PBB-P2 Jakarta Kini Terbagi atas 4 Kategori

Kompas.com - 16/08/2016, 16:37 WIB
Suku Dinas Pelayanan Pajak Jakarta Pusat memasang plang penunggak Pajak Bumi dan Bangunan-Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Lapangan Golf Senayan, Jalan Asia Afrika, Tanah Abang, Jakarta, Selasa (24/11/2015). Jhon Syah Putra Kaban / Beritajakarta.comSuku Dinas Pelayanan Pajak Jakarta Pusat memasang plang penunggak Pajak Bumi dan Bangunan-Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Lapangan Golf Senayan, Jalan Asia Afrika, Tanah Abang, Jakarta, Selasa (24/11/2015).
Penulis Alsadad Rudi
|
EditorEgidius Patnistik

JAKARTA, KOMPAS.com - Saat ini, penetapan Pajak Bumi dan Bangunan Kategori Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Jakarta dibagi atas empat kategori.

Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) Rp 200 juta ke bawah dikenakan PBB 0,01 persen dari NJOP; NJOP Rp 200 juta-2 miliar dikenakan 0,1 persen dari NJOP; NJOP Rp 2-10 miliar dikenakan 0,2 persen; dan di atas Rp 10 miliar dikenakan 0,3 persen dari NJOP.

Meski demikian, Kepala Dinas Pelayanan Pajak DKI Jakarta Agus Bambang Setyowidodo, Selasa (16/8/2016), mengatakan, kategori itu tidak berlaku permanen. Karena nilai NJOP akan selalu mengikuti harga pasar.

Karena itu, bisa saja ada kawasan yang tadinya masuk kategorui pertama, tiba-tiba naik jadi kategori kedua.

"Jadi bisa saja ada orang yang diam saja di rumah, tiba-tiba NJOP-nya naik 100 persen. Yang tadinya dia di kelompok 0,01 persen, karena sudah di atas Rp 200 juta rupiah, masuknya jadi tarif 0,1 persen," kata Bambang di kantornya.

Atas dasar itu, Bambang menyatakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sedang merencanakan akan menetapkan secara permanen kategori PBB. Nantinya akan ada perbedaan antara PBB-P2 kawasan perumahan dengan kawasan ekonomi komersial, walaupun dalam daerah yang sama.

Menurut Bambang, untuk kawasan perumahan kemungkinan nantinya akan masuk dalam kategori 0,01 persen. Sedangkan ekonomi komersial akan dimasukan 0,3 persen.

Bambang mengatakan tujuan adanya pembedaan karena tidak semuanya wajib pajak di perumahan adalah warga produktif.

"Jadi ini untuk memenuhi keadilan bagi warga. Karena PBB-P2 tidak semuanya berbandng lurus dengan produktivitas, terutama di perumahan," kata Bambang.



Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Jasa Detektif Wanita, Lihai Menggoda Pria-pria Nakal yang Tak Setia

Jasa Detektif Wanita, Lihai Menggoda Pria-pria Nakal yang Tak Setia

Megapolitan
Harga Bendera Merah Putih di Pinggir Jalan, Paling Murah Rp 15.000

Harga Bendera Merah Putih di Pinggir Jalan, Paling Murah Rp 15.000

Megapolitan
Diduga Korsleting Listrik, Rumah Dua Lantai di Panjaringan Terbakar

Diduga Korsleting Listrik, Rumah Dua Lantai di Panjaringan Terbakar

Megapolitan
Ada Staf Reaktif Covid-19, Lantai 7 Blok G Balai Kota Ditutup Sementara

Ada Staf Reaktif Covid-19, Lantai 7 Blok G Balai Kota Ditutup Sementara

Megapolitan
Polisi Periksa 5 Saksi Kasus Pemerkosaan Perempuan Bangun Tidur di Bintaro

Polisi Periksa 5 Saksi Kasus Pemerkosaan Perempuan Bangun Tidur di Bintaro

Megapolitan
Viral Kisah Pilu Perempuan Bangun Tidur Diperkosa di Bintaro, Polisi Buru Pelaku

Viral Kisah Pilu Perempuan Bangun Tidur Diperkosa di Bintaro, Polisi Buru Pelaku

Megapolitan
Toa Peringatan Dini Banjir, Dulu Dimulai Anies tetapi Kini Dikritiknya

Toa Peringatan Dini Banjir, Dulu Dimulai Anies tetapi Kini Dikritiknya

Megapolitan
Mengamuk Saat Antre Beli Minuman, Seorang Warga Pukuli Tukang Parkir di Cipinang Muara

Mengamuk Saat Antre Beli Minuman, Seorang Warga Pukuli Tukang Parkir di Cipinang Muara

Megapolitan
Kisah Viral Perempuan Diperkosa Usai Bangun Tidur di Tangerang Selatan, Polisi Lakukan Penyelidikan

Kisah Viral Perempuan Diperkosa Usai Bangun Tidur di Tangerang Selatan, Polisi Lakukan Penyelidikan

Megapolitan
Menurut Kemenristek, Begini Etika Umumkan Hasil Penelitian Kesehatan di Masa Pandemi Covid-19

Menurut Kemenristek, Begini Etika Umumkan Hasil Penelitian Kesehatan di Masa Pandemi Covid-19

Megapolitan
Warga Jamblang dan Penjualan Bendera Musiman di Jakarta

Warga Jamblang dan Penjualan Bendera Musiman di Jakarta

Megapolitan
Jakarta Catat 4 Lonjakan Tertinggi Kasus Covid-19 dalam 2 Pekan Terakhir

Jakarta Catat 4 Lonjakan Tertinggi Kasus Covid-19 dalam 2 Pekan Terakhir

Megapolitan
Dapat Pinjaman Rp 5,2 Triliun untuk Penanganan Banjir, Apa yang Akan Dibuat DKI

Dapat Pinjaman Rp 5,2 Triliun untuk Penanganan Banjir, Apa yang Akan Dibuat DKI

Megapolitan
Nonton 'Layar Tancap' dari Dalam Mobil di Kota Tangerang

Nonton "Layar Tancap" dari Dalam Mobil di Kota Tangerang

Megapolitan
Pemkot Jakut Wajibkan PNS Ikuti Rangkaian Upacara Bendera dari TV

Pemkot Jakut Wajibkan PNS Ikuti Rangkaian Upacara Bendera dari TV

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X