Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ini Inti Visi Misi Ahok pada Pilkada DKI 2017

Kompas.com - 06/10/2016, 07:54 WIB
Alsadad Rudi

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com -
Bakal calon gubernur petahana DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, menjelaskan inti dari visi dan misinya pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2017.

Ahok menyebut secara garis besar visi dan misinya sama seperti saat ia maju mendampingi Joko Widodo pada Pilkada DKI 2012. Namun, ada beberapa hal yang ia tambahkan.

"Inti masih mirip. Cuma kami lebih pertajam sampai program jelas. Saya ingin setiap visi bisa terukur," ujar Ahok, di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (5/10/2016).

Ahok memulai membeberkan inti dari visi misinya dari upaya meningkatkan indeks pembangunan manusia (IPM). Dalam hal ini, Ahok menyatakan akan terus menjalankan kebijakan menggusur permukiman kumuh di atas lahan negara dan memindahkan penghuninya ke rumah susun sederhana sewa.

Ia menganggap pemindahan warga permukiman kumuh ke rusunawa merupakan langkah yang manusiawi. Selain tentunya menciptakan tata kota yang lebih modern.

"Kalau kota modern tidak ada lagi rumah kumuh, tapi orang-orangnya manusiawi. Makanya orang kami pindahkan ke rusun, dikasih dokter, dikasih bus, anak sekolah diurusin, kasih operasi pasar. Itu yang kami maksud manusiawi," ucap Ahok.

Untuk birokrasi, Ahok menyatakan bahwa kinerja aparat pemerintah akan diukur dengan key performance index (KPI). KPI ini yang nantinya akan menentukan besaran tunjangan kinerja daerah yang diterima setiap bulannya.

"Ada performance indeksnya. Kelihatan ini. Jadi semua jelas dengan angka," ujar Ahok.

Sementara itu, di bidang pendidikan, Ahok menyatakan bahwa dirinya akan terus berupaya agar tingkat putus sekolah di Jakarta ada di bawah angka 0,5 persen. Caranya dengan memberikan bantuan dana Kartu Jakarta Pintar (KJP) kepada pelajar dari keluarga tidak mampu.

"Kalau Anda bandingkan dengan Jogja itu 13 persen (tingkat putus sekolah) lho. Jakarta hanya 0,4 persen," kata Ahok.

Untuk bidang transportasi, Ahok menyatakan akan terus berupaya menambah jumlah bus transjakarta. Selain itu, ia ingin agar ada program naik gratis bagi warga kalangan tertentu dan subsisi tiket bagi penumpang lainnya.

Menurut Ahok, naik transjakarta gratis dan pemberian subsidi bertujuan untuk memangkas biaya kebutuhan hidup.

"Sehingga KHL (kebutuhan hidup layak) orang makin turun. Walaupun gaji enggak tinggi banget, tapi simpannya makin banyak. Semua terukur," ucap Ahok.

Untuk bidang ekonomi, Ahok menyatakan dirinya akan berupaya agar tingkat inflasi di DKI Jakarta ada di bawah tingkat inflasi nasional. Cara yang akan dilakukan adalah dengan mengendalikan harga barang kebutuhan pokok.

Ia menilai saat ini cara tersebut sudah efektif dilakukan melalui operasi pasar. Ke depannya, ia menjanjikan akan meresmikan Pusat Perkulakan di Kramatjati, Jakarta Timur, pada Februari 2017.

Ia menyebut barang-barang kebutuhan pokok yang dijual di Pusat Perkulakan Kramatjati adalah barang-barang yang dibeli langsung dari petani.

"Kami akan potong kompas, langsung ke produsen, langsung ke pasar pemakai atau pembeli akhir. Ini akan nurunin harga. Makanya enggak usah heran UMP DKI lebih murah daripada Bekasi karena kami gunakan survei KHL," ujar Ahok.

Kompas TV Ahok Bantah Elektabilitas Turun Karena Penggusuran
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Tak Ada yang Janggal dari Berubahnya Pelat Mobil Dinas Polda Jabar Jadi Pelat Putih...

