Kompas.com - 01/03/2017, 17:40 WIB
Komisi Pemilihan Umum Provinsi DKI Jakarta Nursita SariKomisi Pemilihan Umum Provinsi DKI Jakarta
Penulis Nursita Sari
|
EditorIndra Akuntono


JAKARTA, KOMPAS.com -
Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI Jakarta telah mengesahkan Surat Keputusan Nomor 41/Kpts/KPU-Prov-010/Tahun 2016 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pilkada DKI Jakarta 2017 pada September 2016. Dalam SK tersebut tercantum tahapan, program, dan jadwal putaran kedua.

Namun, KPU DKI Jakarta akan mengubah SK tersebut. Salah satunya yakni mengenai masa kampanye putaran kedua.

"Memang di SK 41 itu menyebut kampanye penajaman visi misi dan perlu debat. Tapi di PKPU Nomor 6 Tahun 2016 yang hirarkinya lebih tinggi menyebut hanya kampanye penajaman visi misi," ujar Ketua KPU DKI Jakarta, Sumarno, di Kantor KPU DKI, Jalan Salemba Raya, Jakarta Pusat, Rabu (1/3/2017).

(Baca: KPU DKI: Penafsiran Kampanye Putaran Kedua pada Pilkada 2012 dan 2017 Berbeda)

Dalam Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota di Wilayah Aceh, Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta, Papua, dan Papua Barat, disebutkan bahwa salah satu tahapan putaran kedua yakni kampanye dalam bentuk penajaman visi, misi, dan program pasangan calon.

Kemudian, ada pula PKPU Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pilkada 2017 yang menyebutkan kampanye merupakan salah satu hal yang dilakukan pada putaran kedua Pilkada DKI Jakarta.

Aturan tersebut tercantum dalam Pasal 11 Ayat 4. Sementara dalam Pasal 11 Ayat 5 disebutkan bahwa tahapan, program, dan jadwal ditetapkan oleh KPU melalui surat keputusan.

Dalam PKPU juga disebutkan adanya masa kampanye tiga hari setelah penetapan pasangan calon putaran kedua hingga tiga hari sebelum hari pemungutan suara. KPU DKI Jakarta akan menetapkan pasangan calon pada Sabtu (4/3/2017).

Dengan demikian, masa kampanye dilakukan pada 7 Maret-15 April 2017. Selain soal kampanye, perubahan SK juga dilakukan untuk memperbaiki data pemilih tetap (DPT).

"Kami kan berpikirnya perbaikan kualitas. Kalau menurut SK 41, pemutakhiran data pemilih enggak ada. Pasti banyak warga yang enggak terakomodasi," kata Sumarno.

Halaman:
Baca tentang


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Tindak Lanjuti Perintah Kapolda Metro Jaya, Polres Cari Lokasi Street Race di Kota Bekasi

Tindak Lanjuti Perintah Kapolda Metro Jaya, Polres Cari Lokasi Street Race di Kota Bekasi

Megapolitan
Warga Pesisir Jakarta Utara Diminta Waspadai Banjir Rob Sepekan ke Depan

Warga Pesisir Jakarta Utara Diminta Waspadai Banjir Rob Sepekan ke Depan

Megapolitan
Yusuf Mansur Kembali Jalani Sidang Perdata, Kali ini Terkait Program Tabung Tanah

Yusuf Mansur Kembali Jalani Sidang Perdata, Kali ini Terkait Program Tabung Tanah

Megapolitan
Kasus Omicron Meluas, Anies Diminta Hentikan Sementara Aturan Ganjil Genap

Kasus Omicron Meluas, Anies Diminta Hentikan Sementara Aturan Ganjil Genap

Megapolitan
Usai Didatangi Polisi, Haris Azhar dan Fatia Tiba di Mapolda Metro Jaya untuk Diperiksa Terkait Laporan Luhut

Usai Didatangi Polisi, Haris Azhar dan Fatia Tiba di Mapolda Metro Jaya untuk Diperiksa Terkait Laporan Luhut

Megapolitan
Kembali Gagal Berangkatkan Peserta Umrah, Pengusaha Travel di Depok Rugi

Kembali Gagal Berangkatkan Peserta Umrah, Pengusaha Travel di Depok Rugi

Megapolitan
Polisi Didorong Usut Tuntas Pengeroyokan yang Tewaskan Anggota TNI di Jakarta Utara

Polisi Didorong Usut Tuntas Pengeroyokan yang Tewaskan Anggota TNI di Jakarta Utara

Megapolitan
Diguyur Hujan Deras, 10 RT di Jakarta Barat Terendam Banjir hingga 60 Sentimeter

Diguyur Hujan Deras, 10 RT di Jakarta Barat Terendam Banjir hingga 60 Sentimeter

Megapolitan
Hujan Deras Landa Jakarta, Jalan di Depan Monas Direndam Banjir Setinggi 30 Sentimeter

Hujan Deras Landa Jakarta, Jalan di Depan Monas Direndam Banjir Setinggi 30 Sentimeter

Megapolitan
Wali Kota Jakarta Utara Minta Warga Giatkan Gerakan Pilah Sampah Rumah Tangga

Wali Kota Jakarta Utara Minta Warga Giatkan Gerakan Pilah Sampah Rumah Tangga

Megapolitan
Tolak Direlokasi ke Tempat Baru, PKL Depan RS UKI: Kalau Layak Enggak Masalah, Ini Dikasih yang Sepi

Tolak Direlokasi ke Tempat Baru, PKL Depan RS UKI: Kalau Layak Enggak Masalah, Ini Dikasih yang Sepi

Megapolitan
Protes Ditertibkan Satpol PP, PKL di Depan RS UKI Tiduran di Jalan

Protes Ditertibkan Satpol PP, PKL di Depan RS UKI Tiduran di Jalan

Megapolitan
Tak Terima Ditegur, Pebalap Liar Rusak Mobil Warga di Bekasi

Tak Terima Ditegur, Pebalap Liar Rusak Mobil Warga di Bekasi

Megapolitan
Jual Minol hingga Langgar Jam Operasional, THM Zentrum Bogor Disegel

Jual Minol hingga Langgar Jam Operasional, THM Zentrum Bogor Disegel

Megapolitan
Kronologi Polisi Hendak Jemput Paksa Fatia-Haris Azhar dan Penjelasan Polda Metro Jaya

Kronologi Polisi Hendak Jemput Paksa Fatia-Haris Azhar dan Penjelasan Polda Metro Jaya

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.