Dilaporkan pada 2015, Kenapa Ade Armando Baru Jadi Tersangka Sekarang?

JAKARTA, KOMPAS.com - Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Argo Yuwono membenarkan status tersangka Ade Armando dalam kasus ujaran kebencian di UU ITE.

Kata Argo, dosen Ilmu Komunikasi Universitas Indonesia itu baru menjadi tersangka sekarang lantaran banyaknya kasus yang diselidiki oleh penyidik Subdit Cyber Crime Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya.

"Untuk tahun 2016 itu untuk cyber crime itu ada laporan 1600-an. Yang kami pelan-pelan selesaikan sudah 350-an kami selesaikan, jadi kami bertahap di situ ya, kami pelan-pelan untuk melakukan penyelidikan itu, dan saat ini sudah kami naikkan jadi penyidikan dan sudah ditetapkan tersangkanya," ujar Argo di Mapolda Metro Jaya, Rabu (25/1/2017).

Argo mengatakan saat ini pihaknya tengah membuat surat panggilan terhadap Ade. Ade dijadwalkan menjalankan pemeriksaan sebagai tersangka pada Selasa (31/1/2017). Kasus tersebut berawal saat Ade menulis sebuah status "Allah Bukan Orang Arab" di akun Facebook pada Mei 2015 lalu.

"Itu status di FB saya 20 Mei 2015 itu saya mengatakan Tuhan bukan orang Arab, Tuhan pasti senang kalau ayat-ayatnya dibaca dengan langgam Minang, Sumatera, dan seterusnya," kata Ade saat menjalani pemeriksaan di Mapolda Metro Jaya pada Juni 2016 silam.

Ade mengaku bahwa ia menulis status tersebut terkait dengan rencana Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin menggelar festival pembacaan Al Quran dengan langgam Nusantara.

"Itu kaitannya dengan rencana Menag Lukman Hakim. Saat itu, dia berniat membacakan festival dengan langgam Nusantara. Waktu itu sudah ada contoh," kata Ade. (Baca: Merasa Tidak Bersalah, Ade Armando Tidak Akan Gugat Balik Johan Khan)

Pada Sabtu (23/5/2015), pengguna Twitter bernama Johan Khan (@CepJohan) melaporkan Ade ke Polda Metro Jaya. Johan memutuskan untuk membawa masalah ini ke polisi karena Ade tidak mau minta maaf terkait pernyataannya dalam waktu 1 x 24 jam.

Atas laporan dugaan penistaan agama tersebut, Ade terancam dijerat Pasal 156a KUHP tentang Penodaan Agama dan atau Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE.