Kompas.com - 30/12/2016, 06:57 WIB
Gubernur DKI Jakarta nonaktif Basuki Tjahaja Purnama melambaikan tangan seusai menjalani sidang lanjutan kasus dugaan penistaan agama di PN Jakarta Utara, Jakarta, Selasa (20/12). Sidang lanjutan digelar dengan agenda tanggapan jaksa atas nota keberatan (eksepsi). ANTARA FOTO/Pool/M Agung RajasaGubernur DKI Jakarta nonaktif Basuki Tjahaja Purnama melambaikan tangan seusai menjalani sidang lanjutan kasus dugaan penistaan agama di PN Jakarta Utara, Jakarta, Selasa (20/12). Sidang lanjutan digelar dengan agenda tanggapan jaksa atas nota keberatan (eksepsi).
EditorIndra Akuntono


JAKARTA, KOMPAS.com -
Pengamat hukum tata negara, Refly Harun, menilai kasus dugaan penodaan agama dengan terdakwa Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok dimanfaatkan secara politik oleh pihak tertentu. Menurut dia, kasus tersebut harus menjadi pelajaran bagi demokrasi di Indonesia.

"Saya melihat banyak dimensi politik daripada hukumnya. Saya kira ini pelajaran bagi demokrasi kita," kata Refly, saat dihubungi, Kamis (28/12/2016).

(Baca: Setelah Eksepsi Ditolak, Ahok Acungkan Dua Jari Sebut "Victory")

Refly menuturkan, Ahok seharusnya terlebih dulu diberi teguran keras oleh Kementerian Dalam Negeri dalam kaitan dugaan penodaan agama karena Ahok sudah meminta maaf.

"Di satu sisi ada pelanggaran etika. Dari sisi etik keliru. Itu sanksinya administrasi misalnya teguran Mendagri," ucap Refly.

Meski demikian, Refly berharap kasus ini dapat diputus dengan adil oleh majelis hakim. Dia juga berharap majelis hakim terbebas dari tekanan apapun saat memutuskan perkara tersebut.

(Baca: Begini Kondisi Auditorium Kementan, Lokasi Alternatif Sidang Ahok)

Ahok menjadi terdakwa kasus dugaan penodaan agama karena pidatonya saat mengunjungi Kepulauan Seribu beberapa bulan lalu. Majelis hakim telah menolak eksepsi Ahok karena dinilai sudah masuk pada materi dakwaan.

Persidangan akan dilanjutkan pada 3 Januari 2017. Majelis hakim menyampaikan bahwa lokasi sidang keempat itu akan pindah ke Gedung Auditorium Kementerian Pertanian RI di Ragunan, Jakarta Selatan.

Pada tiga sidang sebelumnya, persidangan digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang berlokasi di Gedung eks Pengadilan Jakarta Pusat, Jalan Gajah Mada.

"Atas dasar permohonan jaksa dan polisi maka persidangan berikutnya kami tunda 3 Januari 2017 di Gedung Kementan," ujar ketua majelis hakim Dwiarso Budi Santiarso dalam persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Jalan Gajah Mada, Jakarta Pusat, Selasa (26/12/2016). (Dennis Destryawan)

Kompas TV JPU Bacakan Tanggapan atas Nota Keberatan Ahok




Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Lebaran Hari Pertama, Tercatat 4.000 Lebih Pengunjung Masuk TMII hingga Pukul 12 Siang

Lebaran Hari Pertama, Tercatat 4.000 Lebih Pengunjung Masuk TMII hingga Pukul 12 Siang

Megapolitan
Ziarah Makam di Jatimulya Bekasi, Macet Hampir 2 Km, Banyak Peziarah Tak Bermasker

Ziarah Makam di Jatimulya Bekasi, Macet Hampir 2 Km, Banyak Peziarah Tak Bermasker

Megapolitan
Satpol PP Bubarkan PKL di Jatinegara karena Timbulkan Kerumunan dan Abaikan Prokes

Satpol PP Bubarkan PKL di Jatinegara karena Timbulkan Kerumunan dan Abaikan Prokes

Megapolitan
Kebun Binatang Ragunan Buka Jumat Besok, Hanya untuk Pengunjung Ber-KTP Jakarta

Kebun Binatang Ragunan Buka Jumat Besok, Hanya untuk Pengunjung Ber-KTP Jakarta

Megapolitan
Lebaran di Rumah Bareng Keluarga, Anies Tidak Adakan Open House

Lebaran di Rumah Bareng Keluarga, Anies Tidak Adakan Open House

Megapolitan
Ajakan Anies di Perayaan Idul Fitri 2021: Mari Doakan Saudara Kita di Palestina

Ajakan Anies di Perayaan Idul Fitri 2021: Mari Doakan Saudara Kita di Palestina

Megapolitan
Di Luar Prediksi Pengurus Masjid Luar Batang, Jumlah Jemaah Shalat Id Lebih dari 50 Persen Kapastitas

Di Luar Prediksi Pengurus Masjid Luar Batang, Jumlah Jemaah Shalat Id Lebih dari 50 Persen Kapastitas

Megapolitan
Shalat Id Kembali Digelar di Lapangan Velodrome, Jumlah Jemaah Lebih Banyak Dibanding Tahun Lalu

Shalat Id Kembali Digelar di Lapangan Velodrome, Jumlah Jemaah Lebih Banyak Dibanding Tahun Lalu

Megapolitan
Shalat Idul Fitri di Balaikota Depok Batal, Tenda Dibongkar

Shalat Idul Fitri di Balaikota Depok Batal, Tenda Dibongkar

Megapolitan
Stadion Patriot Akan Jadi Tempat Isolasi Pemudik yang Kembali ke Bekasi

Stadion Patriot Akan Jadi Tempat Isolasi Pemudik yang Kembali ke Bekasi

Megapolitan
Pilih Laksanakan Shalat Id di Masjid, Warga: Supaya Lebih Khusyuk

Pilih Laksanakan Shalat Id di Masjid, Warga: Supaya Lebih Khusyuk

Megapolitan
Ribuan Jemaah Shalat Id di Masjid KH Hasyim Ashari, Protokol Kesehatan Diterapkan

Ribuan Jemaah Shalat Id di Masjid KH Hasyim Ashari, Protokol Kesehatan Diterapkan

Megapolitan
Gubernur Anies Shalat Id di Rumah Pribadi Sesuai Imbauan Perayaan Idul Fitri di Jakarta

Gubernur Anies Shalat Id di Rumah Pribadi Sesuai Imbauan Perayaan Idul Fitri di Jakarta

Megapolitan
Semua Masjid Gelar Shalat Id, Wali Kota Bekasi: Lebaran Tahun Ini Lebih Semarak

Semua Masjid Gelar Shalat Id, Wali Kota Bekasi: Lebaran Tahun Ini Lebih Semarak

Megapolitan
[POPULER JABODETABEK] Pemudik yang Kembali Harus Bawa Surat Bebas Covid-19 | PNS Ogah Naik Jabatan

[POPULER JABODETABEK] Pemudik yang Kembali Harus Bawa Surat Bebas Covid-19 | PNS Ogah Naik Jabatan

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X