Penataan Dadap, Antara Program Pemerintah dan Kesiapan Masyarakat

Pemerintah Kabupaten Tangerang menggelontorkan dana untuk program Gerakan Bersama Rakyat Atasi Kawasan Padat Kumuh dan Miskin (Gebrak Pakumis). Selain rumah tak layak huni, program ini juga untuk menata kawasan kumuh menjadi lebih baik. Program ini salah satu dari 25 program unggulan Bupati Ahmed Zaki Iskandar yang memberi asa akan masa depan lebih baik bagi keluarga kurang mampu di wilayahnya. Salah satunya adalah kehidupan di kampung nelayan.

DPRD Kabupaten Tangerang telah mengesahkan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan dan Permukiman Kumuh menjadi peraturan daerah, Rabu (21/9). Artinya, dengan pengesahan ini, setidaknya Pemkab Tangerang punya dasar hukum kuat untuk segera memulai program penataan kawasan kumuh, termasuk wilayah pesisir dan kampung nelayan.

Dalam wawancara di Pusat Pemerintahan Kabupaten, Tigaraksa, Kamis (8/12/2016), Bupati Zaki mengatakan, lima titik penataan kawasan pesisir pantai dan kampung nelayan adalah Dadap, Cituis, Karang Serang, Kohot, dan Kronjo. Semua kawasan ini akan ditata menjadi ruang terbuka hijau, pusat kuliner, pasar tradisional, permukiman warga berupa rusun sederhana, dan pusat kerohanian.

Dari lima titik tersebut, penataan kawasan yang paling menarik perhatian publik saat ini adalah penataan kawasan Dadap. Hal itu karena lokasi penataan kawasan Dadap, tepatnya Ceng In, yang tersohor sebagai tempat lokalisasi. Penataan Dadap Ceng In mulai dilaksanakan April lalu. Pemkab didampingi Polsek Teluknaga memberikan surat peringatan (SP) pertama serta kedua, dan warga yang terkena dampaknya sempat menolak. Mereka menggugat Pemkab ke Ombudsman RI dan Komnas HAM sehingga jadwal penataan yang menurut rencana dimulai jauh sebelum Lebaran hingga akhir tahun ini belum juga terealisasi.

Menjelang akhir tahun, tepatnya awal Desember lalu, Zaki menyatakan bahwa perwakilan warga datang bertemu Pemkab. "Warga meminta agar Pemkab segera menata wilayah tersebut," ujarnya.

Menurut Zaki, perwakilan warga kala itu mengatakan telah salah mendapat informasi mengenai rencana penataan kawasan Dadap. Yang mereka protes saat itu adalah karena ada informasi bahwa tanah negara dijual kepada pengembang. Padahal, hal itu tidak mungkin dilakukan Pemkab.

"(Kini) warga justru datang mendesak agar Pemkab segera menata kawasan Dadap sehingga mereka bisa hidup lebih layak dan kampung nelayan semakin tertata," ucap Zaki.

Dari pengakuan warga kepada Pemkab, kondisi saat ini membuat mereka merasa dilematis. Di satu sisi, mereka merasakan terisolasi karena menolak penataan kawasan. Sementara akibat penertiban lokalisasi di daerah ini, kehidupan keseharian dan usaha warung warga menjadi sepi. Tak hanya warung makan yang sepi, nelayan pun sepi.

Ketika warga datang meminta agar penataan dilakukan, giliran Pemkab sedikit kebingungan karena mereka telah mengalihkan anggaran penataan kawasan ini ke wilayah lain. Namun, Zaki mengatakan, pihaknya akan mengupayakan agar penataan Dadap bisa segera dilakukan.

Warga tak dilibatkan

Sukiman (77), salah satu tokoh masyarakat di Dadap Ceng In, mengatakan, pada dasarnya dirinya setuju penataan kawasan ini. Namun, mereka protes karena dalam rencana penataan ini, warga sama sekali tidak dilibatkan.

"Sejak awal kami tidak dilibatkan. Kami cuma mendapat pemberitahuan, diajak pertemuan untuk rencana proyek pembangunan yang sudah jadi konsep dan disuruh pindah karena bangunan rumah kami akan diratatanahkan," tutur Sukiman.

Wahyudi (45), warga lainnya, mengatakan hal yang sama. "Wajar kami protes karena sudah puluhan tahun kami tinggal dan besar di tempat ini. Tahu- tahu, kami disuruh pindah begitu saja. Entar, kalau ditertibkan, kami harus ke mana? Kalau sudah ditertibkan, apakah ada jaminan kami dapat tinggal di rusun?" ujarnya, Sabtu pekan lalu.

