Kompas.com - 13/09/2016, 17:47 WIB
Mahasiswa Universitas Negeri Jakarta (UNJ) dan Universitas Indonesia (UI) melakukan aksi penolakan terhadap proyek reklamasi Teluk Jakarta di depan Gedung Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman, Jakarta Pusat, Selasa (13/9/2016) sore. Nursita SariMahasiswa Universitas Negeri Jakarta (UNJ) dan Universitas Indonesia (UI) melakukan aksi penolakan terhadap proyek reklamasi Teluk Jakarta di depan Gedung Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman, Jakarta Pusat, Selasa (13/9/2016) sore.
Penulis Nursita Sari
|
EditorEgidius Patnistik

JAKARTA, KOMPAS.com - Sejumlah mahasiswa Universitas Negeri Jakarta (UNJ) bergabung dengan Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI) untuk melakukan aksi di depan Gedung Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman, Jakarta Pusat, Selasa (13/9/2016) sore.

Mereka menolak proyek reklamasi di Teluk Jakarta yang rencananya akan dilanjutkan berdasarkan keputusan Menko Maritim Luhut Binsar Pandjaitan.

Dalam orasinya, Komandan Tim Aksi Fakultas Ekonomi UNJ, Safwan, mengatakan, pemerintah tidak benar-benar memerhatikan kesejahteraan rakyat apabila reklamasi Teluk Jakarta dilanjutkan.

"Katanya 'ini kita enggak apa-apa kok, kita di sini bangun reklamasi untuk menunjang kesejahteraan nelayan-nelayan di pesisir pantai'. Apakah benar teman-teman semua?" ujar Safwan.

"Bohooong!" seru mahasiswa lainnya dan para nelayan yang mengikuti aksi itu.

Safwan mengatakan, pembangunan di pulau hasil reklamasi tidak akan mampu dibeli oleh nelayan-nelayan kecil di Teluk Jakarta. Nelayan hanya akan dirugikan dalam proyek tersebut.

"Mereka seenaknya berkata, ini semata-mata untuk kepentingan rakyat. Tapi saya tekankan kembali, rakyat yang mana kepentingannya," kata dia. Jika proyek reklamasi tetap dilanjutkan, Safwan menyebutkan pemerintah telah melanggar hukum yang mereka buat sendiri. Sebabnya, Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) telah memenangkan gugatan nelayan dan memutuskan membatalkan izin reklamasi Pulau G.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Nyatanya pemerintah kita melanggar hukum yang telah ditetapkan oleh mereka sendiri," kata Safwan.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Polisi Tunggu Hasil Analisa Sampel Bangunan SMA 96 Jakarta yang Roboh

Polisi Tunggu Hasil Analisa Sampel Bangunan SMA 96 Jakarta yang Roboh

Megapolitan
Rumah Lawan Covid-19 Tangsel Bersiap Hadapi Gelombang Ketiga

Rumah Lawan Covid-19 Tangsel Bersiap Hadapi Gelombang Ketiga

Megapolitan
Bandar Narkoba yang Tabrak Polisi Ditangkap di Kendal

Bandar Narkoba yang Tabrak Polisi Ditangkap di Kendal

Megapolitan
Mobil Putar Arah Bikin Macet di Jalan Palmerah Utara, Sudinhub Jakbar Akan Tutup dengan Barrier

Mobil Putar Arah Bikin Macet di Jalan Palmerah Utara, Sudinhub Jakbar Akan Tutup dengan Barrier

Megapolitan
Klarifikasi Jakpro soal Penentuan Lokasi Sirkuit Formula E Jakarta

Klarifikasi Jakpro soal Penentuan Lokasi Sirkuit Formula E Jakarta

Megapolitan
Bangunan di Atas Saluran Air Kemang Belum Seluruhnya Dibongkar, Camat Minta Pemilik Tambah Pekerja

Bangunan di Atas Saluran Air Kemang Belum Seluruhnya Dibongkar, Camat Minta Pemilik Tambah Pekerja

Megapolitan
Pemuda Pancasila Akui 16 Tersangka Ricuh Demo di DPR/MPR Anggota Aktif

Pemuda Pancasila Akui 16 Tersangka Ricuh Demo di DPR/MPR Anggota Aktif

Megapolitan
Anies Sebut Formula Pengupahan Saat Ini Tak Cocok untuk Jakarta

Anies Sebut Formula Pengupahan Saat Ini Tak Cocok untuk Jakarta

Megapolitan
PTM Terbatas di Depok Dimulai Lagi Besok

PTM Terbatas di Depok Dimulai Lagi Besok

Megapolitan
Klaster PTM Terbatas di Kota Bogor, 24 Orang Positif Covid-19

Klaster PTM Terbatas di Kota Bogor, 24 Orang Positif Covid-19

Megapolitan
Kasus Covid-19 di Depok Meningkat, Hanya 2 dari 30 Kelurahan yang Nihil Kasus

Kasus Covid-19 di Depok Meningkat, Hanya 2 dari 30 Kelurahan yang Nihil Kasus

Megapolitan
LPSK: Kasus Pelecehan Seksual terhadap Anak Naik Tajam, Diduga Efek Pandemi Covid-19

LPSK: Kasus Pelecehan Seksual terhadap Anak Naik Tajam, Diduga Efek Pandemi Covid-19

Megapolitan
Polisi yang Dianiaya Oknum Anggota Pemuda Pancasila Membaik, Segera Pulang

Polisi yang Dianiaya Oknum Anggota Pemuda Pancasila Membaik, Segera Pulang

Megapolitan
Pelecehan Seksual Anak di Depok Marak Terjadi, Tigor: Status Kota Layak Anak Harus Dicabut

Pelecehan Seksual Anak di Depok Marak Terjadi, Tigor: Status Kota Layak Anak Harus Dicabut

Megapolitan
Sisa Seorang Pasien Dirawat di Rumah Lawan Covid-19 Tangsel

Sisa Seorang Pasien Dirawat di Rumah Lawan Covid-19 Tangsel

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.