Celotehan Buni Yani yang Menyeretnya Jadi Tersangka Kasus SARA

JAKARTA, KOMPAS.com — Buni Yani harus berurusan dengan aparat penegak hukum lantaran celotehannya di dunia maya. Pada Rabu (23/11/2016) kemarin, dia ditetapkan polisi sebagai tersangka dalam kasus dugaan pencemaran nama baik dan penghasutan terkait isu SARA (suku, agama, ras, dan antar-golongan).

Bekas dosen sebuah kampus swasta di Jakarta itu terjerat kasus pidana akibat tiga paragraf yang dia tulis di akun Facebook-nya. Tulisannya, yang merupakan statusnya di Facebook itu, dianggap telah menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan berdasarkan SARA.

Pada 6 Oktober 2016, Buni mengunggah penggalan video pidato Gubernur DKI Jakarta, yang kini non-aktif karena harus mengikuti kampanye Pilkada DKI, Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok saat berkunjung ke Kepulauan Seribu. Dalam video berdurasi 30 detik itu, Buni membubuhkan keterangan yang kini dianggap telah memprovokasi dan mencemarkan nama baik.

Penggalan video dan keterangan yang diunggah Buni (55 tahun) itu langsung menjadi viral di media sosial. Video tersebut menjadi buah bibir di masyarakat karena perkataan Ahok dalam video itu dianggap telah menistakan agama.

Buni dinilai telah melakukan provokasi. Buni lalu dilaporkan ke polisi oleh Komunitas Advokat Muda Ahok-Djarot pada 7 Oktober 2016. Tak terima disebut telah memprovokasi, Buni melapor balik Kotak Adja ke polisi pada 10 Oktober 2016.

Namun, rupanya bukan hanya Buni dan Kotak Adja yang terlibat aksi saling lapor. Masyarakat juga berbondong-bondong melaporkan Ahok ke polisi karena dianggap telah menyitir surat Al Maidah ayat 51 dalam video itu.

Pada 4 November lalu, aksi unjuk rasa besar-besaran bahkan terjadi untuk menuntut Ahok segera diproses secara hukum.

Akibat kegaduhan tersebut, polisi bergerak cepat menindaklanjuti laporan dari masyarakat soal dugaan penistaan agama itu. Polisi akhirnya menetapkan Ahok sebagai tersangka pada 15 November 2016. Oleh polisi, Ahok dijerat dengan Pasal 156 huruf a KUHP dalam kasus penistaan agama dan Pasal 28 ayat 2 UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

Setelah Ahok ditetapkan sebagai tersangka, polisi juga menindaklanjuti laporan Buni terhadap Kotak Adja yang dia nilai telah mencemarkan nama baiknya. Pada 18 November, Buni dipanggil polisi untuk menjalani pemeriksaan sebagai pelapor.

Buni memenuhi panggilan tersebut dengan didampingi kuasa hukumnya Aldwin Rahardian. Saat itu, Aldwin berkeyakinan bahwa tuduhan terhadap kliennya telah memprovokasi dan menyunting video terbantahkan setelah Ahok ditetapkan menjadi tersangka.

"Dengan dinyatakan Pak Ahok sebagai tersangka, secara tidak langsung apa yang dituduhkan kepada Pak Buni Yani terbantahkan," kata Aldwin di Mapolda Metro Jaya, Jumat (18/11/2016) lalu.

Pada kesempatan itu, Aldwin mengungkapkan, kliennya belum pernah dipanggil polisi sebagai terlapor. Padahal, kata Aldwin, Kotak Adja terlebih dahulu melaporkan kliennya ke polisi sebelum kliennya membuat laporan balik.

Dengan begitu, Aldwin berkeyakinan laporan Kotak Adja terhadap kliennya tidak berdasar. Karena itu, kliennya hingga saat itu belum juga dipanggil sebagai terlapor. Dengan lantang, Aldwin bahkan mengatakan, laporan kliennya terhadap Kotak Adja telah dinaikkan ke tahap penyidikan.

