Kompas.com - 29/03/2017, 19:21 WIB
Pasha Ungu saat ditemui di Rumah Sakit Pondok Indah, Jakarta Selatan, Senin (7/12/2015). KOMPAS.com/DIAN REINIS KUMAMPUNGPasha Ungu saat ditemui di Rumah Sakit Pondok Indah, Jakarta Selatan, Senin (7/12/2015).
|
EditorFidel Ali

JAKARTA, KOMPAS.com - Dirjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Sumarsono mengatakan akan ada sanksi yang dikenakan kepada Wakil Wali Kota Palu, Sigit Purnomo Said alias Pasha "Ungu".

Jika dirinya terbukti melanggar aturan dengan meninggalkan tugas tanpa izin terlebih dahulu kepada Kemendagri.

"Kalau (melanggar) dua, tiga kali ya kami panggil kemudian di-BAP (buat berita acara pemeriksaan) dulu. Kami cek kebenarannya seperti apa," kata Sumarsono kepada wartawan, di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (29/3/2017).

Adapun sanksi yang dikenakan akan bertahap. Mulai dari peringatan oleh gubernur setempat, serta peringatan lisan dan tulisan oleh Kemendagri. Jika kepala daerah masih melanggar, maka dia akan disekolahkan di Pusat Pendidikan dan Pelatihan (Pusdiklat) Kemendagri selama satu bulan.

Pasalnya, kepala daerah tersebut dianggap tak memahami etika pemerintahan.

"(Kepala daerah) disekolahkan satu bulan di Diklat, karena dianggap tidak memahami pemerintahan dan tidak tahu etika berpemerintahan, sebulan akan di-training. Setelah mendapat pengetahuan mengenai pengantar ilmu pemerintahan untuk bisa menjadi (bagian) pemerintahan, kemudian akan dikembalikan (menjabat)," kata Sumarsono.

Jika masih terus melakukan kesalahan, kepala daerah akan diberhentikan.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Pelanggaran ketiga diberhentikan tanpa ampun," kata Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta tersebut.

Pasha sebelumnya dikabarkan meninggalkan tugas untuk mengikuti konser bersama grup band "Ungu" di Singapura. (Baca: Pasha "Ungu" Konser di Singapura Tanpa Izin Kemendagri)

Ketua DPRD Kota Palu, Muhammad Ibal Andi Magga mengkritik Pasha yang dianggap melanggar etika pejabat publik. Sebab, dalam aturannya, wakil kepala daerah tidak boleh terlibat dalam suatu usaha atau badan usaha.

Sedangkan kegiatannya di Singapura dalam rangka usaha industri musik band Ungu.

"Coba baca kembali UU Pemda Nomor 23/2014 khususnya pasal 76 tentang larangan bagi kepala daerah dan wakil kepala daerah," kata Iqbal, Senin (27/03/2017).

Terkait dengan pelanggaran yang dilakukan, sanksi terberat yang akan dihadapi Wawali Kota Palu adalah pemberhentian. Apalagi, menurut Iqbal, saat menyanyi bersama bandnya di Singapura, Pasha tidak mengantongi izin dari pejabat berwenang.



Video Rekomendasi

Rekomendasi untuk anda
25th

Ada hadiah uang elektronik senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kasus Penimbunan Obat Covid-19 PT ASA: 13 Orang Diperiksa, Belum Ada Tersangka

Kasus Penimbunan Obat Covid-19 PT ASA: 13 Orang Diperiksa, Belum Ada Tersangka

Megapolitan
Progres Vaksinasi Covid-19 di Depok: Pelayan Publik Sudah 175 Persen, Lansia Baru 25 Persen

Progres Vaksinasi Covid-19 di Depok: Pelayan Publik Sudah 175 Persen, Lansia Baru 25 Persen

Megapolitan
Catat, Berikut Lokasi Sentra Vaksinasi Covid-19 di Kecamatah Kebon Jeruk 26-27 Juli

Catat, Berikut Lokasi Sentra Vaksinasi Covid-19 di Kecamatah Kebon Jeruk 26-27 Juli

Megapolitan
Daftar Lokasi Vaksinasi Covid-19 di Depok Periode Juli

Daftar Lokasi Vaksinasi Covid-19 di Depok Periode Juli

Megapolitan
UPDATE 25 Juli 2021: Jumlah Pasien Covid-19 di Depok Mulai Menurun

UPDATE 25 Juli 2021: Jumlah Pasien Covid-19 di Depok Mulai Menurun

Megapolitan
Gudang SMPN 97 Jakarta Terbakar

Gudang SMPN 97 Jakarta Terbakar

Megapolitan
Petugas Gabungan Bubarkan Resepsi Pernikahan di Pulogadung

Petugas Gabungan Bubarkan Resepsi Pernikahan di Pulogadung

Megapolitan
UPDATE 25 Juli: Kabupaten Bekasi Catat 301 Kasus Baru Covid-19

UPDATE 25 Juli: Kabupaten Bekasi Catat 301 Kasus Baru Covid-19

Megapolitan
Bendera Putih di Pasar Tanah Abang, Pengelola: Sangat Kecil Kemungkinan Oknumnya Pedagang

Bendera Putih di Pasar Tanah Abang, Pengelola: Sangat Kecil Kemungkinan Oknumnya Pedagang

Megapolitan
UPDATE 25 Juli: Kota Bekasi Catat 1.664 Kasus Baru Covid-19

UPDATE 25 Juli: Kota Bekasi Catat 1.664 Kasus Baru Covid-19

Megapolitan
UPDATE 25 Juli: Kota Tangerang Catat 399 Kasus Baru Covid-19

UPDATE 25 Juli: Kota Tangerang Catat 399 Kasus Baru Covid-19

Megapolitan
UPDATE 25 Juli: Kasus Covid-19 di Jakarta Bertambah 5.393, Jumlah Tes Berkurang Dibanding Kemarin

UPDATE 25 Juli: Kasus Covid-19 di Jakarta Bertambah 5.393, Jumlah Tes Berkurang Dibanding Kemarin

Megapolitan
UPDATE 25 Juli: Kasus Positif Covid di Tangsel Bertambah 142, Pasien Meninggal 10 Orang

UPDATE 25 Juli: Kasus Positif Covid di Tangsel Bertambah 142, Pasien Meninggal 10 Orang

Megapolitan
Wali Kota Jakarta Utara Maksimalkan Fungsi Kader Pulih untuk Bantuk Pasien Isoman

Wali Kota Jakarta Utara Maksimalkan Fungsi Kader Pulih untuk Bantuk Pasien Isoman

Megapolitan
Wali Kota Jakarta Utara Ajak Pasien Isoman Lakukan Isolasi Terkendali di Rusun Nagrak

Wali Kota Jakarta Utara Ajak Pasien Isoman Lakukan Isolasi Terkendali di Rusun Nagrak

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X