Polda Hadirkan Ahli untuk Menjelaskan UU ITE dalam Sidang Praperadilan Buni Yani

Kompas.com - 16/12/2016, 13:06 WIB
Kepala Bidang Hukum Polda Metro Jaya Komisaris Besar Agus Rohmat meminta keterangan ahli dari Kemenkominfo dalam sidang lanjutan praperadilan Buni Yani di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Jumat (16/12/2016). Pada sidang hari ini, Polda Metro Jaya akan menghadirkan tiga saksi ahli dan dua saksi fakta. Andri Donnal Putera/Kompas.comKepala Bidang Hukum Polda Metro Jaya Komisaris Besar Agus Rohmat meminta keterangan ahli dari Kemenkominfo dalam sidang lanjutan praperadilan Buni Yani di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Jumat (16/12/2016). Pada sidang hari ini, Polda Metro Jaya akan menghadirkan tiga saksi ahli dan dua saksi fakta.
|
EditorFidel Ali

JAKARTA, KOMPAS.com - Polda Metro Jaya menghadirkan Kasubdit Penyidikan dan Penindakan Direktorat Keamanan Informasi Kemenkominfo, Teguh Arifiyadi, sebagai saksi ahli dalam sidang lanjutan praperadilan Buni Yani di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Jumat (16/12/2016) siang.

Saat bersaksi, Teguh banyak dimintai penjelasan tentang Pasal 28 ayat 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE, yakni pasal yang dipakai polisi untuk menjerat Buni sebagai tersangka dugaan pencemaran nama baik dan penghasutan terkait SARA.

"Saudara ahli, tolong jelaskan kepada kami, apa arti dari dari Pasal 28 ayat 2 yang ada unsur setiap orang, tanpa hak, menyebarkan informasi yang mengandung penghinaan, rasa kebencian terhadap orang atau kelompok tertentu, dalam hal ini SARA," tanya Kepala Bidang Hukum Polda Metro Jaya Komisaris Besar Agus Rohmat.

Teguh memaparkan, unsur setiap orang merujuk pada siapa saja yang dapat menyebarkan maupun mengakses informasi elektronik. Sedangkan unsur dengan sengaja dijelaskan sebagai perbuatan seseorang yang dengan sadar dilakukan dan memiliki kemungkinan berdampak jika informasi itu disebarkan.

"Begitu seseorang memasukkan informasi itu, dia sadar bahwa ini kemungkinan ada dampaknya. Atau bahkan bisa ada tujuannya, dengan sadar ditujukan untuk hal tertentu," tutur Teguh di hadapan majelis hakim.

Kemudian, unsur tanpa hak berarti melakukan sesuatu yang bukan merupakan kewenangan orang tersebut. Selain itu, unsur penghinaan dan rasa kebencian terhadap orang atau kelompok tertentu atau SARA disebut Teguh memiliki makna serupa dengan pernyataan yang tertera. (Baca: Saksi Ahli pada Praperadilan Buni Yani Belum Lihat Isi Status Facebook)

Teguh merupakan satu dari lima saksi yang rencananya akan dihadirkan Polda Metro Jaya selaku termohon praperadilan Buni. Adapun dalam sidang lanjutan praperadilan kali ini, tidak nampak Buni hadir dalam ruang sidang karena dia dipanggil untuk memberi keterangan sebagai saksi dalam kasus dugaan makar di Polda Metro Jaya, hari ini juga.

Baca tentang


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Depok Catat 410 Kasus Baru, 4.569 Pasien Covid-19 Masih Dirawat

Depok Catat 410 Kasus Baru, 4.569 Pasien Covid-19 Masih Dirawat

Megapolitan
Rangkap Jabatan Marullah Matali, Dilantik Jadi Sekda DKI Jakarta Lalu Ditunjuk Plt Wali Kota Jaksel

Rangkap Jabatan Marullah Matali, Dilantik Jadi Sekda DKI Jakarta Lalu Ditunjuk Plt Wali Kota Jaksel

Megapolitan
UPDATE: Tambah 73 Kasus di Kota Tangerang, 3 Pasien Covid-19 Meninggal

UPDATE: Tambah 73 Kasus di Kota Tangerang, 3 Pasien Covid-19 Meninggal

Megapolitan
Sejarah Hari Ini: Kecelakaan Maut Tugu Tani yang Renggut 9 Nyawa Pejalan Kaki

Sejarah Hari Ini: Kecelakaan Maut Tugu Tani yang Renggut 9 Nyawa Pejalan Kaki

Megapolitan
Pedagang Emas di Depok Tertipu, Emas 300 Gram Dibawa Kabur Pelaku

Pedagang Emas di Depok Tertipu, Emas 300 Gram Dibawa Kabur Pelaku

Megapolitan
Prakiraan Cuaca BMKG Jumat: Bogor, Tangerang, dan Sebagian Jakarta Berpeluang Hujan

Prakiraan Cuaca BMKG Jumat: Bogor, Tangerang, dan Sebagian Jakarta Berpeluang Hujan

Megapolitan
5 Fakta Terkini Operasi Pencarian Sriwijaya Air SJ 182: Dihentikan hingga Proses Identifikasi

5 Fakta Terkini Operasi Pencarian Sriwijaya Air SJ 182: Dihentikan hingga Proses Identifikasi

Megapolitan
Cerita Dokter soal Penuhnya RS Covid-19 di Jakarta, Mencari ICU ke Karawang hingga Pasien Dirawat di Kursi

Cerita Dokter soal Penuhnya RS Covid-19 di Jakarta, Mencari ICU ke Karawang hingga Pasien Dirawat di Kursi

Megapolitan
Pedagang di Seputar Pasar Malabar Masih Langgar Aturan Jam Malam PPKM

Pedagang di Seputar Pasar Malabar Masih Langgar Aturan Jam Malam PPKM

Megapolitan
Aksi Penumpang Transjakarta Curi Hand Sanitizer Terekam CCTV

Aksi Penumpang Transjakarta Curi Hand Sanitizer Terekam CCTV

Megapolitan
Penilaian Jakarta Keluar dari 10 Kota Termacet di Dunia Disebut Kurang Akurat

Penilaian Jakarta Keluar dari 10 Kota Termacet di Dunia Disebut Kurang Akurat

Megapolitan
Kejari Kota Tangerang Tetapkan 2 Tersangka pada Kasus Dugaan Korupsi di RSUP Sitanala

Kejari Kota Tangerang Tetapkan 2 Tersangka pada Kasus Dugaan Korupsi di RSUP Sitanala

Megapolitan
Wagub DKI Sebut TPU Rorotan Siapkan 1.500 Petak untuk Makam Jenazah Korban Covid-19

Wagub DKI Sebut TPU Rorotan Siapkan 1.500 Petak untuk Makam Jenazah Korban Covid-19

Megapolitan
30 Jenazah Korban Sriwijaya Air Telah Diserahkan ke Pihak Keluarga

30 Jenazah Korban Sriwijaya Air Telah Diserahkan ke Pihak Keluarga

Megapolitan
Anak Wakil Wali Kota Tangerang Dijatuhi Hukum 8 Bulan Penjara

Anak Wakil Wali Kota Tangerang Dijatuhi Hukum 8 Bulan Penjara

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X