KPU DKI: Kampanye merupakan Rangkaian dari Pilkada Putaran Kedua - Kompas.com

KPU DKI: Kampanye merupakan Rangkaian dari Pilkada Putaran Kedua

Kompas.com - 17/03/2017, 19:16 WIB
KOMPAS.com/NURSITA SARI Sidang musyawarah gugatan sengka SK KPU DKI Jakarta yang diajukan pasangan cagub-cawagub DKI Jakarta nomor pemilihan dua Basuki Tjahaja Purnama (Ahok)-Djarot Saiful Hidayat digelar di Kantor Bawaslu DKI, Sunter Agung, Jakarta Utara, Jumat (17/3/2017).

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisioner KPU DKI Jakarta Moch Sidik mengatakan, kampanye merupakan rangkaian kegiatan dari Pilkada DKI Jakarta 2017 putaran kedua. Karena itu, KPU DKI Jakarta memutuskan ada masa kampanye pada putaran kedua.

Ia mengatakan hal itu dalam sidang musyawarah di Kantor Bawaslu DKI Jakarta, Sunter Agung, Jakarta Utara, Jumat (17/3/2017)

KPU DKI Jakarta mengacu kepada beberapa peraturan perundang-undangan. Pertama yakni Pasal 67 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada yang menyatakan bahwa masa kampanye berlangsung tiga hari setelah penetapan pasangan calon dan berakhir tiga hari sebelum pemungutan suara. Pasal 65 UU tersebut juga menyatakan kampanye dapat dilakukan melalui beberapa metode, seperti pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka, debat, dan lainnya.

Sidik mengatakan hal tersebut dalam sidang musyawarah gugatan sengketa Surat Keputusan KPU DKI Jakarta Nomor 49/Kpts/KPU-Prov-010/Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Tahun 2017 Putaran Kedua yang diajukan pasangan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok)-Djarot Saiful Hidayat. Mereka meminta SK tersebut dibatalkan dan kembali pada SK sebelumnya, yakni SK Nomor 41, yang menyebut kampanye putaran kedua hanya dalam bentuk debat.

"Pemohon mengatakan harusnya seperti SK 41 yaitu debat yang pelaksanaannya sesuai kesepakatan dan harusnya kampanye cukup dalam bentuk debat. Kami menyampaikan bahwa KPU DKI menetapkan SK 49 untuk mengubah SK 41 atas dasar kampanye harus sesuai ketentuan peraturan yang berlaku," kata Sidik dalam sidang itu.

Dasar hukum lainnya mengacu pada Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pilkada dan Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota di Wilayah Aceh, Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta, Papua, dan Papua Barat.

"Tata cara putaran kedua adalah PKPU Nomor 3 Tahun 2016 dan PKPU Nomor 6 Tahun 2016 di mana ada tahapan kampanye dalam bentuk penajaman visi dan misi yang secara teknis KPU DKI berwenang untuk menetapkan tahapan kampanye sesuai peraturan perundang-undangan," kata dia.

Dengan adanya peraturan tersebut, KPU DKI Jakarta memiliki kewenangan untuk membuat pedoman teknis terkait penyelenggaraan tahapan putaran kedua Pilkada DKI Jakarta.

"Dengan demikian, pada hakikatnya, kampanye merupakan bagian dari rangkaian putaran kedua Pilkada. Sedangkan tata cara teknis kampanye penajaman visi dan misi merupakan kewenangan KPU DKI Jakarta berdasarkan PKPU Nomor 3 Tahun 2016," kata Sidik.

Gugatan sengketa SK KPU tersebut ditangani Bawaslu DKI Jakarta. Sidang musyawarah selanjutnya digelar pada Senin depan dengan agenda mendengarkan keterangan saksi ahli dari semua pihak.


EditorEgidius Patnistik
Komentar

Terkini Lainnya

Ke Madinah, Puan Cek Kesiapan Fasilitas Calon Jemaah Haji Indonesia

Ke Madinah, Puan Cek Kesiapan Fasilitas Calon Jemaah Haji Indonesia

Nasional
Relawan “JOSS' Dukung Menteri Susi Jadi Cawapres bagi Jokowi

Relawan “JOSS" Dukung Menteri Susi Jadi Cawapres bagi Jokowi

Nasional
Riset Media: Sri Mulyani Tokoh Perempuan Paling Berpengaruh di Media Massa

Riset Media: Sri Mulyani Tokoh Perempuan Paling Berpengaruh di Media Massa

Regional
Fadli Zon: Tingkat Kepuasan Masyarakat Saat Ini Tak Menentukan Keterpilihan Jokowi

Fadli Zon: Tingkat Kepuasan Masyarakat Saat Ini Tak Menentukan Keterpilihan Jokowi

Nasional
Peringati Hari Buku Sedunia, Kopral Bagyo Bagi-bagi Buku Gratis untuk Warga

Peringati Hari Buku Sedunia, Kopral Bagyo Bagi-bagi Buku Gratis untuk Warga

Regional
Pengemudi Fortuner yang Tabrak Balita di Pulo Gadung Jadi Tersangka

Pengemudi Fortuner yang Tabrak Balita di Pulo Gadung Jadi Tersangka

Megapolitan
Polri Berjanji Perhatikan Nasib Istri dan Anak-anak Wakapolres Labuhanbatu

Polri Berjanji Perhatikan Nasib Istri dan Anak-anak Wakapolres Labuhanbatu

Nasional
Sejarah Institusi Pendidikan di Nusantara (2)

Sejarah Institusi Pendidikan di Nusantara (2)

Edukasi
Server Pusat 'Down', Waktu Pelaksanaan UNBK di Yogyakarta Mundur

Server Pusat "Down", Waktu Pelaksanaan UNBK di Yogyakarta Mundur

Regional
Politisi PDI-P Nilai Elektabilitas Jokowi Naik karena Kerja Nyata

Politisi PDI-P Nilai Elektabilitas Jokowi Naik karena Kerja Nyata

Nasional
Ini Kondisi Tiga Korban Ledakan Kapal Dishub yang Dirawat di RSUD Koja

Ini Kondisi Tiga Korban Ledakan Kapal Dishub yang Dirawat di RSUD Koja

Megapolitan
Polisi Tembak Mati Pengganjal 28 ATM Minimarket di Jakarta Barat

Polisi Tembak Mati Pengganjal 28 ATM Minimarket di Jakarta Barat

Megapolitan
Air India Kena Turbulensi, 3 Penumpang Luka dan Panel Jendela Terlepas

Air India Kena Turbulensi, 3 Penumpang Luka dan Panel Jendela Terlepas

Internasional
Terjerat Kriminalitas, 3 Siswa SMP/MTs Gunung Kidul Jalani UNBK di Lapas

Terjerat Kriminalitas, 3 Siswa SMP/MTs Gunung Kidul Jalani UNBK di Lapas

Regional
Menurut Dokter, Tak Masalah Setya Novanto Main Tenis Meja Setelah Operasi Jantung

Menurut Dokter, Tak Masalah Setya Novanto Main Tenis Meja Setelah Operasi Jantung

Nasional

Close Ads X