JAKARTA, KOMPAS.com - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok memandang penerapan kebijakan ganjil genap jauh lebih baik dalam mengurangi volume kendaraan dibanding kebijakan three in one.
Selain itu, lanjut dia, tidak ada lagi anak-anak yang dieksploitasi seperti saat pemberlakuan three in one. Namun ada kekurangan dalam pelaksanaan pembatasan kendaraan berdasarkan nomor polisi ganjil dan genap.
"Cuma sekarang apakah (ganjil genap) efektif? Enggak bisa dong, kan ada orang tukar mobil. Hari ini mobilnya apa, dia tukarnya apa, mobilnya banyak (untuk menukar pelat ganjil dan genap)," kata Ahok di Balai Kota DKI Jakarta, Selasa (30/8/2016).
Karena itu, kata dia, kebijakan yang paling efektif dalam mengurangi volume kendaraan adalah dengan menerapkan sistem jalan berbayar atau electronic road pricing (ERP). Saat ini, Dishubtrans DKI Jakarta tengah melaksanakan lelang pelaksana proyek ERP.
"ERP juga sebetulnya kenapa efektif, karena ada duitnya kami subsidi balik ke transportasi. Kalau (ganjil genap) kan enggak ada subsidi silangnya," kata Ahok.
Selasa ini, pembatasan kendaraan bermotor berdasarkan pelat nomor ganjil dan genap di sejumlah jalan protokol di Jakarta resmi diberlakukan. Pengendara yang melanggar akan langsung ditilang dan akan dikenakan denda maksimal sebesar Rp 500.000.
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.