Tak Ada yang Janggal dari Berubahnya Pelat Mobil Dinas Polda Jabar Jadi Pelat Putih...

Megapolitan
[POPULER JABODETABEK] Mobil Dinas Polda Jabar Sebabkan Kecelakaan Beruntun di Tol MBZ | Apesnya Si Kribo Usai 'Diviralkan' Pemilik Warteg

[POPULER JABODETABEK] Mobil Dinas Polda Jabar Sebabkan Kecelakaan Beruntun di Tol MBZ | Apesnya Si Kribo Usai "Diviralkan" Pemilik Warteg

Megapolitan
Cara Naik Bus City Tour Transjakarta dan Harga Tiketnya

Cara Naik Bus City Tour Transjakarta dan Harga Tiketnya

Megapolitan
Diperiksa Polisi, Ketum PITI Serahkan Video Dugaan Penistaan Agama oleh Pendeta Gilbert

Diperiksa Polisi, Ketum PITI Serahkan Video Dugaan Penistaan Agama oleh Pendeta Gilbert

Megapolitan
Minta Diskusi Baik-baik, Ketua RW di Kalideres Harap SK Pemecatannya Dibatalkan

Minta Diskusi Baik-baik, Ketua RW di Kalideres Harap SK Pemecatannya Dibatalkan

Megapolitan
Ada 292 Aduan Terkait Pembayaran THR 2024 Lewat Website Kemenaker

Ada 292 Aduan Terkait Pembayaran THR 2024 Lewat Website Kemenaker

Megapolitan
Bantah Gonta-ganti Pengurus Tanpa Izin, Ketua RW di Kalideres: Sudah Bersurat ke Lurah

Bantah Gonta-ganti Pengurus Tanpa Izin, Ketua RW di Kalideres: Sudah Bersurat ke Lurah

Megapolitan
Pelaku Pelecehan Payudara Siswi di Bogor Diduga ODGJ, Kini Dibawa ke RSJ

Pelaku Pelecehan Payudara Siswi di Bogor Diduga ODGJ, Kini Dibawa ke RSJ

Megapolitan
Longsor di New Anggrek 2 GDC Depok, Warga: Sudah Hubungi Semua Pihak, Tidak Ada Jawaban

Longsor di New Anggrek 2 GDC Depok, Warga: Sudah Hubungi Semua Pihak, Tidak Ada Jawaban

Megapolitan
Cuaca Panas Ekstrem di Arab Saudi, Fahira Idris Minta Jemaah Haji Jaga Kondisi Fisik

Cuaca Panas Ekstrem di Arab Saudi, Fahira Idris Minta Jemaah Haji Jaga Kondisi Fisik

Megapolitan
Mahasiswa Dikeroyok di Tangsel, Setara Institute Minta Hentikan Narasi Kebencian Pemicu Konflik

Mahasiswa Dikeroyok di Tangsel, Setara Institute Minta Hentikan Narasi Kebencian Pemicu Konflik

Megapolitan
Khawatir Kalah karena Politik Uang, Hanya 1 Kader PKB Daftar Pilkada Bogor

Khawatir Kalah karena Politik Uang, Hanya 1 Kader PKB Daftar Pilkada Bogor

Megapolitan
Dari 11, 4 Aduan Pekerja di Jakarta Terkait Pembayaran THR 2024 Telah Ditindaklanjuti

Dari 11, 4 Aduan Pekerja di Jakarta Terkait Pembayaran THR 2024 Telah Ditindaklanjuti

Megapolitan
Ketum PITI Diperiksa Polisi Terkait Laporan Terhadap Pendeta Gilbert

Ketum PITI Diperiksa Polisi Terkait Laporan Terhadap Pendeta Gilbert

Megapolitan
Lurah di Kalideres Tak Masalah jika Digugat soal Penonaktifan Ketua RW, Yakin Keputusannya Tepat

Lurah di Kalideres Tak Masalah jika Digugat soal Penonaktifan Ketua RW, Yakin Keputusannya Tepat

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com