Kompas.com - 02/01/2017, 21:42 WIB
Penumpang berjejalan di lantai kapal saat perjalanan dari Pelabuhan Muara Angke, Jakarta Utara, menuju Pulau Tidung, Kepulauan Seribu, Jumat (13/3/2015). Pulau Tidung merupakan salah satu pulau wisata di Kepulauan Seribu yang dikunjungi banyak wisatawan. Kapal kayu tradisional menjadi transportasi utama menuju kawasan ini karena kapal cepat milik pemerintah tidak beroperasi. KOMPAS/RADITYA HELABUMIPenumpang berjejalan di lantai kapal saat perjalanan dari Pelabuhan Muara Angke, Jakarta Utara, menuju Pulau Tidung, Kepulauan Seribu, Jumat (13/3/2015). Pulau Tidung merupakan salah satu pulau wisata di Kepulauan Seribu yang dikunjungi banyak wisatawan. Kapal kayu tradisional menjadi transportasi utama menuju kawasan ini karena kapal cepat milik pemerintah tidak beroperasi.
|
EditorAprillia Ika

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Andri Yansyah, menyatakan pihaknya tak memiliki kewenangan mengatur detil pengoperasionalan kapal, khususnya terkait pembelian tiket, di Pelabuhan Kali Adem, Muara Angke, Jakarta Utara.

Andri menuturkan hingga saat ini urusan pembelian tiket diserahkan kepada pihak koperasi yang terdiri dari gabungan pemilik kapal dan oleh pemilik kapal langsung.

"Kami sebagai pihak Pemprov (Pemerintah Provinsi) memang tidak bisa larang itu, karena kami tidak punya kewenangan atur sedemikian jauh pengoperasionalan kapal," tutur Andri saat ditemui di Pelabuhan Kali Adem, Muara Karang, Jakarta Utara, Senin (2/1/2017).

Ia mengungkapkan, Pemprov DKI Jakarta hanya memberi rambu-rambu umum kepada pemilik kapal.

Andri memaparkan, yang selalu ditegaskan oleh Pemprov DKI kepada para pemilik kapal ialah wajib memiliki sertifikat kelayakan kapal.

Sertifikat tersebut, kata Andri, diurus oleh pemilik kapal di Kementerian Perhubungan.

Ia menambahkan, sebelum bulan Ramadhan 2016, pihaknya telah memeriksa sertifikat kelayakan tersebut dan hasilnya semua kapal di sana memilikinya, termasuk kapal Zahro Express yang kemarin terbakar.

"Ini jadi pelajaran kami semua. manajemen operasional, pentiketannya, pengelolaannya, nanti akan kami evaluasi sama-sama," lanjut dia.

Sebelumnya diketahui data manifes penumpang yang tercatat pengelola Kapal Zahro Express yang kemarin terbakar berjumlah 100 orang.

Padahal berdasarkan data yang diperoleh Basarnas, total penumpang saat itu berjumlah 247.

Hal itu menunjukan adanya dugaan kelebihan penumpang yang diduga pula menjadi penyebab kecelakaan kapal Zahro.

Kompas TV Menhub Berhentikan Syahbandar Muara Angke
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Update 17 Mei: Tambah 11 Kasus Covid-19 di Tangsel, 125 Pasien Dirawat

Update 17 Mei: Tambah 11 Kasus Covid-19 di Tangsel, 125 Pasien Dirawat

Megapolitan
Update 17 Mei: Kasus Covid-19 di Depok Bertambah 8

Update 17 Mei: Kasus Covid-19 di Depok Bertambah 8

Megapolitan
Update 17 Mei: Tambah 8 Kasus Covid-19 di Kota Tangerang, 59 Pasien Dirawat

Update 17 Mei: Tambah 8 Kasus Covid-19 di Kota Tangerang, 59 Pasien Dirawat

Megapolitan
Jumlah Kasus Harian Covid-19 di Jakarta Saat Warga Boleh Lepas Masker di Area Terbuka

Jumlah Kasus Harian Covid-19 di Jakarta Saat Warga Boleh Lepas Masker di Area Terbuka

Megapolitan
Cara Aktivasi Akun PPDB Jakarta

Cara Aktivasi Akun PPDB Jakarta

Megapolitan
Pemprov DKI Rencanakan Pembebasan Lahan untuk Normalisasi Sungai Sepanjang 300 Meter pada 2023

Pemprov DKI Rencanakan Pembebasan Lahan untuk Normalisasi Sungai Sepanjang 300 Meter pada 2023

Megapolitan
Kasus Pembunuhan Handi-Salsabila, Kolonel Priyanto Dianggap Tak Punya Jiwa Sapta Marga

Kasus Pembunuhan Handi-Salsabila, Kolonel Priyanto Dianggap Tak Punya Jiwa Sapta Marga

Megapolitan
Jadwal Lengkap UTBK SBMPTN 2022 Gelombang I, Simak Perubahannya

Jadwal Lengkap UTBK SBMPTN 2022 Gelombang I, Simak Perubahannya

Megapolitan
Sudin Kesehatan Sebut Tiga Warga Jakarta Pusat Negatif Hepatitis Akut

Sudin Kesehatan Sebut Tiga Warga Jakarta Pusat Negatif Hepatitis Akut

Megapolitan
Mulai Hari Ini, Waktu Operasional MRT Diperpanjang hingga Pukul 23.00

Mulai Hari Ini, Waktu Operasional MRT Diperpanjang hingga Pukul 23.00

Megapolitan
[POPULER JABODETABEK] Pemprov DKI Diprotes karena Gunakan Istilah Genangan Saat Banjir | Kapolda Metro Berpeluang Jadi Pj Gubernur DKI

[POPULER JABODETABEK] Pemprov DKI Diprotes karena Gunakan Istilah Genangan Saat Banjir | Kapolda Metro Berpeluang Jadi Pj Gubernur DKI

Megapolitan
Prakiraan Cuaca BMKG: Jaksel dan Jaktim Berpotensi Hujan Petir Disertai Angin Kencang pada Rabu Sore

Prakiraan Cuaca BMKG: Jaksel dan Jaktim Berpotensi Hujan Petir Disertai Angin Kencang pada Rabu Sore

Megapolitan
10 Rekomendasi Tempat Wisata Alam di Jakarta

10 Rekomendasi Tempat Wisata Alam di Jakarta

Megapolitan
Sebut Warga Lebih Senang Menonton, Wagub DKI: Perlu Ada Kampanye Membaca sejak Kecil

Sebut Warga Lebih Senang Menonton, Wagub DKI: Perlu Ada Kampanye Membaca sejak Kecil

Megapolitan
DPRD Depok Ajukan Interpelasi soal KDS, Wakil Wali Kota: Kami Siap Beri Keterangan

DPRD Depok Ajukan Interpelasi soal KDS, Wakil Wali Kota: Kami Siap Beri Keterangan

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.