Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Arena "Equestrian" Asian Games Belum Dapat Sertifikat EDFZ

Kompas.com - 24/02/2017, 05:53 WIB
David Oliver Purba

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com -
Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga DKI Jakarta Ratiyono mengatakan, hingga saat ini penyelenggara lomba ketangkasan berkuda (equestrian) belum mendapatkan sertifikat bebas penyakit atau equine disease free zone (EDFZ) dari Organisasi Kesehatan Hewan Dunia (Office International Des Epizooties/OIE).

Sertifikat EDFZ merupakan syarat untuk menggelar lomba ketangkasan berkuda pada Asian Games.

Ratiyono mengatakan, hal itu juga sempat dikeluhkan salah satu penyelenggara Asian Games saat rapat koordinasi dengan Panitia Pelaksana Asian Games 2018 (INASGOC), Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) serta sejumlah instansi terkait Asian Games 2018.

Ratiyono menambahkan, dari pertemuan itu, didapatkan keputusan bahwa Kemenpora akan menyurati Kementerian Pertanian agar segera berkomunikasi dengan OIE.

Kementerian Pertanian diharapkan bisa segera mengundang OIE untuk memantau langsung kondisi equastrian Asian Games agar sertifikasi EDFZ dapat dikeluarkan.

"Mereka diundang dulu, dilihat detail kriterianya. Pak Gatot (Perwakilan Kemenpora) menyanggupi untuk mengambil alih dari Kemenpora sehingga sertifikat bisa diurus," ujar Ratiyono, di Balai Kota, Jakarta Pusat, Kamis (23/2/2017).

(Baca: PT Jakpro Kebut Pembangunan Velodrome dan Equastrian untuk Asian Games 2018)

Ratiyono mengatakan, selain untuk syarat pelaksanaa, syarat itu juga diperlukan untuk menghelat perlombaan lain yang bertaraf internasional.

"Harus ada agar kita punya tempat untuk kompetisi setelah Asian Games," ujar Ratiyono.

Selain membangun equastrian, untuk perhelatan Asian Games 2018 juga dibangun arena balap sepeda bertaraf internasional (velodrom) dan light rail transit (LRT).

Ketiga proyek ini menghabiskan biaya hingga Rp 6,8 triliun. Proyek pembangunan arena Asian Games itu ditargetkan selesai Desember 2017.

Kompas TV Pembangunan Velodrome Balap Sepeda
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Ada 292 Aduan Terkait Pembayaran THR 2024 Lewat Website Kemenaker

Ada 292 Aduan Terkait Pembayaran THR 2024 Lewat Website Kemenaker

Megapolitan
Bantah Gonta-ganti Pengurus Tanpa Izin, Ketua RW di Kalideres: Sudah Bersurat ke Lurah

Bantah Gonta-ganti Pengurus Tanpa Izin, Ketua RW di Kalideres: Sudah Bersurat ke Lurah

Megapolitan
Pelaku Pelecehan Payudara Siswi di Bogor Diduga ODGJ, Kini Dibawa ke RSJ

Pelaku Pelecehan Payudara Siswi di Bogor Diduga ODGJ, Kini Dibawa ke RSJ

Megapolitan
Longsor di New Anggrek 2 GDC Depok, Warga: Sudah Hubungi Semua Pihak, Tidak Ada Jawaban

Longsor di New Anggrek 2 GDC Depok, Warga: Sudah Hubungi Semua Pihak, Tidak Ada Jawaban

Megapolitan
Cuaca Panas Ekstrem di Arab Saudi, Fahira Idris Minta Jemaah Haji Jaga Kondisi Fisik

Cuaca Panas Ekstrem di Arab Saudi, Fahira Idris Minta Jemaah Haji Jaga Kondisi Fisik

Megapolitan
Mahasiswa Dikeroyok di Tangsel, Setara Institute Minta Hentikan Narasi Kebencian Pemicu Konflik

Mahasiswa Dikeroyok di Tangsel, Setara Institute Minta Hentikan Narasi Kebencian Pemicu Konflik

Megapolitan
Khawatir Kalah karena Politik Uang, Hanya 1 Kader PKB Daftar Pilkada Bogor

Khawatir Kalah karena Politik Uang, Hanya 1 Kader PKB Daftar Pilkada Bogor

Megapolitan
Dari 11, 4 Aduan Pekerja di Jakarta Terkait Pembayaran THR 2024 Telah Ditindaklanjuti

Dari 11, 4 Aduan Pekerja di Jakarta Terkait Pembayaran THR 2024 Telah Ditindaklanjuti

Megapolitan
Ketum PITI Diperiksa Polisi Terkait Laporan Terhadap Pendeta Gilbert

Ketum PITI Diperiksa Polisi Terkait Laporan Terhadap Pendeta Gilbert

Megapolitan
Lurah di Kalideres Tak Masalah jika Digugat soal Penonaktifan Ketua RW, Yakin Keputusannya Tepat

Lurah di Kalideres Tak Masalah jika Digugat soal Penonaktifan Ketua RW, Yakin Keputusannya Tepat

Megapolitan
Polisi Selidiki Kepemilikan Pelat Putih Mobil Dinas Polda Jabar yang Kecelakaan di Tol MBZ

Polisi Selidiki Kepemilikan Pelat Putih Mobil Dinas Polda Jabar yang Kecelakaan di Tol MBZ

Megapolitan
Hanya 1 Kader Daftar Pilkada Bogor, PKB: Khawatir Demokrasi Rusak seperti Pemilu

Hanya 1 Kader Daftar Pilkada Bogor, PKB: Khawatir Demokrasi Rusak seperti Pemilu

Megapolitan
Pemkot Tangsel Bakal Evaluasi Ketua RT-RW Imbas Pengeroyokan Mahasiswa

Pemkot Tangsel Bakal Evaluasi Ketua RT-RW Imbas Pengeroyokan Mahasiswa

Megapolitan
Meski Tersangka Sudah Ditetapkan, Polisi Sebut Penyidikan Kasus Tewasnya Taruna STIP Belum Final

Meski Tersangka Sudah Ditetapkan, Polisi Sebut Penyidikan Kasus Tewasnya Taruna STIP Belum Final

Megapolitan
Mengingat Lagi Pesan yang Ada di STIP, 'Sekolah Ini Akan Ditutup Jika Terjadi Kekerasan'

Mengingat Lagi Pesan yang Ada di STIP, "Sekolah Ini Akan Ditutup Jika Terjadi Kekerasan"

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com