JAKARTA, KOMPAS.com - Calon gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan mengatakan, program perumahan bagi warga tanpa down payment (DP) sudah dilakukan di negara lain. Salah satunya, kata Anies kebijakan tersebut dilakukan di Australia.
Di negara kangguru itu, kata Anies, jika seseorang mau membeli rumah harus menyiapkan DP sebesar 20 persen dari harga rumahnya. Namun, jika ada peraturan pemerintahnya, seseorang boleh mengambil rumah tanpa DP.
"(Di Jakarta) Bisa. Tinggal pemerintahnya mau tidak berpihak kepada rakyat kebanyakan. Jangan untuk pembangunan rumah mewah dimudahkan, pembangunan rakyat biasa aturannya susah," ujar Anies di kawasan Jakarta Pusat, Jumat (24/2/2017).
Anies malah menyindir Pemprov DKI di bawah kepemimpinan Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok. Ia menilai Pemprov mau mengambil kebijakan penggusuran meski itu menyalahi aturan. Ia mencontohkan masalah penggusuran di Bukit Duri.
Akibat menambrak aturan, akhirnya Pemprov DKI harus kalah di PTUN oleh warga korban gusuran.
"Jangan untuk gusur enggak lihat peraturan, kalah di PTUN, tapi untuk membangun rumah rakyat lihat aturan dan bilang enggak bisa. Lho kok mendadak terobosan-terobosan itu menjadi tumpul ya, ketika membicarakan DP untuk rakyat banyak," ucap dia. (Baca: Anies: Sebagai Gubernur Harusnya Bisa Cari Solusi, Bukan Mencibir)
Oleh karena itu, Anies mengaku jika dirinya terpilih menjadi gubernur akan menawarkan rumah dengan harga terjangkau bagi warga. Program itu ia namai rumah tanpa DP.
"Kami akan mencari cara dan alhamdulillah sudah ada caranya. Nanti, kita akan buat aturanya, nanti levelnya mungkin pergub atau perda supaya bisa dieksekusi," kata Anies.
Terkini Lainnya
Terpopuler
Now Trending
