Kompas.com - 15/12/2016, 13:19 WIB
|
EditorFidel Ali

JAKARTA, KOMPAS.com - Saksi dalam sidang praperadilan Buni Yani, Munarman, menilai status di akun Facebook Buni berikut dengan unggahan penggalan video pidato Basuki Tjahaja Purnama tidak memicu konflik di masyarakat.

Pernyataan ini sekaligus untuk menanggapi pendapat kepolisian, yaitu Polda Metro Jaya, yang menganggap status di akun Facebook Buni mengandung unsur pencemaran nama baik dan memicu penghasutan terkait SARA.

"Video dari Buni Yani dibilang memicu konflik SARA, tidak betul. Tidak mengarah pada konflik etnis dan SARA. Kan Ahok (sapaan Basuki) yang membuat (video), bukan videonya Buni Yani. Saya kan melakukan reaksi terhadap video itu, bukan karena caption Buni Yani," kata Munarman usai bersaksi di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Kamis (15/12/2016).

Munarman menganggap, polisi salah kaprah karena menjerat Buni dengan dugaan pencemaran nama baik serta penghasutan. Selain itu, Munarman juga membantah pihaknya melakukan aksi sebanyak tiga kali karena dipicu oleh status Facebook Buni.

"Sumber utama video Buni kan dari Pemprov DKI. Berarti Pemprov dong yang menimbulkan konflik SARA, kok Buni Yani. Tidak masuk logika. Saya lihat videonya juga dari saluran Pemprov langsung," tutur Munarman.

Munarman merupakan satu dari tiga saksi fakta yang dihadirkan dalam sidang praperadilan atas penetapan status tersangka Buni oleh Polda Metro Jaya. Selain tiga saksi fakta, juga akan dihadirkan beberapa saksi ahli di bidang pidana, agama, dan ITE untuk memperkuat argumen Buni dalam persidangan ini.

Penetapan status tersangka Buni berawal dari laporan Komunitas Muda Ahok Djarot (Kotak Adja) ke Polda Metro Jaya. Ketua Kotak Adja, Muannas Alaidid, berpendapat Buni memprovokasi masyarakat melalui unggahan ulang video pidato Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok saat di Kepulauan Seribu. (Baca: Polisi: Status Facebook Buni Yani Memicu Konflik di Masyarakat)

Buni dijerat Pasal 28 ayat 2 juncto Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik tentang penyebaran informasi yang ditujukan untuk menimbulkan kebencian atau permusuhan berdasarkan SARA.

Ancaman hukuman untuk Buni adalah kurungan maksimal enam tahun penjara dan denda hingga Rp 1 miliar.

Kompas TV Polda Metro Sebut Penetapan Tersangka Buni Yani Sah
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Rumah Sosial Kutub Bergerak Jadikan Limbah Minyak Jelantah Jadi Sedekah

Rumah Sosial Kutub Bergerak Jadikan Limbah Minyak Jelantah Jadi Sedekah

Megapolitan
Kali Angke yang Kini Mudah Meluap, Dulunya Jadi Andalan Moda Transportasi Air Batavia

Kali Angke yang Kini Mudah Meluap, Dulunya Jadi Andalan Moda Transportasi Air Batavia

Megapolitan
Kisah Jaelani, Petugas PPSU yang Lukis Kolong Tol di Jakarta Barat

Kisah Jaelani, Petugas PPSU yang Lukis Kolong Tol di Jakarta Barat

Megapolitan
[POPULER JABODETABEK] Menengok Halte Bundaran HI Usai Direvitalisasi | Tanggul Laut yang Retak di Jakarta Ditambal Seadanya

[POPULER JABODETABEK] Menengok Halte Bundaran HI Usai Direvitalisasi | Tanggul Laut yang Retak di Jakarta Ditambal Seadanya

Megapolitan
Jalur Sepeda di Jalan Penjernihan 1 Diterobos Motor dan Angkot Saat Jam Pulang Kantor

Jalur Sepeda di Jalan Penjernihan 1 Diterobos Motor dan Angkot Saat Jam Pulang Kantor

Megapolitan
Anggarannya Dipangkas, Jakpro Hanya Akan Bangun ITF Sunter Pakai PMD

Anggarannya Dipangkas, Jakpro Hanya Akan Bangun ITF Sunter Pakai PMD

Megapolitan
Pengusaha dan Buruh Kompak Tolak UMP DKI 2023 yang Naik Jadi Rp 4,9 Juta

Pengusaha dan Buruh Kompak Tolak UMP DKI 2023 yang Naik Jadi Rp 4,9 Juta

Megapolitan
Polres Jaksel Sita CCTV untuk Usut Kasus Anak Kombes Aniaya Teman di PTIK

Polres Jaksel Sita CCTV untuk Usut Kasus Anak Kombes Aniaya Teman di PTIK

Megapolitan
 Saat Jakpro Disebut Tetap Cari Untung Dari Korban Gusuran JIS

Saat Jakpro Disebut Tetap Cari Untung Dari Korban Gusuran JIS

Megapolitan
Prakiraan Cuaca BMKG: Jakarta Cerah Berawan Sepanjang Hari

Prakiraan Cuaca BMKG: Jakarta Cerah Berawan Sepanjang Hari

Megapolitan
Buku Mantra dan Ritual Budyanto di Balik Tewasnya Sekeluarga di Kalideres

Buku Mantra dan Ritual Budyanto di Balik Tewasnya Sekeluarga di Kalideres

Megapolitan
APBD DKI 2023 Rp 83,7 Triliun Fokus untuk 3 Program Prioritas, Fitra: Jangan Dulu Terkecoh

APBD DKI 2023 Rp 83,7 Triliun Fokus untuk 3 Program Prioritas, Fitra: Jangan Dulu Terkecoh

Megapolitan
Utara Jakarta Paling Terancam jika Ibu Kota Tenggelam, Kok Bisa?

Utara Jakarta Paling Terancam jika Ibu Kota Tenggelam, Kok Bisa?

Megapolitan
Ada Kemungkinan Kampung Susun Bayam Dikelola Langsung Pemprov DKI

Ada Kemungkinan Kampung Susun Bayam Dikelola Langsung Pemprov DKI

Megapolitan
Cabuli Bocah saat Mandi, Pria Disabilitas di Tambora Terancam 9 Tahun Penjara

Cabuli Bocah saat Mandi, Pria Disabilitas di Tambora Terancam 9 Tahun Penjara

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.