Kompas.com - 30/12/2016, 06:57 WIB
Gubernur DKI Jakarta nonaktif Basuki Tjahaja Purnama melambaikan tangan seusai menjalani sidang lanjutan kasus dugaan penistaan agama di PN Jakarta Utara, Jakarta, Selasa (20/12). Sidang lanjutan digelar dengan agenda tanggapan jaksa atas nota keberatan (eksepsi). ANTARA FOTO/Pool/M Agung RajasaGubernur DKI Jakarta nonaktif Basuki Tjahaja Purnama melambaikan tangan seusai menjalani sidang lanjutan kasus dugaan penistaan agama di PN Jakarta Utara, Jakarta, Selasa (20/12). Sidang lanjutan digelar dengan agenda tanggapan jaksa atas nota keberatan (eksepsi).
EditorIndra Akuntono


JAKARTA, KOMPAS.com -
Pengamat hukum tata negara, Refly Harun, menilai kasus dugaan penodaan agama dengan terdakwa Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok dimanfaatkan secara politik oleh pihak tertentu. Menurut dia, kasus tersebut harus menjadi pelajaran bagi demokrasi di Indonesia.

"Saya melihat banyak dimensi politik daripada hukumnya. Saya kira ini pelajaran bagi demokrasi kita," kata Refly, saat dihubungi, Kamis (28/12/2016).

(Baca: Setelah Eksepsi Ditolak, Ahok Acungkan Dua Jari Sebut "Victory")

Refly menuturkan, Ahok seharusnya terlebih dulu diberi teguran keras oleh Kementerian Dalam Negeri dalam kaitan dugaan penodaan agama karena Ahok sudah meminta maaf.

"Di satu sisi ada pelanggaran etika. Dari sisi etik keliru. Itu sanksinya administrasi misalnya teguran Mendagri," ucap Refly.

Meski demikian, Refly berharap kasus ini dapat diputus dengan adil oleh majelis hakim. Dia juga berharap majelis hakim terbebas dari tekanan apapun saat memutuskan perkara tersebut.

(Baca: Begini Kondisi Auditorium Kementan, Lokasi Alternatif Sidang Ahok)

Ahok menjadi terdakwa kasus dugaan penodaan agama karena pidatonya saat mengunjungi Kepulauan Seribu beberapa bulan lalu. Majelis hakim telah menolak eksepsi Ahok karena dinilai sudah masuk pada materi dakwaan.

Persidangan akan dilanjutkan pada 3 Januari 2017. Majelis hakim menyampaikan bahwa lokasi sidang keempat itu akan pindah ke Gedung Auditorium Kementerian Pertanian RI di Ragunan, Jakarta Selatan.

Pada tiga sidang sebelumnya, persidangan digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang berlokasi di Gedung eks Pengadilan Jakarta Pusat, Jalan Gajah Mada.

"Atas dasar permohonan jaksa dan polisi maka persidangan berikutnya kami tunda 3 Januari 2017 di Gedung Kementan," ujar ketua majelis hakim Dwiarso Budi Santiarso dalam persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Jalan Gajah Mada, Jakarta Pusat, Selasa (26/12/2016). (Dennis Destryawan)

Kompas TV JPU Bacakan Tanggapan atas Nota Keberatan Ahok




Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kronologi Remaja yang Diperkosa Anak Anggota DPRD Bekasi Juga Dijual, Awalnya Diiming-imingi Pekerjaan

Kronologi Remaja yang Diperkosa Anak Anggota DPRD Bekasi Juga Dijual, Awalnya Diiming-imingi Pekerjaan

Megapolitan
[Update 19 April]: Bertambah 973, Covid-19 di Jakarta Tembus 400.048 Kasus

[Update 19 April]: Bertambah 973, Covid-19 di Jakarta Tembus 400.048 Kasus

Megapolitan
Penjaga Sedang Shalat Tarawih, Motor Milik Penghuni Rumah Kos di Setiabudi Digasak Maling

Penjaga Sedang Shalat Tarawih, Motor Milik Penghuni Rumah Kos di Setiabudi Digasak Maling

Megapolitan
Rizieq Shihab Tanya ke Saksi: Massa Megamendung Sambut Saya dengan Benci atau Cinta?

Rizieq Shihab Tanya ke Saksi: Massa Megamendung Sambut Saya dengan Benci atau Cinta?

Megapolitan
Tinjau Korban Kebakaran di Taman Sari, Anies Sebut 130 Rumah Ludes Terbakar

Tinjau Korban Kebakaran di Taman Sari, Anies Sebut 130 Rumah Ludes Terbakar

Megapolitan
Sandiaga Uno: Mudik Enggak Boleh, Wisata Diperbolehkan dengan Protokol Kesehatan

Sandiaga Uno: Mudik Enggak Boleh, Wisata Diperbolehkan dengan Protokol Kesehatan

Megapolitan
Salip Truk di Daan Mogot, Pengendara Motor Tabrak Trotoar lalu Jatuh dan Tewas Tertabrak

Salip Truk di Daan Mogot, Pengendara Motor Tabrak Trotoar lalu Jatuh dan Tewas Tertabrak

Megapolitan
Soal SIKM, Pemprov DKI Tunggu Aturan Lebih Lanjut dari Kemenhub

Soal SIKM, Pemprov DKI Tunggu Aturan Lebih Lanjut dari Kemenhub

Megapolitan
Remaja yang Diperkosa Anak Anggota DPRD Bekasi Juga Dijual, Sehari Disuruh Layani 5 Pria

Remaja yang Diperkosa Anak Anggota DPRD Bekasi Juga Dijual, Sehari Disuruh Layani 5 Pria

Megapolitan
Jadwal Imsak dan Adzan Subuh di Tangerang Raya, 20 April 2021

Jadwal Imsak dan Adzan Subuh di Tangerang Raya, 20 April 2021

Megapolitan
Seorang Ibu Diusir Suami dan Dilarang Bertemu Anaknya, Sudah Lapor Polisi hingga Surati Jokowi

Seorang Ibu Diusir Suami dan Dilarang Bertemu Anaknya, Sudah Lapor Polisi hingga Surati Jokowi

Megapolitan
Jadwal Imsak dan Azan Subuh di Kota Bogor, 20 April 2021

Jadwal Imsak dan Azan Subuh di Kota Bogor, 20 April 2021

Megapolitan
Jadwal Imsak dan Azan Subuh di Kota Depok, 20 April 2021

Jadwal Imsak dan Azan Subuh di Kota Depok, 20 April 2021

Megapolitan
Jadwal Imsak dan Azan Subuh di Kota Bekasi, 20 April 2021

Jadwal Imsak dan Azan Subuh di Kota Bekasi, 20 April 2021

Megapolitan
Jadwal Imsak dan Azan Subuh di Jakarta, 20 April 2021

Jadwal Imsak dan Azan Subuh di Jakarta, 20 April 2021

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X