Sandiaga: Waktu Pak Anies Jadi Menteri, KIP Ditolak Sama Pak Basuki

JAKARTA, KOMPAS.com - Program KJP (Kartu Jakarta Pintar) Plus diyakini tidak akan bertentangan dengan kebijakan pemerintah pusat, yakni KIP (Kartu Indonesia Pintar). Hal itu diungkapkan oleh calon wakil gubernur DKI Jakarta nomor pemilihan tiga yang juga menggagas program KJP Plus, Sandiaga Uno, saat ditemui di Jakarta Timur pada Senin (7/11/2016).

"Kami akan mengintegrasikan program tersebut, karena waktu Pak Anies masih menjadi Menteri Pendidikan, bisa tuh, hanya ditolak bukan oleh Pak Jokowi, tetapi oleh Pak Basuki," kata Sandi.

Dia menjelaskan, program KJP Plus merupakan integrasi antara program KJP yang diusung Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan program KIP dari pemerintah pusat. Kedua program tersebut dinilai tidak akan tumpang tindih, melainkan saling melengkapi karena penerima program tersebut akan mendapat tambahan manfaat.

"Jadi kami anggap sebagai bauran kebijakan, integrasi yang menyempurnakan program KJP sekarang ini. Ini tambahan amunisi bagi Pemprov DKI Jakarta untuk keluarga yang tidak mampu, kami bisa memberikan bantuan tunai," tutur Sandi.

KJP Plus secara resmi diperkenalkan kepada publik oleh pasangan calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan dan Sandiaga Uno, hari ini. Secara ringkas, program KJP Plus merupakan revisi dan perluasan dari program KJP yang sudah ada saat ini. (Baca: Anies: KIP Program Pak Jokowi, tetapi Ditolak oleh Gubernur DKI)

Sasaran program KJP Plus adalah semua anak usia sekolah di DKI Jakarta, yakni anak berumur enam sampai 21 tahun. Selain untuk mempermudah keperluan belajar di sekolah, KJP Plus dapat dipakai untuk kelompok belajar Paket A, B, dan C serta pendidikan madrasah, pondok pesantren, hingga kursus keterampilan dan bantuan tunai untuk keluarga tak mampu.