"Good Governance Itu Pendekatan '90-an, Sekarang adalah Open Governance"

JAKARTA, KOMPAS.com — Moderator debat kedua calon gubernur-calon wakil gubernur DKI Jakarta, Tina Talisa, menanyakan kepada cagub-cawagub nomor pemilih tiga Anies Baswedan-Sandiaga Uno terkait profesionalisme, kompetensi, dan potensi PNS di DKI Jakarta.

Dalam pertanyaan itu, disebutkan melalui data Badan Kepegawaian Daerah 2016, dari 1.128 PNS dari berbagai kementerian dan lembaga pemerintahan, hanya 11,52 persen memiliki kinerja yang baik. Sedangkan 34,57 persen PNS memiliki potensi yang rendah dan cenderung tidak bisa mendukung pemerintahan.

"Bagaimana pendapat paslon soal birokrasi di Jakarta. Apa yang akan dilakukan terhadap PNS yang memiliki potensi dan kompetensi yang rendah?" ujar Tina.

Anies menyatakan, pemerintahan yang tidak kompeten membutuhkan lebih sekadar good governance. Menurut dia, sistem good governance adalah pendekatan lama. Sistem yang ingin Anies buat ialah open governance. Sistem itu mengikutsertakan masyarakat dalam pembangunan.

"Good governance itu pendekatan '90-an sekarang open governance di mana pemerintah dan masyarakat bekerja sama membangun wilayah dan negara," ujar Anies.

Anies menilai tidak hanya dengan iming-iming tunjangan kinerja, tetapi pemimpin merangkul. Anies menjelaskan, ada tiga cara untuk menyelesaikan masalah kompetensi dan potensi birokrasi, yaitu melibatkan publik, pemimpin memberikan arah motivasi, dan menyiapkan pelatihan terus-menerus sesuai bidangnya.

"Semua provinsi harus ada pengembangan dan pengembangan dikaitkan dengan bidang yang dikerjakan," ujar Anies.

Sebelumnya pasangan nomor pemilihan satu, Agus Harimurti Yudhoyono, menyebut perlunya penataan birokrasi dengan pendekatan good governance.