"Jadi, saya katakan laporan Pak Buni alhamdulillah direspons dengan cukup baik dan kami apresiasi kepolisian. Orang-orang yang diduga memfitnah, memprovokasi, mencemarkan nama baik itu kemudian diproses lebih lanjut dan dinaikkan statusnya ke penyidikan," kata dia.

Namun, di tengah keyakinan Aldwin itu, polisi melayangkan surat panggilan untuk Buni dalam kapasitas sebagai terlapor pada Rabu kemarin. Aldwin dan Buni pun memenuhi panggilan tersebut. Mereka datang ke Mapolda Metro Jaya pada sekitar pukul 10.20 WIB.

Sebelum mendampingi kliennya menjalani pemeriksaan, Aldwin, juga Buni, terlebih dahulu memberi keterangan kepada wartawan yang telah menunggu kedatangan mereka. Dalam kesempatan itu, Aldwin menyayangkan panggilan pemeriksaan terhadap kliennya.

Menurut Aldwin, seharusnya laporan Kotak Adja tidak perlu ditindaklanjuti polisi. Pihaknya pun membawa bukti-bukti yang membuktikan bahwa kliennya tidak bersalah.

"Di antaranya bukti-bukti Pak Buni Yani yang bukan pertama kali meng-upload. Di akun-akun lain sebelum Pak Buni dengan durasi yang 30 detik itu kami akan sampaikan ke penyidik, screen shoot dan lain sebagainya," kata Aldwin.

Di tempat yang sama, Buni menambahkan, dia telah mempersiapkan saksi-saksi untuk membuktikan dirinya tidak bersalah.

"Ada dari saksi ahli pidana, ahli TI, dan ahli bahasa kami siapkan," kata Buni.

Setelah memberi keterangan kepada wartawan, Buni didampingi Aldwin menjalani pemeriksaan. Waktu bergulir hingga matahari berganti bulan, Buni tak juga selesai menjalani pemeriksaan.

Akhirnya, pada sekitar pukul 20.39 WIB, Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Awi Setiyono mengadakan konferensi pers terkait pemeriksaan Buni. Kasubdit Cyber Crime Ditreskrimsus Polda Metro Jaya AKBP Roberto Pasaribu turut serta dalam jumpa pers itu.

Saat itu, Awi mengungkapkan bahwa setelah menjalani pemeriksaan dari pukul 11.00 WIB hingga pukul 20.00 WIB, polisi berkeyakinan untuk menetapkan Buni sebagai tersangka.

"Hasilnya pemeriksaan konstruksi hukum pengumpulan alat bukti penyidik. Dengan bukti permulaan yang cukup, Saudara BY (Buni Yani) kami naikkan statusnya jadi tersangka," kata  Awi.

Ia menyampaikan, polisi merasa alat bukti untuk menjerat Buni sebagai tersangka telah tercukupi. Sedikitnya, polisi memiliki empat alat bukti untuk menjerat Buni.

"Kami sudah bisa memenuhi dari empat alat bukti. Satu keterangan saksi, dua keterangan ahli, ketiga surat, dan keempat bukti petunjuk. Karena unsur hukumnya sudah terpenuhi, maka kami jadikan tersangka," kata dia.

Awi mengatakan, Buni jadi tersangka bukan karena mengunggah video. Polisi menetapkan dia tersangka karena caption (keterangan) yang dia tulis di akun Facebook-nya.

"Tidak ditemukan adanya perubahan atau penambahan suara BTP (Basuki Tjahaja Purnama) dari video yang di-posting. Video asli hanya dipotong menjadi 30 detik. Perbuatannya bukan mem-posting video, tetapi perbuatan pidananya adalah menuliskan tiga paragraf kalimat di akun Facebook-nya ini," ujar Awi.

Tiga paragraf yang ditulis Buni, kata Awi, dinilai saksi ahli dapat menghasut, mengajak seseorang membenci dengan alasan SARA.

Dalam kasus itu, Buni terancam dijerat Pasal 28 ayat (2) juncto Pasal 45 ayat (2) UU 11 Tahun 2008 tentang Informasi Teknologi dan Transaksi Elektronik mengenai penyebaran informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan berdasarkan SARA. Ancaman hukumannya maksimal enam tahun penjara dan denda maksimal Rp 1 miliar.