Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Bahas Tambahan Biaya Perpanjangan Jalur MRT, DPRD DKI Bentuk Pansus

Kompas.com - 07/03/2017, 20:33 WIB
Dea Andriani

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi DKI Jakarta mengusulkan pembentukan panitia khusus (pansus) terkait pembahasan permohonan pembiayaan proyek mass rapid transit (MRT) Jakarta Jalur Selatan-Utara.

Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta M Taufik mengatakan bahwa pembentukan pansus ini penting mengingat jumlah penambahan dana hingga belasan triliun dan adanya perubahan desain proyek.

“Pertanyaannya sederhana. Dulu kayak bagaimana emang bikin desainnya? Masak sembarang dari Kampung Bandan diperpanjang lagi ke Ancol Timur karena alasan enggak ada lahan,” ujar Taufik seusai rapat pimpinan gabungan (rapimgab) di Gedung DPRD, Jakarta Pusat, siang ini, Selasa (7/4/2017).

PT MRT berencana mengubah rute, dari sebelumnya Bundaran HI-Kampung Bandan, diperpanjang menjadi Bundaran HI-Ancol Timur. Rencananya, Depo MRT akan dibangun di Kampung Bandan. 

Pihak PT MRT sebelummya mengatakan bahwa perubahan dilakukan karena PT KAI sebagai pemilik lahan di Kampung Bandan telah melakukan kerja sama dengan perusahaan lain untuk penggunaan lahan.

Sementara itu, menurut Taufik, alasan tersebut tidak rasional sehingga perlu dilakukan kajian lebih lanjut terkait perpanjangan jalur ini.

(Baca juga: DPRD DKI Nilai Alasan Perpanjangan Jalur MRT Tak Logis)

 

Taufik juga menambahkan bahwa perpanjangan jalur ini tidak bisa dikaitkan dengan peningkatan pariwisata di daerah Jakarta Utara.

“(Penambahan jalur) terlalu besar biayanya, (di kawasan Jakarta Utara) sudah ada macam-macam kan. Ada commuter, kereta, busway juga masuk situ,” ujar Taufik.

Politikus Partai Gerindra ini menjanjikan pembentukan pansus rampung dalam pekan ini sehingga proses pengkajian bisa dilakukan lebih cepat.

Sebelumnya, dalam rapimgab, pihak PT MRT Jakarta menyampaikan permohonan penambahan biaya untuk pembangunan proyek MRT Jalur Selatan-Utara Fase II.

Penambahan tersebut sebesar 11,7 triliun, yakni untuk membangun konstruksi Kampung Bandan-Ancol Timur.

(Baca juga: Ahok Yakin Perpanjangan Rute MRT Akan Menguntungkan)

Kompas TV Sebanyak 29 bangunan dan halaman ruko di sepanjang Jalan Fatmawati Raya, Cilandak, Jakarta Selatan, dibongkar oleh pihak Pemkot Jakarta Selatan, Selasa siang (28/2). Pembongkaran dilakukan karena lahan telah dibayarkan untuk proyek MRT.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Ada 292 Aduan Terkait Pembayaran THR 2024 Lewat Website Kemenaker

Ada 292 Aduan Terkait Pembayaran THR 2024 Lewat Website Kemenaker

Megapolitan
Bantah Gonta-ganti Pengurus Tanpa Izin, Ketua RW di Kalideres: Sudah Bersurat ke Lurah

Bantah Gonta-ganti Pengurus Tanpa Izin, Ketua RW di Kalideres: Sudah Bersurat ke Lurah

Megapolitan
Pelaku Pelecehan Payudara Siswi di Bogor Diduga ODGJ, Kini Dibawa ke RSJ

Pelaku Pelecehan Payudara Siswi di Bogor Diduga ODGJ, Kini Dibawa ke RSJ

Megapolitan
Longsor di New Anggrek 2 GDC Depok, Warga: Sudah Hubungi Semua Pihak, Tidak Ada Jawaban

Longsor di New Anggrek 2 GDC Depok, Warga: Sudah Hubungi Semua Pihak, Tidak Ada Jawaban

Megapolitan
Cuaca Panas Ekstrem di Arab Saudi, Fahira Idris Minta Jemaah Haji Jaga Kondisi Fisik

Cuaca Panas Ekstrem di Arab Saudi, Fahira Idris Minta Jemaah Haji Jaga Kondisi Fisik

Megapolitan
Mahasiswa Dikeroyok di Tangsel, Setara Institute Minta Hentikan Narasi Kebencian Pemicu Konflik

Mahasiswa Dikeroyok di Tangsel, Setara Institute Minta Hentikan Narasi Kebencian Pemicu Konflik

Megapolitan
Khawatir Kalah karena Politik Uang, Hanya 1 Kader PKB Daftar Pilkada Bogor

Khawatir Kalah karena Politik Uang, Hanya 1 Kader PKB Daftar Pilkada Bogor

Megapolitan
Dari 11, 4 Aduan Pekerja di Jakarta Terkait Pembayaran THR 2024 Telah Ditindaklanjuti

Dari 11, 4 Aduan Pekerja di Jakarta Terkait Pembayaran THR 2024 Telah Ditindaklanjuti

Megapolitan
Ketum PITI Diperiksa Polisi Terkait Laporan Terhadap Pendeta Gilbert

Ketum PITI Diperiksa Polisi Terkait Laporan Terhadap Pendeta Gilbert

Megapolitan
Lurah di Kalideres Tak Masalah jika Digugat soal Penonaktifan Ketua RW, Yakin Keputusannya Tepat

Lurah di Kalideres Tak Masalah jika Digugat soal Penonaktifan Ketua RW, Yakin Keputusannya Tepat

Megapolitan
Polisi Selidiki Kepemilikan Pelat Putih Mobil Dinas Polda Jabar yang Kecelakaan di Tol MBZ

Polisi Selidiki Kepemilikan Pelat Putih Mobil Dinas Polda Jabar yang Kecelakaan di Tol MBZ

Megapolitan
Hanya 1 Kader Daftar Pilkada Bogor, PKB: Khawatir Demokrasi Rusak seperti Pemilu

Hanya 1 Kader Daftar Pilkada Bogor, PKB: Khawatir Demokrasi Rusak seperti Pemilu

Megapolitan
Pemkot Tangsel Bakal Evaluasi Ketua RT-RW Imbas Pengeroyokan Mahasiswa

Pemkot Tangsel Bakal Evaluasi Ketua RT-RW Imbas Pengeroyokan Mahasiswa

Megapolitan
Meski Tersangka Sudah Ditetapkan, Polisi Sebut Penyidikan Kasus Tewasnya Taruna STIP Belum Final

Meski Tersangka Sudah Ditetapkan, Polisi Sebut Penyidikan Kasus Tewasnya Taruna STIP Belum Final

Megapolitan
Mengingat Lagi Pesan yang Ada di STIP, 'Sekolah Ini Akan Ditutup Jika Terjadi Kekerasan'

Mengingat Lagi Pesan yang Ada di STIP, "Sekolah Ini Akan Ditutup Jika Terjadi Kekerasan"

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com