Sejauh pengamatan, Sabtu, hanya satu-dua bangunan rumah warga yang masih berdiri di kawasan ini. Sebagian besar sudah rata dengan tanah. Puing-puing reruntuhan bangunan terserak di lokasi. Tampak juga sisa limpahan air menggenangi jalan yang juga akses penyambung dari arah laut menuju Kota Tangerang dan Jakarta.

"Memang sudah banyak bangunan yang dibongkar. Suasana di sana kondusif. Anggota kami masih tetap patroli di lokasi yang akan ditata itu," kata Kepala Polsek Teluknaga Ajun Komisaris Supriyanto, Senin (19/12).

Kawasan Dadap Ceng In merupakan perkampungan nelayan sekaligus daerah lokalisasi karena letaknya yang dekat dengan pantai utara (pantura) Jawa dan pendatang ramai datang ke sana. Lokalisasi Dadap sudah ada sejak akhir 1970-an hingga awal 1980-an.

Awalnya, daerah ini merupakan sawah. Namun, seiring dengan pembangunan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, banyak pekerja dan orang-orang yang menggantungkan hidupnya di sini. Kawasan ini juga semakin ramai karena adanya kampung nelayan. Lambat laun muncul tempat hiburan dan akhirnya jadi tempat prostitusi.

Kawasan Dadap sudah sejak lama dikenal sebagai hunian padat. Hal ini juga didasari banyaknya tempat usaha di sana, seperti pergudangan dan usaha lain yang menopang keberadaan bandara. Warga di sana umumnya pendatang, termasuk pekerja seks komersial, yang diperkirakan sama sekali bukan berasal dari Tangerang, melainkan dari pantura Jawa Barat. Nama Ceng In diambil dari seorang tokoh yang berpengaruh pada zaman dulu. Kali yang ada di kawasan itu dan mengalir ke laut juga diberi nama Ceng In.

Persiapkan masyarakat

Program penataan kawasan pesisir, termasuk Dadap Ceng In, sudah tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tangerang 2013-2018. Selain Pemkab, ujar Zaki, program ini juga merupakan program Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

"Kami berharap program ini progresnya signifikan," lanjutnya. Terkait dengan program ini, Zaki memastikan penertiban tidak akan berhenti hingga tahun 2018. "Program ini merupakan program berkelanjutan. Hal itu karena tingkat kesulitan yang tinggi, salah satunya karena kepemilikan lahan," papar Zaki.

Selain menata kawasan, Pemkab menginginkan warganya mandiri, dalam arti perekonomian mereka berjalan baik, tidak hanya mengandalkan profesi nelayan, yakni melaut. Namun, nelayan dan keluarga juga bisa memanfaatkan potensi alam yang tersedia untuk menghasilkan sesuatu produktivitas. Misalnya, memanfaatkan lahan kosong dengan menanam sayuran. Selanjutnya, Pemkab akan menyempurnakan kawasan ini dengan menambah sarana dan prasarana pelengkap, seperti membangun pelelangan ikan dan pelabuhan kecil.

Seusai Diskusi Panel Persiapan Pilkada DKI Jakarta, Jumat (9/12), sosiolog dari Universitas Indonesia, Daisy Indira Yasmine, menyebutkan, penataan suatu kawasan, termasuk perkampungan nelayan dan lainnya, memiliki konsekuensi besar. "Pemkab harus ingat, penataan kawasan yang berujung pemindahan warga ke lokasi baru termasuk rusun ini bukan hanya sekadar memindahkan manusianya semata, tetapi juga ikut memindahkan kehidupannya secara keseluruhan," ungkap Daisy.

Sebelum warga dipindahkan, lanjut Daisy, dari awal pemerintah harus melibatkan partisipasi warga dalam menata permukiman yang baru. Pola hidup warga yang akan berubah total harus diantisipasi sejak dini. "Yang harus diingat, saat dipindah ke tempat lain, mereka (penghuni lama) harus hidup dengan suasana yang baru," ucap Daisy.

Terkait rencana menata kawasan dengan memindahkan warganya, ujar Daisy, Pemkab harus terus melakukan sosialisasi kepada warga. Sosialisasi ini harus dilakukan dua arah, melalui suatu mekanisme rembuk. "Rembuk warga dan Pemkab seharusnya dilakukan secara rutin," kata Daisy. Hal lain yang harus diperhatikan, sebelum dipindahkan ke tempat baru, warga harus mengetahui secara jelas seperti apa pengelolaan tempat baru tersebut.

(Pingkan Elita Dundu)

Versi cetak artikel ini terbit di harian Kompas edisi 28 Desember 2016, di halaman 22 dengan judul "Polemik Penataan Dadap Ceng In, Antara Program Pemerintah dan Kesiapan Masyarakat".