Polda Hadirkan Ahli untuk Menjelaskan UU ITE dalam Sidang Praperadilan Buni Yani

Kompas.com - 16/12/2016, 13:06 WIB
Kepala Bidang Hukum Polda Metro Jaya Komisaris Besar Agus Rohmat meminta keterangan ahli dari Kemenkominfo dalam sidang lanjutan praperadilan Buni Yani di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Jumat (16/12/2016). Pada sidang hari ini, Polda Metro Jaya akan menghadirkan tiga saksi ahli dan dua saksi fakta. Andri Donnal Putera/Kompas.comKepala Bidang Hukum Polda Metro Jaya Komisaris Besar Agus Rohmat meminta keterangan ahli dari Kemenkominfo dalam sidang lanjutan praperadilan Buni Yani di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Jumat (16/12/2016). Pada sidang hari ini, Polda Metro Jaya akan menghadirkan tiga saksi ahli dan dua saksi fakta.
|
EditorFidel Ali

JAKARTA, KOMPAS.com - Polda Metro Jaya menghadirkan Kasubdit Penyidikan dan Penindakan Direktorat Keamanan Informasi Kemenkominfo, Teguh Arifiyadi, sebagai saksi ahli dalam sidang lanjutan praperadilan Buni Yani di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Jumat (16/12/2016) siang.

Saat bersaksi, Teguh banyak dimintai penjelasan tentang Pasal 28 ayat 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE, yakni pasal yang dipakai polisi untuk menjerat Buni sebagai tersangka dugaan pencemaran nama baik dan penghasutan terkait SARA.

"Saudara ahli, tolong jelaskan kepada kami, apa arti dari dari Pasal 28 ayat 2 yang ada unsur setiap orang, tanpa hak, menyebarkan informasi yang mengandung penghinaan, rasa kebencian terhadap orang atau kelompok tertentu, dalam hal ini SARA," tanya Kepala Bidang Hukum Polda Metro Jaya Komisaris Besar Agus Rohmat.

Teguh memaparkan, unsur setiap orang merujuk pada siapa saja yang dapat menyebarkan maupun mengakses informasi elektronik. Sedangkan unsur dengan sengaja dijelaskan sebagai perbuatan seseorang yang dengan sadar dilakukan dan memiliki kemungkinan berdampak jika informasi itu disebarkan.

"Begitu seseorang memasukkan informasi itu, dia sadar bahwa ini kemungkinan ada dampaknya. Atau bahkan bisa ada tujuannya, dengan sadar ditujukan untuk hal tertentu," tutur Teguh di hadapan majelis hakim.

Kemudian, unsur tanpa hak berarti melakukan sesuatu yang bukan merupakan kewenangan orang tersebut. Selain itu, unsur penghinaan dan rasa kebencian terhadap orang atau kelompok tertentu atau SARA disebut Teguh memiliki makna serupa dengan pernyataan yang tertera. (Baca: Saksi Ahli pada Praperadilan Buni Yani Belum Lihat Isi Status Facebook)

Teguh merupakan satu dari lima saksi yang rencananya akan dihadirkan Polda Metro Jaya selaku termohon praperadilan Buni. Adapun dalam sidang lanjutan praperadilan kali ini, tidak nampak Buni hadir dalam ruang sidang karena dia dipanggil untuk memberi keterangan sebagai saksi dalam kasus dugaan makar di Polda Metro Jaya, hari ini juga.

Baca tentang


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Prada Ilham Dituntut 1,5 Tahun Penjara dan Dipecat dari TNI karena Sebarkan Berita Bohong

Prada Ilham Dituntut 1,5 Tahun Penjara dan Dipecat dari TNI karena Sebarkan Berita Bohong

Megapolitan
Polisi Bakal Sita Kendaraan Travel Gelap yang Nekat Angkut Pemudik

Polisi Bakal Sita Kendaraan Travel Gelap yang Nekat Angkut Pemudik

Megapolitan
Pemkot Bogor Akan Bubarkan Pusat Penjualan Takjil yang Timbulkan Kerumunan

Pemkot Bogor Akan Bubarkan Pusat Penjualan Takjil yang Timbulkan Kerumunan

Megapolitan
Wagub DKI Sebut Cipinang Melayu seperti Kubangan, Tanahnya Diambil untuk Proyek GBK

Wagub DKI Sebut Cipinang Melayu seperti Kubangan, Tanahnya Diambil untuk Proyek GBK

Megapolitan
Prada Ilham Dituntut 1,5 Tahun Penjara dan Dipecat dari TNI Terkait Penyerangan Mapolsek Ciracas

Prada Ilham Dituntut 1,5 Tahun Penjara dan Dipecat dari TNI Terkait Penyerangan Mapolsek Ciracas

Megapolitan
Waria Dianiaya Pemuda di Cengkareng, Pelaku Ditangkap Warga Saat Coba Kabur

Waria Dianiaya Pemuda di Cengkareng, Pelaku Ditangkap Warga Saat Coba Kabur

Megapolitan
Ketua Komisi D DPRD DKI: Banyak yang Lawan Arus di Flyover Tapal Kuda, Sangat Membahayakan

Ketua Komisi D DPRD DKI: Banyak yang Lawan Arus di Flyover Tapal Kuda, Sangat Membahayakan

Megapolitan
Soal Penataan Ruang Kantor di Balai Kota, Wagub DKI Bilang Tak Ada Perombakan Signifikan

Soal Penataan Ruang Kantor di Balai Kota, Wagub DKI Bilang Tak Ada Perombakan Signifikan

Megapolitan
Tangkap Petugas Derek Ilegal yang Paksa Sopir Truk di Tol Halim, Polisi: Pemain Lama, Kambuhan...

Tangkap Petugas Derek Ilegal yang Paksa Sopir Truk di Tol Halim, Polisi: Pemain Lama, Kambuhan...

Megapolitan
Kasus Dugaan Korupsi, 3 Anggota Damkar Depok Dipanggil Polisi untuk Klarifikasi

Kasus Dugaan Korupsi, 3 Anggota Damkar Depok Dipanggil Polisi untuk Klarifikasi

Megapolitan
Dicicil, Pengembalian Uang Kelebihan Bayar Pengadaan Mobil Damkar Pemprov DKI

Dicicil, Pengembalian Uang Kelebihan Bayar Pengadaan Mobil Damkar Pemprov DKI

Megapolitan
Tawuran Direncanakan Via Medsos, Polisi Akan Lakukan Patroli Siber

Tawuran Direncanakan Via Medsos, Polisi Akan Lakukan Patroli Siber

Megapolitan
Kejari Kantongi Nama yang Terlibat Kasus Dugaan Korupsi Dana Hibah KONI Tangsel

Kejari Kantongi Nama yang Terlibat Kasus Dugaan Korupsi Dana Hibah KONI Tangsel

Megapolitan
Pak Ogah Tewas Ditusuk Rekannya di Rel Bandengan

Pak Ogah Tewas Ditusuk Rekannya di Rel Bandengan

Megapolitan
Dugaan Korupsi Dana Hibah KONI Tangsel, Negara Diperkirakan Rugi Rp 1 Miliar Lebih

Dugaan Korupsi Dana Hibah KONI Tangsel, Negara Diperkirakan Rugi Rp 1 Miliar Lebih

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X