Kompas.com - 01/03/2017, 17:40 WIB
Komisi Pemilihan Umum Provinsi DKI Jakarta Nursita SariKomisi Pemilihan Umum Provinsi DKI Jakarta
Penulis Nursita Sari
|
EditorIndra Akuntono


JAKARTA, KOMPAS.com -
Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI Jakarta telah mengesahkan Surat Keputusan Nomor 41/Kpts/KPU-Prov-010/Tahun 2016 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pilkada DKI Jakarta 2017 pada September 2016. Dalam SK tersebut tercantum tahapan, program, dan jadwal putaran kedua.

Namun, KPU DKI Jakarta akan mengubah SK tersebut. Salah satunya yakni mengenai masa kampanye putaran kedua.

"Memang di SK 41 itu menyebut kampanye penajaman visi misi dan perlu debat. Tapi di PKPU Nomor 6 Tahun 2016 yang hirarkinya lebih tinggi menyebut hanya kampanye penajaman visi misi," ujar Ketua KPU DKI Jakarta, Sumarno, di Kantor KPU DKI, Jalan Salemba Raya, Jakarta Pusat, Rabu (1/3/2017).

(Baca: KPU DKI: Penafsiran Kampanye Putaran Kedua pada Pilkada 2012 dan 2017 Berbeda)

Dalam Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota di Wilayah Aceh, Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta, Papua, dan Papua Barat, disebutkan bahwa salah satu tahapan putaran kedua yakni kampanye dalam bentuk penajaman visi, misi, dan program pasangan calon.

Kemudian, ada pula PKPU Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pilkada 2017 yang menyebutkan kampanye merupakan salah satu hal yang dilakukan pada putaran kedua Pilkada DKI Jakarta.

Aturan tersebut tercantum dalam Pasal 11 Ayat 4. Sementara dalam Pasal 11 Ayat 5 disebutkan bahwa tahapan, program, dan jadwal ditetapkan oleh KPU melalui surat keputusan.

Dalam PKPU juga disebutkan adanya masa kampanye tiga hari setelah penetapan pasangan calon putaran kedua hingga tiga hari sebelum hari pemungutan suara. KPU DKI Jakarta akan menetapkan pasangan calon pada Sabtu (4/3/2017).

Dengan demikian, masa kampanye dilakukan pada 7 Maret-15 April 2017. Selain soal kampanye, perubahan SK juga dilakukan untuk memperbaiki data pemilih tetap (DPT).

"Kami kan berpikirnya perbaikan kualitas. Kalau menurut SK 41, pemutakhiran data pemilih enggak ada. Pasti banyak warga yang enggak terakomodasi," kata Sumarno.

Halaman:
Baca tentang


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Ibu Hamil di Depok Ingin Jual Ginjal, Apakah Jual Beli Organ Tubuh Dibolehkan?

Ibu Hamil di Depok Ingin Jual Ginjal, Apakah Jual Beli Organ Tubuh Dibolehkan?

Megapolitan
Ibu Hamil di Depok Mau Jual Ginjal, Mulanya Rugi Nyaris Rp 1 Miliar dari Bisnis Minyak Goreng

Ibu Hamil di Depok Mau Jual Ginjal, Mulanya Rugi Nyaris Rp 1 Miliar dari Bisnis Minyak Goreng

Megapolitan
Jadi TNI Gadungan Untuk Nikahi Kekasih, Seorang Pria Ditangkap Polisi di Jatinegara

Jadi TNI Gadungan Untuk Nikahi Kekasih, Seorang Pria Ditangkap Polisi di Jatinegara

Megapolitan
Hendak Antar Pesanan, Kurir Makanan Diduga Dikeroyok Dua Pria di Ciledug Raya

Hendak Antar Pesanan, Kurir Makanan Diduga Dikeroyok Dua Pria di Ciledug Raya

Megapolitan
Duduk Perkara Ibu Hamil di Depok Mau Jual Ginjalnya, Terlilit Utang dan Dikejar Rentenir

Duduk Perkara Ibu Hamil di Depok Mau Jual Ginjalnya, Terlilit Utang dan Dikejar Rentenir

Megapolitan
Kelurahan Jurumudi Direndam Banjir 4 Hari, Bantuan Belum Merata hingga Warga Harus Berebut

Kelurahan Jurumudi Direndam Banjir 4 Hari, Bantuan Belum Merata hingga Warga Harus Berebut

Megapolitan
Bobol Motor di Kebon Jeruk, Pencuri Malah Lewat Tongkrongan Korban dan Tertangkap

Bobol Motor di Kebon Jeruk, Pencuri Malah Lewat Tongkrongan Korban dan Tertangkap

Megapolitan
Kasus Penyalagunaan Narkoba Ardhito Pramono: Direhabilitasi tapi Proses Hukum Tetap Berjalan

Kasus Penyalagunaan Narkoba Ardhito Pramono: Direhabilitasi tapi Proses Hukum Tetap Berjalan

Megapolitan
Bertemu Relawan Pendukung di Makasar, Anies Bicara soal Waktu Deklarasi Capres

Bertemu Relawan Pendukung di Makasar, Anies Bicara soal Waktu Deklarasi Capres

Megapolitan
Kasus Omicron Bertambah, Pemkot Tangerang Akan Sesuaikan Aturan WFH dan PTM

Kasus Omicron Bertambah, Pemkot Tangerang Akan Sesuaikan Aturan WFH dan PTM

Megapolitan
Mobil Terjun Ke Parit di Tangerang, Pengemudi dan Anaknya Selamat

Mobil Terjun Ke Parit di Tangerang, Pengemudi dan Anaknya Selamat

Megapolitan
Demi Bayar Utang Rp 1 Miliar, Ibu Hamil Rela Jual Ginjal

Demi Bayar Utang Rp 1 Miliar, Ibu Hamil Rela Jual Ginjal

Megapolitan
Balas Pantun Anies dan Giring PSI: dari Sirkuit Formula E hingga Sindiran 'Kurang Kerjaan'

Balas Pantun Anies dan Giring PSI: dari Sirkuit Formula E hingga Sindiran "Kurang Kerjaan"

Megapolitan
Pelintasan Rel Stasiun Pondok Cina Melengkung, Warga: Enggak Kelihatan Kereta Datang

Pelintasan Rel Stasiun Pondok Cina Melengkung, Warga: Enggak Kelihatan Kereta Datang

Megapolitan
Situasi Jakarta Makin Gawat: Omicron Tembus 1.000 Kasus, Pasien Wisma Atlet Terus Melonjak

Situasi Jakarta Makin Gawat: Omicron Tembus 1.000 Kasus, Pasien Wisma Atlet Terus Melonjak

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.