Soal Polemik Depo Kampung Bandan, Taufik Minta Dirut PT MRT Mundur

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta M Taufik meminta Direktur Utama PT MRT William Sabandar mundur dari jabatannya.

Hal itu menyusul sikap PT MRT yang dinilai plin-plan menentukan lokasi depo mass rapid transit (MRT) jalur Selatan-Utara.

Pemprov DKI akhirnya memutuskan kembali membangun depo MRT di Kampung Bandan.

Taufik menilai, tidak ada penjelasan detail dari William soal pembangunan depo tersebut.

Sebelumnya, lanjut Taufik, William menjelaskan bahwa lahan di Kampung Bandan siap untuk digunakan.

(Baca: Taufik Sebut Pemprov DKI Main-main Terkait Depo MRT Kampung Bandan)

Namun, setelah itu William kembali datang ke DPRD dan menyatakan lahan tersebut tak bisa digunakan. Alasannya, karena PT KAI selaku pemilik lahan telah mengontrakan lahan tersebut.

William lalu menawarkan agar depo dipindahkan ke Ancol Timur.

Namun, Jumat (24/3/2017) kemarin atau setelah bertemu PT KAI, PT MRT memutuskan untuk kembali membangun depo di Kampung Bandan.

Rencana memindahkan lokasi depo sebelumnya membuat adanya tambahan anggaran pembangunan sebesar Rp 11,7 triliun.

"Saya rasa Dirut MRT sekarang mesti mundur. Ya mundur dong orang dia enggak jelas. Proyek triliunan dipakai main-main. Ini uang rakyat dipakai," ujar Taufik saat dihubungi Kompas.com, Sabtu (25/3/2017).

Taufik mengatakan, melihat cara PT MRT yang tak serius dalam menyikapi proyek tersebut, ada kemungkinan pihak Jepang yaitu Japan International Cooperation Agency (JICA) enggan kembali meminjamkan dana.

"Ini proyek triliunan, kerja sama dengan Jepang. Kalau memanggil JICA. saya rasa JICA enggak mau ongkosin kalau proyeknya main-main kayak gitu. Malu lah kita," ujar Taufik.

(Baca: Pembangunan Depo MRT Kembali ke Kampung Bandan, DPRD Diyakini Setuju)

"Saran saya mundurlah udah (Dirut MRT). Orang gimana, belum sebulan. Anda ngomong di forum DPRD bahwa ingin anda pindahin dari kampung Bandan ke Ancol Timur karena tdak memadai. Balik lagi. Saya rasa dunia akan tertawa tuh. Saya kira memalukan," ujar Taufik.

Keputusan membangun kembali depo di Kampung Bandan didapatkan setelah Pemprov DKI melakukan rapat koordinasi dengan PT KAI, Kementerian BUMN, Kementerian Perhubungan, dan PT MRT pada Jumat (24/3/2017).