia berargumen bahwa Ketua RT dan RW memiliki hak dan kewajiban untuk berpartisipasi aktif dalam mengembangkan multiperspektif ideologi, politik, dan sosial.

"Setiap RT dan RW harus mengingatkan kepada warga DKI Jakarta untuk menjadi pemilih yang cerdas, jangan hanya mau diarahkan untuk membelenggu proses berfikir dan harus berkreativitas," ujarnya.

Meski begitu, Lukman mengakui belum menerima laporan dari lingkungannya atau warga lain soal adanya tekanan untuk mendukung calon tertentu.

Ia menganggap adalah hal yang baik jika ketua lingkungan menyampaikan kepada warganya sejumlah kritik terhadap petahana. Kekurangan pemerintahlah yang mendorong mereka untuk tidak hanya memikirkan lingkungan, namun politik kepemimpinan.

"Harusnya ini menjadi kilas balik yang positif bagi pemimpin dalam evaluasi kerjanya selama ini. Bagi kami, untuk proaktif memikirkan kemajuan Jakarta ke depan, harus menemukan dan mencari figur pemimpin," ujarnya.

Sebelumnya, Ahok (panggilan Basuki) menyebut tidak pantas Ketua RT dan RW mengumpulkan 3 juta KTP untuk menolak gubernur arogan.

Ahok mengingatkan, jabatan RT dan RW yang melekat pada mereka membuat tindakan itu tidak etis karena sudah politis.

"Kalau secara RT dan RW, berarti mereka sudah bermain politik. Harusnya mereka berhenti jadi RT dan RW karena RT dan RW itu enggak boleh berpolitik," kata Ahok di Balai Kota, Rabu (3/8/2016).

Ahok mengatakan, para ketua RT dan RW tidak boleh berpolitik karena mereka menerima dana APBD DKI. Jika ingin berpolitik, mereka tidak boleh menjadi ketua RT dan RW.