Munarman: Tidak Betul Status Facebook Buni Yani Picu Konflik di Masyarakat

Kompas.com - 15/12/2016, 13:19 WIB
Salah satu saksi fakta sidang praperadilan Buni Yani, Munarman, memberikan keterangannya dalam sidang lanjutan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Kamis (15/12/2016). KOMPAS.com/Andri Donnal PutraSalah satu saksi fakta sidang praperadilan Buni Yani, Munarman, memberikan keterangannya dalam sidang lanjutan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Kamis (15/12/2016).
|
EditorFidel Ali

JAKARTA, KOMPAS.com - Saksi dalam sidang praperadilan Buni Yani, Munarman, menilai status di akun Facebook Buni berikut dengan unggahan penggalan video pidato Basuki Tjahaja Purnama tidak memicu konflik di masyarakat.

Pernyataan ini sekaligus untuk menanggapi pendapat kepolisian, yaitu Polda Metro Jaya, yang menganggap status di akun Facebook Buni mengandung unsur pencemaran nama baik dan memicu penghasutan terkait SARA.

"Video dari Buni Yani dibilang memicu konflik SARA, tidak betul. Tidak mengarah pada konflik etnis dan SARA. Kan Ahok (sapaan Basuki) yang membuat (video), bukan videonya Buni Yani. Saya kan melakukan reaksi terhadap video itu, bukan karena caption Buni Yani," kata Munarman usai bersaksi di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Kamis (15/12/2016).

Munarman menganggap, polisi salah kaprah karena menjerat Buni dengan dugaan pencemaran nama baik serta penghasutan. Selain itu, Munarman juga membantah pihaknya melakukan aksi sebanyak tiga kali karena dipicu oleh status Facebook Buni.

"Sumber utama video Buni kan dari Pemprov DKI. Berarti Pemprov dong yang menimbulkan konflik SARA, kok Buni Yani. Tidak masuk logika. Saya lihat videonya juga dari saluran Pemprov langsung," tutur Munarman.

Munarman merupakan satu dari tiga saksi fakta yang dihadirkan dalam sidang praperadilan atas penetapan status tersangka Buni oleh Polda Metro Jaya. Selain tiga saksi fakta, juga akan dihadirkan beberapa saksi ahli di bidang pidana, agama, dan ITE untuk memperkuat argumen Buni dalam persidangan ini.

Penetapan status tersangka Buni berawal dari laporan Komunitas Muda Ahok Djarot (Kotak Adja) ke Polda Metro Jaya. Ketua Kotak Adja, Muannas Alaidid, berpendapat Buni memprovokasi masyarakat melalui unggahan ulang video pidato Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok saat di Kepulauan Seribu. (Baca: Polisi: Status Facebook Buni Yani Memicu Konflik di Masyarakat)

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Buni dijerat Pasal 28 ayat 2 juncto Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik tentang penyebaran informasi yang ditujukan untuk menimbulkan kebencian atau permusuhan berdasarkan SARA.

Ancaman hukuman untuk Buni adalah kurungan maksimal enam tahun penjara dan denda hingga Rp 1 miliar.

Baca tentang


Video Rekomendasi

Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Vaksinasi di Pos Pelayanan DKI Jakarta Tetap Syaratkan KTP DKI atau Keterangan Domisili

Vaksinasi di Pos Pelayanan DKI Jakarta Tetap Syaratkan KTP DKI atau Keterangan Domisili

Megapolitan
Pria yang Bawa Senjata Tajam Jelang Vonis Rizieq Shihab Kemarin Ternyata Pegawai Pemkot Jaktim

Pria yang Bawa Senjata Tajam Jelang Vonis Rizieq Shihab Kemarin Ternyata Pegawai Pemkot Jaktim

Megapolitan
Puluhan Tenaga Kesehatan di RS dan Puskesmas di Depok Terpapar Covid-19

Puluhan Tenaga Kesehatan di RS dan Puskesmas di Depok Terpapar Covid-19

Megapolitan
Jakarta Siapkan 7.936 Tempat Tidur Isolasi Terkendali Pasien Covid-19 di Rusun Pasar Rumput

Jakarta Siapkan 7.936 Tempat Tidur Isolasi Terkendali Pasien Covid-19 di Rusun Pasar Rumput

Megapolitan
Video Viral Pasien Terbaring di Tikar hingga Diperiksa di Pikap, Ini Penjelasan RSUD Kota Bekasi

Video Viral Pasien Terbaring di Tikar hingga Diperiksa di Pikap, Ini Penjelasan RSUD Kota Bekasi

Megapolitan
Jokowi Sidak Pelaksanaan PPKM Mikro di Cempaka Putih

Jokowi Sidak Pelaksanaan PPKM Mikro di Cempaka Putih

Megapolitan
RSUD di Jakpus Terkenda Lahan untuk Dirikan Tenda Darurat Penangan Pasien Covid-19

RSUD di Jakpus Terkenda Lahan untuk Dirikan Tenda Darurat Penangan Pasien Covid-19

Megapolitan
35 Orang Positif Covid-19, Satu RT di Jagakarsa Jaksel Di-lockdown

35 Orang Positif Covid-19, Satu RT di Jagakarsa Jaksel Di-lockdown

Megapolitan
Sempat Diamankan Polisi, Kuasa Hukum Rizieq Shihab Kini Sudah Dipulangkan

Sempat Diamankan Polisi, Kuasa Hukum Rizieq Shihab Kini Sudah Dipulangkan

Megapolitan
RSUP Sitanala Tangerang Targetkan Vaksin 1.800 Orang hingga Juli 2021

RSUP Sitanala Tangerang Targetkan Vaksin 1.800 Orang hingga Juli 2021

Megapolitan
Kasus Covid-19 Melonjak, Sisa Satu Tempat Tidur ICU di RS Rujukan Wilayah Tangsel

Kasus Covid-19 Melonjak, Sisa Satu Tempat Tidur ICU di RS Rujukan Wilayah Tangsel

Megapolitan
Covid-19 Melonjak, MUI Imbau Umat Islam Tak Kumpul-kumpul Pengajian

Covid-19 Melonjak, MUI Imbau Umat Islam Tak Kumpul-kumpul Pengajian

Megapolitan
Klaster Petogogan Jaksel, Bayi 14 Bulan Ikut Terpapar Covid-19

Klaster Petogogan Jaksel, Bayi 14 Bulan Ikut Terpapar Covid-19

Megapolitan
Truk Muatan Galon Air Mineral Terguling di Jalan TB Simatupang

Truk Muatan Galon Air Mineral Terguling di Jalan TB Simatupang

Megapolitan
Bersiap Hadapi Lonjakan Kasus Covid-19, RSUP Sitanala Tangerang Dirikan Tenda Darurat

Bersiap Hadapi Lonjakan Kasus Covid-19, RSUP Sitanala Tangerang Dirikan Tenda Darurat

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X