Anies Sebut Peningkatan IPM Jakarta Lambat

Kompas.com - 08/04/2017, 10:12 WIB
KOMPAS.com / ANDRI DONNAL PUTERA Calon gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan saat ditemui di salah satu rumah makan kawasan Jakarta Pusat, Rabu (5/4/2017).

JAKARTA, KOMPAS.com - Calon gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menilai wajar jika Indeks Pembangunan Manusia ( IPM) Provinsi DKI Jakarta tertinggi se-Indonesia.

Anies menjelaskan, sebagai Ibu Kota negara, sudah sewajarnya skor IPM DKI lebih tinggi ketimbang provinsi lain.

Harusnya, lanjut Anies, yang dilihat bukan angka absolut, melainkan peningkatan IPM per tahunnya.

"Intinya adalah tantangan meningkatkan IPM, enggak boleh bangga karena paling tinggi. Karena di Jakarta pusat segalanya. Di banyak negara, yang namanya Ibu Kota paling tinggi itu normal," ujar Anies di Jakarta Pusat, Jumat (7/4/2017).

(Baca: Dengan OK Otrip, Sandiaga Yakin IPM Jakarta Bisa Lebih Baik)

Anies menjelaskan, dari data yang dia miliki, peningkatan IPM Jakarta selama pemerintahan Basuki "Ahok" Tjahaja Purnama-Djarot Saiful Hidayat terbilang sangat rendah dibanding provinsi lain.

Anies menyebut, dari data itu, perubahan IPM DKI selama dua tahun belakangan berada di urutan ke-8 terbawah.

"Pertanyaanya apakah selama dua tahun terakhir IPM-nya mengalami peningkatan? Datanya menunjukkan peningkatan kita (Pemprov DKI) paling rendah meskipun meningkat," ujar Anies.

"Jakarta peningkatannya lebih rendah. Saya rasa kalau tidak salah nomor delapan dari bawah perubahannya. Padahal yang dibutuhkan perubahan," ujar Anies.

Dari laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur DKI Jakarta Tahun 2016 yang disampaikan kepada DPRD DKI Jakarta, skor IPM Provinsi Jakarta pada tahun 2016 adalah 78,99.

Mengutip situs resmi Badan Pusat Statistik pada Rabu (18/1/2017), IPM saat pemerintahan Joko Widodo pada 2014 sebesar 78,39.

(Baca: Serahkan Laporan Pertanggungjawaban, Sumarsono Sebut IPM Jakarta Tertinggi)

 

Besar IPM secara nasional pada tahun 2014 adalah 68,90. Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok melanjutkan pemerintahan Jokowi setelah itu.

Data terakhir IPM berdasarkan situs BPS saat itu baru sampai tahun 2015. Pada era Ahok, besar IPM adalah 78,99. Besar IPM secara nasional pada tahun 2015 adalah 69,55.

Punya opini tentang artikel yang baru Kamu baca? Tulis pendapat Kamu di Bagian Komentar!


Ikuti perkembangan berita ini dalam topik:
EditorKrisiandi
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Terkini Lainnya

Walikota Tidak Ada, Pertemuan BMPS dengan Dinas Pendidikan Kota Bekasi Buntu

Walikota Tidak Ada, Pertemuan BMPS dengan Dinas Pendidikan Kota Bekasi Buntu

Megapolitan
Selain yang Dinyanyikan Wali Kota Depok, Dishub Siapkan Lagu Lain untuk di Lampu Merah

Selain yang Dinyanyikan Wali Kota Depok, Dishub Siapkan Lagu Lain untuk di Lampu Merah

Megapolitan
'Seabrek' Tugas Pemadam Kebakaran: Padamkan Api, Tangkap Biawak hingga Melepas Cincin

"Seabrek" Tugas Pemadam Kebakaran: Padamkan Api, Tangkap Biawak hingga Melepas Cincin

Megapolitan
Lagu yang Disetel di Lampu Merah, Bukan untuk Atasi Macet atau Hibur Warga...

Lagu yang Disetel di Lampu Merah, Bukan untuk Atasi Macet atau Hibur Warga...

Megapolitan
Penjelasan Dishub Soal Lagu Wali Kota Depok yang Akan Disetel di Lampu Merah

Penjelasan Dishub Soal Lagu Wali Kota Depok yang Akan Disetel di Lampu Merah

Megapolitan
Pimpinan Pansus Wagub DKI Dukung Fraksi Demokrat yang Mau Laporkan Politisi PSI

Pimpinan Pansus Wagub DKI Dukung Fraksi Demokrat yang Mau Laporkan Politisi PSI

Megapolitan
Bicara Politik Uang dalam Pemilihan Wagub DKI, PSI Bingung Fraksi Demokrat yang Tersinggung

Bicara Politik Uang dalam Pemilihan Wagub DKI, PSI Bingung Fraksi Demokrat yang Tersinggung

Megapolitan
Sampaikan Duplik, Jokdri Berkukuh Tak Bersalah dalam Kasus Perusakan Barang Bukti

Sampaikan Duplik, Jokdri Berkukuh Tak Bersalah dalam Kasus Perusakan Barang Bukti

Megapolitan
Depok Uji Coba Pemutaran Lagu di Lampu Merah, Agustus Mendatang

Depok Uji Coba Pemutaran Lagu di Lampu Merah, Agustus Mendatang

Megapolitan
Kasus Usulan Tak Pasang Foto Presiden, Keluarga Tersangka Ajukan Penangguhan Penahanan

Kasus Usulan Tak Pasang Foto Presiden, Keluarga Tersangka Ajukan Penangguhan Penahanan

Megapolitan
SMP Negeri Dadakan Disebut Anak Haram, Disdik Bekasi Sebut Sudah Sesuai Kajian

SMP Negeri Dadakan Disebut Anak Haram, Disdik Bekasi Sebut Sudah Sesuai Kajian

Megapolitan
Ramai Surat Tilang ETLE, Berikut Tarif Resmi Denda Pelanggaran Lalu Lintas

Ramai Surat Tilang ETLE, Berikut Tarif Resmi Denda Pelanggaran Lalu Lintas

Megapolitan
Warga Diimbau Tak Buang Sampah Lagi ke Kali Tegal Amba

Warga Diimbau Tak Buang Sampah Lagi ke Kali Tegal Amba

Megapolitan
Pro Kontra Warga Depok Tanggapi Wacana Pemilik Mobil Harus Punya Garasi

Pro Kontra Warga Depok Tanggapi Wacana Pemilik Mobil Harus Punya Garasi

Megapolitan
Sebuah Mobil Tabrak Separator Busway lalu Terguling di Jalan Jenderal Sudirman

Sebuah Mobil Tabrak Separator Busway lalu Terguling di Jalan Jenderal Sudirman

Megapolitan
Close Ads X