Rumah Rp 350 Juta Seperti Apa yang Akan Diberi DP 0 oleh Anies-Sandi?

JAKARTA, KOMPAS.com - Dalam program rumah DP 0 yang diusungnya, pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Sandiaga Uno menjanjikan akan membiayai pembayaran DP (down payment) bagi warga yang membutuhkan hunian dengan harga tak lebih dari Rp 350 juta.

Salah seorang anggota tim ahli Anies-Sandi, Sidrotun Naim menyatakan pembiayaan hunian dengan harga tak lebih dari Rp 350 juta berlaku, baik untuk rumah tapak maupun rumah vertikal.

Khusus untuk hunian vertikal, Naim menyebut saat ini banyak unit rumah susun atau apartemen sederhana yang nilai jualnya masih berada pada kisaran Rp 250 juta.

Sedangkan untuk rumah tapak, Naim menyebut kebanyakan rumah di atas lahan yang tidak terlalu luas di lokasi-lokasi tertentu masih bisa dibeli dengan harga paling maksimal Rp 350 juta.

"Kalau tanahnya 60 meter persegi masih bisa Rp 350 juta. Apalagi kalau rumahnya rumah second, masih bisa Rp 350 juta. Asal tanahnya jangan terlalu luas," kata Naim kepada Kompas.com, Jumat (31/3/2017).

(Baca: Anies: Penerima Kredit DP 0 Rupiah Harus Berpenghasilan di Bawah Rp 7 Juta)

Menurut Naim, salah satu wilayah di Jakarta masih terdapat rumah tapak dengan harga Rp 350 juta ke bawah adalah di Jagakarsa, Jakarta Selatan.

"(Rumah tapak) kalau Rp 350 juta bisa luasnya lebih atau kualitasnya setara apartemen sederhana. Contohnya rumah tapak second ukuran kecil di Jagakarsa misalnya," ujar Naim.

Khusus untuk rumah tapak, Naim belum bersedia memaparkan kriteria secara detail rumah seperti apa yang akan diberikan DP 0. Sebab, ia menyebut saat ini Anies-Sandi masih berstatus penantang yang belum punya wewenang untuk langsung mengeksekusi program.

Menurut Naim, program rumah DP 0 untuk rumah seharga maksimal Rp 350 juta akan bisa direalisasikan jika Anies-Sandi sudah memiliki wewenang dan bisa berkoordinasi langsung dengan bank dan DPRD maupun pengembang.

(Baca: Anies Sebut Rumah dengan DP 0 Rupiah Akan Dibangun Dekat Transportasi Massal)

"Beda lah kalau petahana kan bisa langsung koordinasi. Tapi kalau penantang kita sampaikan detail teknis, nanti ada yang nanya ke bank-nya, bank-nya bilang enggak mungkin," ucap Naim.

Naim menyatakan dalam program DP 0 ini, pihaknya sudah berdiskusi dengan para bankir dari sejumlah bank.

Dari diskusi tersebut, para bankir menyatakan program rumah DP 0 memungkinkan untuk direalisasikan. Sebab, kata Naim, bank masih mendapatkan untung. Karena DP tetap dibayar. Hanya saja, melalui pembiayaan dari Pemprov DKI Jakarta.

"Yang pasti DP nol ini menarik dan berdasarkan perspektif warga. Warga tidak perlu membayar DP tapi tetap bankable. Karena mereka tetap mendapat DP," kata Naim.