JAKARTA, KOMPAS.com - Calon gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menilai wajar jika Indeks Pembangunan Manusia ( IPM) Provinsi DKI Jakarta tertinggi se-Indonesia.

Anies menjelaskan, sebagai Ibu Kota negara, sudah sewajarnya skor IPM DKI lebih tinggi ketimbang provinsi lain.

Harusnya, lanjut Anies, yang dilihat bukan angka absolut, melainkan peningkatan IPM per tahunnya.

"Intinya adalah tantangan meningkatkan IPM, enggak boleh bangga karena paling tinggi. Karena di Jakarta pusat segalanya. Di banyak negara, yang namanya Ibu Kota paling tinggi itu normal," ujar Anies di Jakarta Pusat, Jumat (7/4/2017).

(Baca: Dengan OK Otrip, Sandiaga Yakin IPM Jakarta Bisa Lebih Baik)

Anies menjelaskan, dari data yang dia miliki, peningkatan IPM Jakarta selama pemerintahan Basuki "Ahok" Tjahaja Purnama-Djarot Saiful Hidayat terbilang sangat rendah dibanding provinsi lain.

Anies menyebut, dari data itu, perubahan IPM DKI selama dua tahun belakangan berada di urutan ke-8 terbawah.

"Pertanyaanya apakah selama dua tahun terakhir IPM-nya mengalami peningkatan? Datanya menunjukkan peningkatan kita (Pemprov DKI) paling rendah meskipun meningkat," ujar Anies.

"Jakarta peningkatannya lebih rendah. Saya rasa kalau tidak salah nomor delapan dari bawah perubahannya. Padahal yang dibutuhkan perubahan," ujar Anies.

Dari laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur DKI Jakarta Tahun 2016 yang disampaikan kepada DPRD DKI Jakarta, skor IPM Provinsi Jakarta pada tahun 2016 adalah 78,99.

Mengutip situs resmi Badan Pusat Statistik pada Rabu (18/1/2017), IPM saat pemerintahan Joko Widodo pada 2014 sebesar 78,39.

(Baca: Serahkan Laporan Pertanggungjawaban, Sumarsono Sebut IPM Jakarta Tertinggi)

Besar IPM secara nasional pada tahun 2014 adalah 68,90. Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok melanjutkan pemerintahan Jokowi setelah itu.

Data terakhir IPM berdasarkan situs BPS saat itu baru sampai tahun 2015. Pada era Ahok, besar IPM adalah 78,99. Besar IPM secara nasional pada tahun 2015 adalah 69,55.