Sumarsono: Bedah Rumah oleh "Pasukan Merah" Tak Mengandung Unsur Politis

JAKARTA, KOMPAS.com- Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta Sumarsono membantah jika ada anggapan ada unsur politis terkait rencana bedah rumah yang dilakukan "pasukan merah".

Pasukan merah merupakan petugas yang dibentuk Pemprov DKI Jakarta untuk memperbaiki rumah warga. Pemprov DKI Jakarta merencanakan bedah rumah dimulai pada 17 April atau dua hari sebelum Pilkada DKI Jakarta putaran kedua.

Sumarsono menjelaskan, pemerintah pusat telah menginstruksikan kepada pemerintah daerah untuk melakukan penataan kawasan di daerah mereka masing-masing.

Baca: Ini Kriteria Rumah yang Dibedah Pasukan Merah

Itu mengapa bedah rumah akhirnya dilakukan Pemprov DKI. Soal pelaksanaan bedah rumah yang diadakan jelang Pilkada DKI Jakarta, Sumarsono menyebut hal itu hanya kebetulan saja.

"Jadi enggak terkait politis, boleh maju atau mundur (waktunya), kapan dibutuhkan siap. Jangan sampai sebelum pilkada dilakukan,  setelah pilkada berhenti," ujar Sumarsono di Balai Kota, Jakarta Pusat, Kamis (6/4/2017).

Sumarsono mengatakan, Pemprov DKI Jakarta memang belum mengganggarkan anggaran bedah rumah di APBD DKI Jakarta 2017. Itu mengapa anggaran tersebut masih menggunakan corporate social responsibility (CSR) dari sejumlah perusahaan.

"Enggak dianggarkan dari APBD, tapi dari kiri kanan lah. Termasuk CSR," ujar Sumarsono.

Program bedah rumah oleh "pasukan merah" akan segera direalisasikan. Asisten Sekretaris Daerah bidang Tata Pemerintahan Bambang Sugiyono mengatakan, bedah rumah pertama akan dilakukan di Cilincing, Jakarta Utara.

"Tanggal 17 April nanti kami bedah rumah di Cilincing. Ada sekitar 40 sampai 50 rumah," ujar Bambang di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Rabu (5/4/2017).